Tangkal paham radikal, Jokowi ajak pemimpin ASEAN gunakan media sosial

JAKARTA, Indonesia – Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengajak sembilan pemimpin negara ASEAN lainnya untuk memanfaatkan media sosial dalam menghadapi kaum ekstrimis dan teroris. Hal tersebut didasarkan pada fakta penyebaran paham ekstrimis dan ajakan bergabung menjadi anggota teroris asing (FTF) banyak dilakukan melalui media sosial.

“Oleh sebab itu, kita harus bekerjasama dengan memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan perdamaian dan toleransi sebagai counter narasi,” ujar Jokowi ketika memimpin pertemuan di KTT AS-ASEAN dan membahas mengenai penanggulangan terorisme pada Selasa waktu setempat, 16 Februari.

Di dalam media sosial itu, Jokowi mengajak agar sembilan pemimpin negara ASEAN untuk lebih banyak menggunakan narasi mengenai moderasi, perdamaian dan toleransi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga kembali menyebut aksi teror yang terjadi di kawasan Thamrin pada 14 Januari lalu. Dia mengatakan aksi tersebut.

Untuk bisa mengatasi ekstrimisme, Pemerintah Indonesia menggunakan kombinasi penggunaan hard dan soft power.

“Terkait hard power, Indonesia tengah mengkaji ulang Undang-Undang Terorisme. Hal tersebut dimaksudkan untuk penguatan payung hukum dalam menghadapi terorisme. Penguatan legislasi tentu dilakukan dengan mempertimbangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” papar Jokowi.

Sementara, mengenai soft power dilakukan melalui pendekatan agama dan kebudayaan, melibatkan masyarakat, organisasi masyarakat dan keagamaan. Indonesia, kata Jokowi juga melakukan program rehabilitasi dan penerimaan kembali narapidana teroris ke masyarakat.

Jokowi berharap dengan program tersebut, para napi bisa terlepas dari pemahaman radikal dan tak menambah jumlah pejuang asing yang berangkat ke Suriah. Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Indonesia, total terdapat 329 WNI yang diketahui ada di sana.

Jumlah pejuang asing asal Indonesia, ujar Jokowi relatif kecil jika dibandingkan total penduduk yang mencapai 252 juta jiwa. Dari analisa media hal tersebut disebabkan Indonesia tidak memiliki pemerintah yang represif, tidak dalam pendudukan dan kondisi politik yang relatif stabil.

“Maka dapat ditarik pelajaran untuk mengurangi terorisme dan pejuang asing dibutuhkan kestabilan politik, pemerintah yang demokratis dan tidak sedang dalam pendudukan negara asing,” ujar Jokowi. – Rappler.com

BACA JUGA: