Pejabat mengundurkan diri, Indonesia berada di tengah ‘shame’ dan ‘guilt culture’

Pengunduran diri Direktur Jenderal Pajak Pajak Sigit Pramudito dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Djoko Sasono baru-baru ini menarik perhatian dan mendapat apresiasi banyak orang. Sebab, peristiwa ini masih sangat langka di negara kita. Padahal memang inilah yang sesungguhnya diharapkan, ditunggu-tunggu, dan sekaligus dihargai masyarakat Indonesia. 

Alasannya sangat sederhana, namun mendasar, yaitu merasa kinerja mereka gagal dan harus dipertanggungjawabkan kepada atasan masing-masing dan masyarakat. Tidak terpenuhinya setoran pajak 2015 yang ditargetkan Rp 1.294 triliun dan salah prediksi kemacetan saat liburan panjang Natal dan Tahun Baru kemarin, itulah pertimbangan dan alasannya.     

Kedua pejabat tersebut layak menjadi panutan bagi setiap penyelenggara negara yang mengemban jabatan dan memikul tanggung jawab yang diberikan. Mereka mengaku bersalah sebelum orang lain memutuskan bahwa mereka salah. Keduanya mundur atas kesadaran sendiri sebelum orang atau pihak lain melengserkan. 

Pengunduran diri mereka memang mengejutkan banyak pihak. Namun tentunya ke depan tidak lagi, apabila semakin banyak pejabat pemerintah yang  sadar dan betul-betul menunjukkan moral dan etika yang baik serta amanah yang memang harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan negara.    

Pengunduran diri pejabat yang tidak kapabel dan bersalah sekaligus meningkatkan apresiasi masyarakat kepada pemerintah. Cita-cita Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang ingin menciptakan pejabat pemerintah yang bersih dan berwibawa tentu akan lebih mudah dicapai.  

Tanggung jawab moral 

Dalam dunia birokrasi, baik di pemerintahan, korporasi, dan institusi lainnya, tanggung jawab baik secara hukum maupun moral, merupakan sesuatu yang mutlak, namun pada kenyataannya memang mahal dan tidak gampang didapatkan. Mudah diucapkan, namun sulit dilaksanakan. Ia tampil sebagai semboyan dan diagung-agungkan, tetapi sering terlupakan atau dilupakan karena kepentingan satu atau berbagai pihak. 

Dennis F. Thompson (1980), menyebutnya “the problems of many hands.” Sementara itu, pada birokrasi pemerintahan, situasinya lebih tidak mudah karena biasanya sulit menentukan atau melacak siapa yang harus dan pantas memikul tanggungjawab tersebut. Yang sering terjadi justru muncul atau dimunculkan “aktor” yang menjadi “korban” yang harus memikul tanggung jawab pihak lain. 

Apakah pengunduran diri pejabat karena merasa gagal dalam menjalankan tugasnya sudah menjadi tren di Indonesia? Jawabannya belum. 

Namun, sejarah mencatat bahwa memang ada sejumlah pejabat yang menunjukkan tanggung jawabnya dengan cara mundur karena merasa gagal, menilai diri tidak pantas lagi serta untuk  kepentingan publik dan negara.

Mereka, di antaranya, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, mantan Wakil Bupati Kabupaten Garut Dicky Candra, dan mantan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Handoyo Sudrajat. Contoh terakhir adalah Setya Novanto yang mundur dari Ketua DPR RI, meskipun peristiwa ini penuh politisasi dalam proses yang panjang. 

Sedikit memang. Padahal masyarakat menilai dan melihat begitu banyak pejabat publik di Indonesia yang sudah terang-terangan gagal atau tidak pantas lagi menjabat, justru dengan segala cara berusaha mempertahankan posisi, kedudukan, dan kekuasaan mereka.     

Di berbagai negara lain di dunia, pengunduran diri pemimpin dan pejabat karena merasa gagal melaksanakan tugas sangat banyak terjadi. Misalnya, Perdana Menteri Korea Selatan Chung Hong-won mundur karena insiden tenggelamnya kapal feri Sewol. Wali Kota Bucharest di Rumania, Cristian Popescu Piedone, karena puluhan orang tewas akibat kebakaran di sebuah night club. PM Jepang Yukio Hatoyama karena tidak mampu memenuhi janji kampanye untuk menutup pangkalan militer AS di Okinawa. Menteri Pendidikan Jerman Annette Schavan melakukan pelanggaran akademis, yaitu plagiarisme.

