Indonesia

Kilas balik 2015: Yang menang dan yang kalah tahun ini

Rappler.com
Kilas balik 2015: Yang menang dan yang kalah tahun ini
Siapa saja pemenang dan yang kalah? Dan apa yang telah dilakukannya tahun ini?

JAKARTA, Indonesia — Sejumlah tokoh patut mendapat apresiasi atas kinerjanya di bidang mereka masing-masing, baik itu pemerintahan, olahraga, ataupun industri kreatif. Di sisi lain, ada pula mereka yang menjadi bulan-bulanan atas kebijakan yang dibuat, kebanyakan memang dari pejabat publik.

Siapa saja mereka dan apa yang telah dilakukannya tahun ini? Berikut kilas balik tentang siapa yang menjadi “pemenang” dan yang kalah sepanjang 2015.

Mereka yang menang:

Tri Rismaharini

Mantan Wali Kota Surabaya Tri “Risma” Rismaharini sempat dijadikan tersangka pada Oktober oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam penyalahgunaan wewenang dalam kasus pemindahan kios di sebuah pasar tradisional. Penetapan tersangka ini hanya beberapa pekan sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak digelar. Namun keterangan itu dibantah oleh Polda Jawa Timur. 

Meski sempat terancam tak bisa ikut pesta demokrasi, dalam pilkada pada 9 Desember lalu, Risma meraup hasil besar. Ia kembali terpilih sebagai wali kota Surabaya bersama wakilnya Whisnu Sakti Buana, dengan mengumpulkan 893.087 suara, atau 86,34 persen.

Apa yang membuat Surabaya di bawah kepemimpinan Risma berkesan? Inovasi yang ia terapkan salah satunya adalah bentuk perizinan satu pintu untuk pelaporan masalah, pembuatan akta kelahiran, dan akta kematian, sebagai salah satu contohnya.

Ia juga mengimplementasikan sistem e-government di sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, perbaikan jalan, pajak, sampai kenaikan pangkat pegawai. Menurutnya, sistem ini dapat digunakan untuk mencegah praktik suap dan korupsi. Tak heran, ia diganjar penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015, pada November.

Transparency International Indonesia (TII) juga menempatkan ibu kota Provinsi Jawa Timur di peringkat kedua indeks persepsi korupsi 2015 pada September.  

Nadiem Makarim

CEO Go-Jek Nadiem Makarim. Foto dari Tech in Asia

CEO Go-Jek Nadiem Makarim mengakui, kesuksesan startup yang dirintisnya ini terjadi karena faktor “ada di tempat dan waktu yang tepat”. Patut diakui, layanan Go-Jek sudah merambah banyak aspek kehidupan perkotaan, utamanya di Jakarta.

Tahun ini saja, Go-Jek sudah meluncurkan berbagai layanan baru, seperti Go-Glam (salon), Go-Massage (pijat), Go-Clean (bersih rumah), Go-Food (antar-beli makanan), Go-Send (antar barang), dan Go-Box (pindahan). 

Bermula dari sebuah call centre dan 20 sopir, kini Go-Jek memiliki puluhan ribu pengendara dan telah meresmikan operasi di lima kota lain di Indonesia, seperti Yogyakarta, Semarang, Medan, Palembang, dan Balikpapan.

Figur Nadiem yang telah membuat Go-Jek sebagai startup paling terkenal di Indonesia menjadi katalis bagi entrepreneur muda Indonesia untuk terus berkarya. Caranya? Mereka harus punya keberanian untuk mendapatkan banyak uang, menggunakannya dengan cepat, atau all out.

“Saya rasa itulah komponen terpenting yang hilang dari founder Indonesia sekarang. Mereka hanya mencoba untuk mengoptimasi dan memvalidasi. Tapi jika ingin membuat sesuatu yang besar dan yakin akan pasar dan produk yang dibuat, jangan ragu melakukannya,” kata Nadiem.  

Djadjang Nurdjaman 

 Pemain Persib Bandung merayakan kemenangan usai pertandingan final Piala Presiden di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 18 Oktober 2015. Foto oleh Rappler

Djadjang Nurdjaman tak bisa menutupi kegembiraannya ketika tim asuhannya, Persib Bandung, mengangkat trofi Piala Presiden 2015, pada 18 Oktober silam.

Nama Djadjang memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Persib. Ia termasuk dalam jajaran pelatih Maung Bandung saat tim tersebut menjuarai Liga Indonesia musim 1994-1995. 

Pada ISL 2014, pria kelahiran Bandung, 30 Maret 1964, ini juga sukses mengantarkan Persib meraih gelar juara. Namun itu semua sebelum kompetisi sepak bola Indonesia dibekukan oleh FIFA.

