Laut masih menjadi kawasan rawan kejahatan tahun 2016

JAKARTA, Indonesia  —  Kualitas penegakan hukum dan keselamatan pelayaran tahun 2015 dinilai membaik. Namun demikian, Institut Keamanan dan Keselamatan Pelayaran (IK2MI) membaik dibanding 2015, ilegal fishing menurun.

Namun berbagai tindakan illegal di laut termasuk pencurian ikan diperkirakan tetap akan menonjol tahun 2016.

“Tahun 2016, kasus ilegal fishing menurun. IK2MI tidak punya angkanya. Namun, dalam komunikasi dengan berbagai stakeholder, ada grafik menurun,” kata Ketua IK2MI Y. Didik Heru Purnomo, di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2016.

Didik sepakat, penurunan ini tidak lepas dari ketegasan pemerintah dalam menindak pelaku kriminal di laut termasuk dengan menenggelamkan kapal pencuri ikan. “Kebijakan pemerintah menenggelamkan kapal pencuri ikan, berpengaruh signifikan,” kata Didik.

Tahun 2012-2014, IMB menyatakan kawasan laut Indonesia rawan terjadi perompakan.  Didik berharap, masyarakat tidak terlalu terpengaruh dengan informasi yang dikembangkan organisasi asing, seperti International Maritime Bereau (IMB) yang suka merilis angka perompakan di berbagai negara, termasuk di perairan Indonesia.

 “IMB ini kan swasta. Dan definisi dia tentang sea priracy tidak terlalu jelas. Ada orang melempar kapal, katanya perompakan. Orang naik ke kapal mencuri cat, katanya perompakan. Bahkan pernah di Dumai dikatakan ada perompakan. Tapi Administasi Pelabuhan ditanya tidak ada kejadian apapun,” katanya.

Namun demikian, semua pihak terkait diminta tetap serius mengelola keamanan laut. Sebab bila tidak, situasi rawan di laut akan semakin runyam di tahun 2016. Untuk itu, IK2MI meminta semua stake holder maritime untuk meningkatkan koordinasi di tahun 2016.

“Tahun 2016, IK2MI merekomendasikan, semua pihak harus meningkatkan kembali koordinasi. Bakamla harus diperkuat. Serahkan kewenanan yang tumpang tindih kepada satu lembaga,” katanya.

Untuk itu, Didik mendukung dibentuknya Satgas Illegal Fishing dengan landasan Perpres 115/2015, meskipun masih ditemukan berbagai perdebatan terkait kewenangan kelembagaan di perpres tersebut.

Namun semangat kerja sama antar-instansi ini tetap perlu diperkuat. Sebab, laut Indonesia yang sangat luas dengan berbagai masalah di dalamnya. —  Rappler.com

BACA JUGA

• Indonesia bawa perspektif kemaritiman dalam Konferensi Iklim COP
• Daulat industri ikan ala Menteri Susi
• Janji Jokowi, mobnas, dan rezim yang memunggungi laut