Petisi menuntut pemecatan Setya Novanto

JAKARTA, Indonesia—Sebuah petisi di Change yang diluncurkan oleh Setiawan Abadi mendesak agar Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat memecat Setya Novanto. Petisi tersebut menyebut empat alasan Setya Novanto harus dicopot dari posisi Ketua DPR. 

Hingga hari ini pukul 14:00 siang, petisi tersebut sudah ditandatangani 23 ribu orang, hanya kurang sedikit lagi mencapai target 25 ribu. 

“Freeport dan pembangunan pembangkit tenaga listrik di Papua merupakan pelanggaran etik dan hukum berupa, penyalahgunaan kekuasaan legislatif menurut konstitusi,” tulis Setiawan, Rabu, 18 November. 

Kedua, dugaan pencemaran nama baik pimpinan tinggi pemerintahan dan negara. 

Ketiga, dugaan manipulasi informasi dengan menyebut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta sejumlah saham. 

Keempat, rakyat dan negara dirugikan. 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan pada Mahkamah Kehormatan DPR atas dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh oknum anggota DPR. 

Sudirman mengatakan Anggota DPR berinisial SN, bersama dengan seorang pengusaha, telah beberapa kali memanggil serta bertemu dengan pimpinan PT Freeport Indonesia. Hari Senin, 8 Juni, adalah pertemuan ketiga.

Tepatnya pada pukul 14:00-16:00 WIB di sebuah hotel di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, anggota DPR itu menjanjikan cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT FI dan meminta PT FI memberikan saham pada Jokowi dan Kalla.

Anggota DPR ini menjanjikan sebuah cara penyelesaian kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan RI, sembari meminta saham perusahaan dan saham proyek pembangkit listrik.

Belakangan nama anggota DPR yang disebut mengarah pada Setya Novanto.

Presiden Jokowi ikut berkomentar terkait pencatutan namanya. Namun Jokowi tak menanggapi dengan serius, ia malah berseloroh. 

“Ada papa minta pulsa, ada papa minta saham,” kata Jokowi pada wartawan usai membuka Konvensi Nasional Humas 2015 Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia di Istana Negara, hari ini. 

Jika kamu setuju, tandatangani petisinya di sini. —Rappler.com

BACA JUGA

• Fadli Zon dan Setya Novanto naik haji, apa kata netizen? 
• Pimpinan DPR rapat pakai masker, apa kata kamu? 
• Pimpinan DPR ketemu Trump, keliru tata krama politik?