SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
JAKARTA, Indonesia — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Setya Novanto mengatakan bahwa memiliki saham di PT Freeport Indonesia (PT FI) tidaklah mudah, sebab ada peraturan khusus yang mengatur tentang transparansi kepemilikan saham untuk semua perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat.
“Minta saham enggak mungkin, itu dikontrol oleh stock exchange di New York,” kata Setya saat menghadiri pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi, pada Senin, 23 November.
Menurutnya, ada peraturan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) yang membuat proses kepemilikan saham di Freeport harus melalui proses yang panjang. “Sulit,” akunya.
FCPA adalah peraturan yang mengawasi indikasi korupsi dan fraud di pasar saham internasional. FCPA memungkinkan adanya transparansi terhadap semua aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk catatan pembelian saham.
Baca aturan lengkapnya di sini.
‘Papa minta saham’ di pertemuan ketiga
Urusan saham ini sebelumnya menjadi topik hangat, karena Setya disebut mencabut nama Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam negosiasi perpanjangan kontrak PT FI.
Ia disebut tak serta-merta meminta saham pada PT FI, melainkan melalui tiga pertemuan.
Pertemuan pertama terjadi di ruang kerjanya di Senayan pada 27 April 2015. Pertemuan itu adalah dalam rangka roadshow petinggi PT FI yang baru dengan pimpinan di DPR.
Direktur Utama PT Freeport Maroef Sjamsoeddin menjelaskan panjang lebar mengenai visi, misi, hingga data internal perusahaan.
Seorang sumber di lingkungan DPR mengatakan dalam pertemuan itu, Maroef juga menyebut tentang opsi arbitrase internasional yang akan diambil Freeport jika pemerintah tak memperpanjang kontrak.
Kemudian diadakan pertemuan kedua di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan, pada 13 Mei 2015. Di pertemuan ini, Setya tidak sendiri. Ia ditemani pengusaha minyak dan gas Riza Chalid.
Dalam pertemuan ini, menurut sumber tersebut, Setya menyampaikan bahwa Jokowi sudah mendengar tentang permintaan PT FI. Tapi jawaban presiden masih kaku. Asalkan tidak menabrak aturan, presiden mau memperpanjang.
Di pertemuan ketiga, masih di tempat yang sama pada 8 Juni 2015, Novanto, Riza, dan Maroef kemudian bertemu enam mata. Tidak ada pihak lain selain ketiga orang ini.
Menurut sumber, pertemuan ini berlangsung kurang lebih setengah jam. Ternyata Maroef merekam pertemuan tersebut, yang kemudian sebagian dari percakapan di transkrip itu tersebar ke media hari ini.
Salah satunya adalah permintaan Riza pada PT FI untuk memberi saham pada Jokowi dan Kalla. Besaran sahamnya sekitar 9-10 persen.
Dalam pertemuan itu digambarkan perbincangan keduanya berlangsung dengan hangat dan penuh canda.
Novanto akan laporkan bos PT FI?
Sementara itu, kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, mengatakan bahwa kliennya akan melaporkan pihak Maroef, bos PT FI, ke polisi atas tindakan merekam tanpa sepengetahuannya.
Menurut Firman, merekam percakapan itu melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Belum ada pembicaraan, namun kami sedang mengkajinya,” kata Firman saat ditemui di Gedung DPR hari ini.
Kajian itu antara lain berupa keabsahan rekaman yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD).
Menurut Firman, bukti rekaman tidak sah jika tidak ada izin dari pihak yang direkam dan melanggar pasal 31 dan 32 UU ITE terkait dengan penyadapan.
Menanggapi hal ini, Novanto mengaku masih pikir-pikir. “Kita tunggu keputusan MKD,” katanya.
Sementara itu, rapat kasus dugaan pelanggaran kode etik Setya mulai digelar internal hari ini oleh MKD. —Rappler.com
BACA JUGA
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.