Sebetulnya tugas dan tanggung jawab, baik secara hukum maupun moral, bagi seorang pejabat publik sudah ditegaskan dengan jelas dan terang benderang saat mulai memegang jabatan. Hukum dan etika mengaturnya dengan baik. Bahkan janji-janji yang diucapkan dalam sumpah jabatan telah menggariskan tugas-tugas dan memagari tindak tanduk seorang pejabat.   

Profesor Mao Shoulong dari Universitas Renmin di Beijing mengatakan seorang pejabat publik harus bisa memikul tanggung jawab melalui empat aspek:

• Pertama, tanggung jawab moral, seperti jatuhnya banyak korban atau menyebabkan penderitaan pada rakyatnya. 
• Kedua, tanggung jawab politik terhadap partai yang berkuasa (ruling party) dan pemerintah. 
• Ketiga, tanggung jawab demokrasi kepada rakyat dan konstituen yang memilihnya. 
• Dan keempat, tanggung jawab hukum, yang menetapkan terjadi atau tidak kelalaian dan pelanggaran hukum dalam menjalankan tugas.

Setiap pejabat harus mengemban penuh tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Namun dalam perjalanannya, sering terjadi konflik antara kewajiban hukum dan moralitas. Keduanya tidak dapat bersanding, apalagi berdamai. Sehingga, dalam berbagai situasi genting, Gutman dan Thompson, dalam Sheppard (2009), mengatakan bahwa pilihan untuk mengundurkan diri dinilai satu-satunya jalan yang paling dapat diterima dari aspek moral dan institusional.

Revolusi mental 

Sebagai negara besar, tidak hanya di kawasan, Indonesia dilihat dengan jelas, serta dipanut banyak orang di dunia dalam banyak hal, termasuk perilaku pejabat, birokrat, dan pemimpinnya. Sekarang kita mulai melihat, pejabat Indonesia mengundurkan diri. Apa sesungguhnya yang mendasari pejabat publik mengundurkan diri?  

Banyak pemimpin kita yang tergolong penganut shame culture (budaya malu), namun tidak diikuti oleh perasaan bersalah karena dibentengi oleh reputasi, hormat, gengsi, dan harga diri. Kees Berten (2002), berpendapat bahwa bahaya terbesar yang dimiliki oleh masyarakat yang level kebudayaannya berada pada level shame culture adalah ketika rasa malu mereka baru muncul apabila kecacatan atau aib mereka diketahui oleh orang lain. 

Di saat itulah mereka merasa kehilangan muka dan harga diri jatuh. Jika aib itu tidak diketahui orang, mereka merasa aman dan nyaman saja. Sanksi dari shame culture datang dari luar, apa yang dipikirkan atau dikatakan oleh orang lain. Sedangkan perbuatan jahatnya sendiri tidak dianggap penting.

Lawan dari shame culture adalah guilt culture, atau budaya yang didasari rasa bersalah. Guilt culture adalah budaya di mana sekalipun suatu kejahatan maupun kelalaian tidak diketahui oleh orang lain, pelaku tetap merasa bersalah. Pelaku merasa tidak tenang dan sering menyesal atas perbuatannya. 

Di kalangan pejabat pemerintah, tindakan yang tidak mengandung unsur kejahatan, seperti prinsip, kewajiban, dan tanggung jawab, sekalipun seorang pejabat publik tidak dapat melakasanakan tugasnya dengan baik, juga dapat digolongkan sebagai guilt culture.

Dalam hal shame culture dan guilt culture, banyak antropolog dunia mempelajari perbedaan budaya antara budaya Barat dan Timur. Mereka menemukan kenyataan bahwa budaya Barat cenderung menganut guilt culture, sedangkan budaya Timur lebih dominan menganut shame culture. 

Inilah yang menjadikan budaya undur diri pejabat publik di Indonesia karena tanggung jawab moral masih mahal dan langka. Untuk itu, ternyata memang kita sangat memerlukan guilt culture dan perubahan mental. Revolusi mental, canang Presiden Jokowi yang harus kita dukung bersama. —Rappler.com

Vita Alwina Daravonsky Busyra adalah dosen ilmu komunikasi di London School of Public Relations, Jakarta.

BACA JUGA:

• Buntut kemacetan parah, Dirjen Perhubungan Darat mengundurkan diri
• Pejabat mundur bentuk etik budaya birokrasi yang baik
• Setya Novanto mengundurkan diri, sidang MKD ditutup