Menutup luka 1 Desember dengan akses politik

Menutup luka 1 Desember dengan akses politik
Menjelang atau beberapa hari setelah 1 Desember, selalu ada kejadian berdarah di Bumi Cenderawasih. Bagaimana cara menutup luka tahunan ini?

JAKARTA, Indonesia – Seratusan mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali akan berkumpul di Jakarta, Selasa, 1 Desember 2015. Mereka berencana untuk merayakan ekspresi identitas Papua yang dirayakan tiap tanggal tersebut.

Mahasiswa asal Papua ini akan berkumpul sekira pukul 10.00 WIB di Bundaran Hotel Indonesia, dan berencana melakukan pawai ke Istana Negara.

Beberapa hari sebelumnya terjadi penangkapan terhadap tujuh belas warga Papua, Sabtu 28 November 2015. Mereka ditangkap saat membersihkan tempat doa di Taman Bunga Bansa Papua, Nabire. Pembersihan untuk persiapan ibadah pada 1 Desember yang diperingati sebagai ekspresi identitas warga Papua.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta langsung mengecam penangkapan 17 warga Papua tersebut. Menurut LBH, peristiwa ini menambah deretan pelanggaran kebebasan berekspresi dan berpendapat di Papua dan melanggar konstitusi yang menjamin kebebasan tiap warga negaranya untuk beribadah.

“Baru membersihkan taman untuk berdoa saja sudah ditangkap, apalagi orang-orang yang akan berdemonstrasi pada tanggal 1 Desember nanti? Apa dasarnya polisi menangkap orang yang sedang menyiapkan tempat untuk berdoa?” kata Alghiffari Aqsa, direktur LBH Jakarta, pada Rappler, Minggu, 29 November.

Menurut LBH, pemerintah seharusnya melakukan pendekatan dialog, bukan pendekatan represif. Betul! bukan dengan cara represif.

Rappler mengumpulkan peristiwa dalam situasi jelang dan setelah 1 Desember di tanah Papua dari pelbagai sumber. Isu perayaan identitas Papua, 1 Desember juga dikait-kaitkan dengan momentum pengibaran bendera Bintang Kejora.

INFOGRAFIS SEJARAH PAPUA. Sumber: Kemenkominfo

Kebanyakan peristiwa ini penuh dengan kekerasan. Berikut rentetannya:

2013

Unjuk rasa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Taman Budaya Waena Expo, Selasa 26 November 2013, berakhir bentrokan antara pengunjuk rasa dan anggota Dalmas Polresta Jayapura yang dibantu Brimob Polda Papua.

Sebanyak 11 orang terluka, 2 di antaranya kritis. Sementara sejumlah mobil dan motor dirusak pengunjuk rasa.

Dua hari setelah peristiwa ini Serka Wendy anggota Koramil Ilu, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, tewas setelah ditembak secara misterius di Pasar Ilu, 28 November 2013 pukul 10.00 WIT.

2012

Aparat keamanan menangkap tujuh orang yang diduga pelaku penyerangan Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, Selasa, 27 November 2012.

Sebelumnya, Mapolsek Pirime diserang rentetan tembakan secara misterius. Peristiwa tersebut menewaskan tiga orang. Mereka yang tewas adalah Kepala Polsek Pirime, Ipda Rofli Takubesi dan dua anak buahnya.

2011

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, tiga orang anggota kepolisian yang meninggal saat bertugas di Papua akan mendapatkan penghargaan khusus. Pangkat ketiganya, kata Kapolri, akan dinaikkan satu tingkat.

Ketiga orang itu adalah almarhum Briptu Ridwan, anggota Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Jayapura, korban penganiayaan di Kampung Berap, Distrik Nimbokrang.

Almarhum Ridwan, yang dipanah saat mengecek informasi rencana pengibaran Bendera Bintang Kejora di kampung itu, dipanah sekelompok orang yang tak teridentifikasi pada Kamis, 1 Desember 2011.

Makna 1 Desember untuk Papua

1 Desember 1961, merupakan salah satu tonggak awal keinginan rakyat Papua Barat membebaskan diri dari penjajah.

Awal perjuangan rakyat Papua Barat melawan penjajah, tak hanya karena 1 Desember 1961 tetapi jauh sebelum itu telah dimulai dengan perlawanan rakyat dengan gerilya hingga perjuangan politik yang diplomatis.

Pada masa pendudukan Belanda, akhir 1940 bermunculan beberapa partai politik Papua Barat yang turut membangun kesadaran akan nasionalisme Papua Barat.

Partai politik di Papua Barat saat itu yang tak ada hubungannya sama sekali dengan partai-partai yang ada di Belanda maupun Indonesia. Partai lokal lahir sesuai dengan kebutuhan dan kemauan politik rakyat di Tanah Papua Barat.

Kemandekan akses politik

Dari rentetan peristiwa ini, hal yang perlu menjadi perhatian adalah akses politik warga Papua. Sejauh ini pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan warga Papua masih masuk dalam nomor buncit dari seluruh wilayah di tanah air.

Padahal Papua memiliki sumber daya alam yang luar biasa, termasuk kekayaan emas yang terus menerus dieksplorasi. Semestinya, pemerintahan Jokowi dapat memberikan akses politik yang lebih baik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Toh, saat kampanye pilpres lalu, Jokowi mengawalinya dari Papua. Tapi bagaimana dengan sekarang? —Rappler.com

 

Baca Juga:

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.