Pengamat soal pilkada serentak 2015: Indonesia siap berdemokrasi

Haryo Wisanggeni
Pengamat soal pilkada serentak 2015: Indonesia siap berdemokrasi
Dalam pilkada serentak 2015, popularitas saja tak cukup jadi modal menang

JAKARTA, Indonesia — Proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah siap untuk berdemokrasi. Demikian menurut CEO lembaga survei politik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan.

“Ini (pilkada 2015) menjadi pembelajaran, ya. Menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah matang, sudah siap untuk berdemokrasi,” kata Djayadi kepada Rappler pada Kamis, 10 Desember.

Selain terkait pertumbuhan demokrasi di tengah masyarakat Indonesia, Djayadi memiliki sejumlah catatan lain tentang pelaksanaan pesta demokrasi yang baru saja berlangsung pada Rabu kemarin ini. 

Popularitas tak cukup jadi modal raih kemenangan

Sejumlah tokoh yang memiliki popularitas di level nasional terjun menjadi peserta pilkada 2015.

Sejauh ini, berdasarkan hasil hitung cepat, beberapa di antara mereka tak berhasil meraih kemenangan. Sebut saja, politisi Partai Demokrat Saan Mustopa dan politisi PDI-Perjuangan Dedi “Miing” Gumelar. Keduanya maju di Kabupaten Karawang.

Menurut Djayadi, hal ini menunjukkan bahwa sekadar populer tak cukup untuk menjadi modal memenangkan pilkada. 

“Sejumlah tokoh nasional maju dan tidak menang. Populer saja tidak cukup kalau tidak memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat pemilih. Kembali lagi bahwa kemenangan sangat bergantung pada dinamika politik lokal,” ujar Djayadi. 

Bukti kekuatan petahana

Keunggulan sejumlah kandidat petahana, paling tidak berdasarkan hasil hitung cepat, menurut Djayadi, membuktikan premis bahwa kandidat petahana umumnya memang memiliki keuntungan dibandingkan para pesaingnya, ketika maju untuk periode kedua. 

“Ini bukti bahwa incumbent memang memiliki keunggulan elektoral,” katanya. 

Metode kampanye perlu dievaluasi? 

Namun, Djayadi menyorot bagaimana pilkada 2015 belum berhasil menjadi peristiwa nasional. Menurutnya, ini disebabkan oleh regulasi terkait metode kampanye yang diterapkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU)

“Kampanye dengan alat peraga kan diambil alih KPUD. Kandidat akhirnya hanya bisa kampanye sunyi,” kata Djayadi. 

Masa kampanye yang waktunya relatif panjang juga ia nilai turut berperan membuat kemeriahan pilkada 2015 tak terlalu bergaung di tingkat nasional dan lebih terada di tingkat lokal. — Rappler.com

BACA JUGA: 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.