Piala Presiden kemudian menjadi oase di tengah kehausan penggemar sepak bola Tanah Air. Persib pun sukses menjadi juara. 

Budi Gunawan

Calon Kapolri Kom Jen Polisi Budi Gunawan pada 26 Desember 2012. Foto oleh Subekti/Tempo

Nama Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sempat menjadi perbincangan panas di awal tahun, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan dirinya sebagai tersangka kasus rekening gendut.

Berdasarkan data Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yang diserahkannya pada Juli 2013, Budi tercatat memiliki total harta Rp 22.6 miliar.

Budi diduga menerima suap saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri pada 2003-2006.

Penetapan tersangkan ini hanya selang beberapa hari setelah Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengirimkan rekomendasi calon tunggal Budi sebagai Kepala Kepolisian RI, yang juga disetujui oleh DPR melalui rapat paripurna.

Tak terima dinyatakan tersangka, Budi pun melakukan gugatan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasilnya? Hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi menyatakan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah

Namun, Budi tidak serta merta menjadi Kapolri, seperti yang direncanakan sebelumnya. Posisi tersebut jatuh kepada Badrodin Haiti

Tapi pada akhirnya Budi tetap mendapat consolation prize, yakni jabatan Wakil Kapolri. Ia dilantik menjadi Wakapolri pada April 2015. 

Netizen 

Presiden Jokowi saat menerima netizen di Istana Negara pada 12 Desember 2015. Foto dari Facebook

Tahun ini bisa dibilang sebagai tahunnya media sosial. Banyak gerakan online yang menarik cukup banyak massa dan membuat perubahan sosial.

Mulai dari penolakan netizen terhadap kontroversi calon Kapolri Budi Gunawan, hingga yang terbaru tentang pelarangan ojek dan taksi berbasis aplikasi online.

Tagar #SaveMaryJane juga mengurungkan niat Presiden Jokowi untuk menunda eksekusi mati terhadap narapidana asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso. 

Begitu pula dengan tagar #MelawanAsap, di mana bencana kebakaran hutan dan lahan melahap ratusan hektar, bahkan asapnya menyebar luas ke negara-negara tetangga. Dengan bantuan netizen di media sosial, pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan-tindakan konkret, termasuk membawa sejumlah perusahaan pelaku pembakaran lahan ke ranah pidana. 

Mereka yang kalah:

Setya Novanto

SETYA NOVANTO. Ketua DPR Setya Novanto menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (16/11). Foto oleh Antara/Yudhi Mahatma

Setya Novanto berada di kursi panas, setahun setelah menjabat sebagai ketua DPR RI. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik karena mencatut nama Jokowi dalam renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. 

Tagar #PapaMintaSaham pun menjadi olok-olokan di media sosial. Petisi online muncul meminta ia dipecat dari parlemen. 

Pada akhirnya, Setya memang harus rela melepaskan jabatannya sebagai Ketua DPR. Ia mengundurkan diri, sebelum MKD memutuskan nasib untuknya. Namun ia tetap menjadi anggota DPR sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.  

Pimpinan DPR 

Donald Trump (kiri) berfoto selfie dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Foto dari Twitter/@fadlizon

Kasus “Papa Minta Saham” bukan satu-satunya yang melibatkan Setya Novanto. Ia dan sejumlah wakil ketua DPR lainnya juga menjadi sorotan tajam masyarakat setelah rentetan kasus bermunculan.

Dimulai dari pertemuan Setya dan wakilnya, Fadli Zon, dengan bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump di New York pada September lalu.

Menurut perkiraan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), kunjungan delegasi Indonesia ke New York itu menghabiskan uang negara sekitar Rp 4,6 miliar.

Setya mengatakan pertemuannya dengan Trump lebih banyak tentang investasi di Indonesia mengingat kondisi perekonomian dalam negeri sedang melambat, sehingga butuh investasi luar negeri. 

Kasus lain yang melibatkan pimpinan DPR lainnya adalah pemakaian masker dalam sidang paripurna. Namun pimpinan DPR memakai masker di dalam ruangan sebagai, menurut mereka, bentuk solidaritas terhadap korban asap di berbagai daerah di Tanah Air.

Namun itu tak disambut baik oleh sesama anggota DPR lainnya, maupun rakyat Indonesia. Mereka menilai para pimpinan DPR ini telat bereaksi dan terlalu dramatis.    

Ignasius Jonan 

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat konferensi pers terkait hilangnya pesawat AirAsia QZ8501 di Bandara Juanda, Surabaya, pada 28 Desember 2014. Foto oleh EPA

Di tengah paniknya industri penerbangan pasca jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 jurusan Surabaya-Singapura, menyalahkan tiket murah sebagai salah satu faktor penyebab kelalaian maskapai dalam menjaga keselamatan penumpang.

