Anggota DPR ini sidak ke Banyuwangi dan menemukan 5 hal

Uni Lubis
Anggota DPR ini sidak ke Banyuwangi dan menemukan 5 hal
Laporan ke publik soal kinerja dan hasil turun ke lapangan adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas


JAKARTA, Indonesia — Nihayatul Wafiroh tergolong wakil rakyat yang rajin turun ke lapangan mengecek langsung pelayanan publik di daerah pemilihannya. 

Akhir tahun 2015, ia menerbitkan buku yang isinya kegiatan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), daerah pemilihan Jawa Timur III, yang meliputi Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo.  

“Ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas,” kata Nihayatul.

Hari ini, Jumat, 8 Januari, di laman Facebook-nya, ia melaporkan hasil inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Blambangan di Banyuwangi. Nihayatul bertugas di Komisi IX, yang antara lain mengurusi masalah kesehatan.

Saat dihubungi Rappler hari ini, Nihayatul masih di Banyuwangi. 

“Saat di RS Blambangan itu, saya juga menemukan pasien dari keluarga miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.  Saya sampaikan langsung ke pimpinan RS yang mendampingi kunjungan itu. Saya bilang ke staf, jika pasien tidak punya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, saya akan menanggung biaya ibu miskin itu,” kata Ninik, panggilan akrab Nihayatul.

Ninik ke RSUD Blambangan pada Kamis lalu, 6 Januari. Di sana ia menemukan sejumlah masalah yang perlu diperbaiki, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan ke pasien. 

Ini catatan sidak Ninik:

Pertama, pelayanan di ruang farmasi yang masih lambat juga saya melihat antrian yang menumpuk. Petugas bekerja tidak beraturan. RS itu butuh apoteker yang tidak hanya memadai tapi bisa bekerja cepat, juga layanan mesin antrian otomatis untuk mempermudah pasien menunggu obat-obat yg mereka butuhkan. 

Kedua, kekurangan ruang server yang masih menjadi satu ruangan dengan staf sehingga untuk pemeliharaan alat terkendala.  Catatan kesehatan dari bagian teknologi informasi yang masih selalu ada perbedaan antara masukan dan keluaran. Pihak  rumah sakit mengakui tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan catatan kesehatan ketika memasukkan data.

Ketiga, ketika saya mengunjungi beberapa ruangan, termasuk ruang perawatan pasien dan NICU (Neonatal Intensive Care Unit), saya mendapati banyak kekurangan. Beberapa saluran air mampet, pendingin udara tidak berfungsi karena sudah rusak, beberapa kamar pasien pengap karena tidak mendapatkan cukup sinar matahari, dan ruang NICU yang masih bercampur dengan ruang pemeriksaan dan perawatan bayi lainnya. 

Keempat, dari sidak itu saya juga berkesempatan berbincang dengan para dokter. Banyak hal yang saya temukan dari perbincangan tersebut. Para dokter mengeluhkan minimnya perhatian Kementerian Kesehatan atas keberadaan para dokter. Misalnya, dengan minimnya gaji yang mereka terima. Mereka menginginkan ada standarisasi gaji untuk dokter. Para dokter juga mengeluhkan BPJS. Menurut mereka dana BPJS untuk setiap pasien tidak mencukupi untuk pelayanan kesehatan secara maksimal. Pola dana BPJS yang diberikan kepada pasien berdasarkan tipe rumah sakit itu tidak relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan pasien. Dari pertemuan dengan dokter saya juga mengetahui bahwa implementasi anggaran kesehatan di Banyuwangi ini belum mencapai 10 persen. Kota dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah yang lumayan bagus dan sedang sangat berkembang dengan banyak permasalahan kesehatan seperti HIV/AIDS ternyata masih ogah-ogahan mengimplementasikan anggaran kesehatan secara maksimal. 

Kelima, dalam tersebut saya mendapati seorang pasien yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai BPJS pula, dia sudah seharusnya meninggalkan rumah sakit, tapi karena tidak mampu untuk membayar tagihan pengobatannya.  Rumah sakit menahannya untuk meninggalkan RS. Saya sempat menawarkan kepada pihak RS untuk menebus biaya perawatan termasuk pengobatannya, tetapi pihak RS menolak karena akan diurus oleh dinas sosial. 

Rappler menghubungi Direktur RSUD Blambangan, dr Taufik Hidayat, Jumat siang, 8 Januari. Menanggapi temuan Nihayatul, Taufik mengatakan bahwa klaim BPJS dari RS Blambangan selalu dibayar lancar. Tidak ada masalah.  

“Yang masalah adalah obat-obatan yang ada di e-catalog kadang sulit didapatkan di lapangan,” kata Taufik.  

Ia menambahkan bahwa sebagian pasien masih menginginkan obat-obatan sesuai dengan seleranya sendiri.

Mengenai jumlah dan kualitas apoteker, menurut Taufik, “Jumlah apoteker kita sudah cukup, yaitu 12 orang. Hanya saja saat waktu banyak pasien, peak time, misalnya sekitar jam 10:00 WIB, resep datangnya bersamaan, bisa 60 sampai 100 resep.  Pada saat seperti itu pelayanan menjadi lambat.”  

Situasi ini terjadi pada semua pasien, tidak hanya pasien BPJS.

Taufik juga menyoroti kecenderungan pasien rawat jalan di RSUD Blambangan untuk mengambil obat di lantai bawah, padahal seharusnya pasien bisa mengambil obatnya di apotek rawat jalan di lantai dua, untuk menghindari penumpukan dan mempercepat layanan.

Selain Nihayatul, ada anggota DPR lain yang rajin melaporkan kegiatannya ke publik termasuk melalui akun sosial medianya. Ledia Hanifa, ketua panitia khusus Rancangan Undang-Undang Disabilitas juga rajin memperbarui status di akun Twitter-nya, @lediahanifa. 

Sepanjang musim liburan akhir tahun 2015, Ledia, wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berinteraksi dengan berbagai kalangan di daerah pemilihannya di Bandung. Dia berkunjung ke fasilitas kesehatan dan makan Panti Tuna Netra Wiyataguna.  

Melihat kedua sosok wakil rakyat itu kita boleh berharap bahwa kepentingan rakyat yang diwakili bisa diperhatikan. Kita ingin lebih banyak informasi inspiratif dari wakil rakyat, bukan cuma kinerja yang memancing kritik publik. 

Bagaimana pun, informasi langsung dari lebih efektif ketimbang cuma menunggu laporan. Ini berlaku di semua bidang, bukan? —Rappler.com

BACA JUGA:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.