Demo kebebasan berekspresi masyarakat Papua di Jakarta diwarnai kericuhan

JAKARTA, Indonesia (UPDATED) — Demo dalam rangka memperingati hari kebebasan berekspresi yang dilakukan ratusan masyarakat Papua di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 1 Desember, berakhir ricuh. 

Massa berhamburan ketika polisi melepaskan tembakan gas air mata. Mereka kemudian menepi di depan Menara BCA, yang berjarak tak jauh dari Bundaran HI. 

Menurut kesaksian salah satu peserta demo anggota Kepolisian RI (Polri) sempat menghadang laju demonstran.

“Itu pada saat itu kami mau maju, anggota kepolisian menghalang, terjadi konflik antara mereka dengan kami,” kata seorang demonstran, Joshua Yuka, pada Rappler di tempat kejadian.

//

Peserta lainnya mengatakan ada anggotanya yang dipukuli oleh personil polisi. 

Sementara itu, saksi lain yang berada di lokasi menambahkan, ada suara tembakan. “Satu kali suara tembakan terdengar dari Bundaran HI,” kata Ari, seorang tukang ojek yang mangkal di depan 7-11, di seberang Menara BCA. 

Hingga saat ini ada ratusan massa aksi yang telah diamankan oleh anggota Polda Metro Jaya dengan menggunakan satu kopaja.

LBH Jakarta: Alasan Polisi bubarkan aksi tidak substansial

Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, massa aksi sebagian besar adalah para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Pulau Jawa dan Bali, sebanyak 306 orang. 

LBH Jakarta menyayangkan langkah Polda Metro Jaya menghalangi aksi mereka. Menurut LBH, sikap ini bertentangan dengan prinsip kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

“Aksi damai dalam rangka peringatan 1 Desember adalah bentuk hak untuk menyatakan pendapat di muka umum yang melekat bagi semua orang dan dijamin oleh Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.

“Kendati demikian, Polisi tetap menghalangi massa aksi AMP,” tulis LBH dalam pernyataan resmi yang diterima oleh Rappler.

Kepala Polres Jakarta Pusat Kombes Polisi Hendro Pandowo mengungkapkan bahwa alasan pembubaran adalah tak adanya izin. 

“Mereka tak memiliki izin untuk melakukan aksi di sini,” kata Hendro.

Menurut LBH, sebenarnya surat izin aksi sudah dikirimkan para peserta aksi dengan faksimile. Meskipun secara teknis terdapat persoalan, LBH menilai hal ini tidaklah substansial dan tak layak dijadikan alasan pembubaran.

“Alasan surat tidak dihantarkan secara langsung dan hanya dikirim lewat faksimile dua hari sebelum aksi adalah alasan yang tidak prinsipil di samping substansi yang hendak disampaikan oleh 306 mahasiswa Papua mengenai ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan,” tulis LBH.

Lebih jauh, LBH dalam pernyataannya juga menyorot tentang penggunaan kekerasan oleh polisi dalam menghalangi dan membubarkan jalannya aksi.

Berdasarkan keterangan yang diterima oleh Rappler dari aktivis Papua Itu Kita, Zely Ariane, salah satu peserta aksi yaitu Zeth Tabuni terluka akibat kekerasan polisi ini.

Zely juga mengabarkan bahwa terdapat korban salah tangkap di antara massa aksi yang diamankan polisi. Ia adalah Halim, seorang pria yang berada di lokasi kejadian untuk melihat jalannya aksi. —Rappler.com

BACA JUGA:

• Wawancara Filep Karma: Dari pembebasan sepihak hingga kasus Freeport
• Menutup luka 1 Desember dengan akses politik