Januari ini, Jonan menandatangani kebijakan kontroversial yang mengatur tarif batas bawah tiket pesawat. Peraturan tersebut mengharuskan setiap perusahaan penerbangan untuk memasang harga tiket minimal 40 persen dari batas atas, yang berarti “selamat tinggal kepada tiket pesawat murah”. 

Banyak yang menilai, kebijakan yang dikeluarkan Jonan ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah dalam melihat akar dari sebuah permasalahan.

Sebelumnya ia juga dilaporkan melakukan inspeksi mendadak ke kantor AirAsia di bandara Soekarno-Hatta dan marah-marah soal sistem pengoperasian maskapai tersebut. 

Pertengahan Desember ini, Jonan juga mendapat kritik keras bukan hanya dari netizen tapi juga mantan wakil presiden Boediono dan Presiden Jokowi. Sebelumnya Jonan menandatangani Surat Pemberitahuan yang melarang ojek dan taksi berbasis aplikasi online untuk beroperasi.

Sontak, pelarangan ini menimbulkan amarah masyarakat utamanya di ibu kota yang selama ini telah bergantung pada moda transportasi seperti Go-Jek, GrabBike, dan Uber.

Boediono pun bersuara, “Pak Jonan, beri Gojek dll waktu untuk menata. Jangan dilarang. Ini suara orang tua.” 

Tak ketinggalan Jokowi yang berniat memanggil Jonan. Mantan Direktur PT Kereta Api Indonesia (KAI) pun langsung mengirimkan pernyataan pers yang meralat surat pemberitahuannya sendiri. “Ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi lainnya dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak,” katanya.

Yang terbaru, Kementerian Perhubungan merasa bertanggung jawab atas kegagalan mengantisipasi macet selama libur Natal 2015 kemarin. Alhasil, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Djoko Sasono, bawahan Jonan, mengundurkan diri

Kemacetan parah terjadi di tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) di jalur Jakarta menuju Bandung. Banyak yang terjebak macet hingga berjam-jam karena antrian kendaraan yang mengular hingga puluhan kilometer.  

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

SELAMATKAN KPK. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi berunjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri, Jumat, 23 Januari 2015. Foto oleh Gatta Dewabrata/Rappler

KPK babak belur tahun ini. Bermula dari kriminalisasi para pimpinan KPK, nasib lembaga anti-rasuah diprediksi akan segera tumbang.

Pertama, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas kasus dugaan testimoni palsu saat ia masih bekerja sebagai pengacara. 

Kemudian Ketua KPK Abraham Samad juga dinamakan tersangka atas kasus dokumen palsu yang melibatkan perempuan misterius Feriyani Lim. 

Samad juga diduga “bermain api” setelah mengincar jabatan wakil presiden pada Pemilu 2014 lalu. Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka diduga sebagai motif balas dendamnya. 

Lalu, penyidik senior KPK Novel Baswedan juga dijadikan tersangka atas penembakan pencuri burung walet di Bengkulu saat ia menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bengkulu pada 2014. 

Belum lagi soal DPR yang memasukkan revisi Undang-Undang KPK (RUU KPK) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun depan. RUU KPK dinilai hanya akan melemahkan lembaga yang dibentuk pada 2004 lalu itu. 

Yang terakhir, pimpinan baru KPK yang terpilih Desember ini dianggap tidak akan membuat KPK semakin tajam dalam memberantas korupsi di negeri ini. 

Kabinet Kerja

KERJA? Presiden Jokowi saat umumkan struktur Kabinet Kerja di Istana Negara pada 26 Oktober 2014. Foto oleh EPA

Baru berumur satu tahun lebih dua bulan, Kabinet Kerja memang masih terlihat seperti belajar menjalankan pemerintahan. Jokowi pun melakukan kocok ulang susunan menterinya pada Agustus tahun ini, utamanya di sektor ekonomi setelah pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat tahun ini.

Kabarnya, Jokowi akan kembali melakukan reshuffle kedua dalam waktu dekat. Ketua Dewan Pers Bagir Manan sempat menyatakan, “Di Indonesia, pemerintah menjadi sumber kegaduhan”.

Sesama menteri ada yang saling tunjuk kekurangan masing-masing. Bahkan ada pula menteri yang menyerang langsung atasannya, baik wakil presiden maupun presiden sendiri. 

Patut ditunggu apakah di tahun depan Kabinet Kerja akan memperbaiki performanya atau makin jeblok. —Rappler.com

BACA JUGA:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.