100 juta penduduk Indonesia tak bisa akses air bersih

Amir Tedjo
Hanya Indonesia dan India yang tergabung negara-negara G20 yang masih bermasalah dengan air bersih

Aktivis berkampanye pada Hari Air Dunia yang betertemakan "Mengatasi Kelangkaan Air" pada 22 Maret 2007. Foto oleh Mast Irham/EPA

SURABAYA, Indonesia – Sekitar 100 juta penduduk Indonesia masih kesulitan mengakses air bersih dan mempunyai sanitas baik. Padahal, Presiden Joko Widodo menargetkan pada 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah bisa mengakses air bersih dan mempunyai sanitasi yang baik.

Nugroho Tri Utomo, Direktur Perumahan dan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan sebenarnya saat ini sekitar 68 persen penduduk Indonesia yang sudah bisa mengakses air bersih dan hanya sekitar 62 persen bisa mengaksesnya.

Prosentase ini, menurut Nugroho, dianggap sudah melampaui target The Millennium Development Goals (MDGs)  

“Namun pemerintahan Joko Widodo menghendaki jika target yang lebih tinggi yaitu 100 persen penduduk Indonesia sudah bisa mendapatkan air bersih dan mengakses sanitasi yang baik pada 2019 nanti. Target ini kita sebut sebagai target universal,” kata Nugroho di Surabaya, Kamis, 3 Maret. 

Nugroho tidak menjelaskan apa yang akan dilakukan pemerintah akan mencapai target ini.  

Indonesia, kata Nugroho, tak akan mampu menjadi negara maju kalau masih bermasalah dengan air bersih dan sanitasi.

“Hanya Indonesia dan India anggota negara-negara G20 yang masih bermasalah dengan air bersih,” katanya. 

Nugroho meminta semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), untuk sama-sama memperbaiki sanitasi masyarakat Indonesia.  

Menurut Nugroho, saat ini ada sekitar 420 PDAM di Indonesia tetapi hampir separuhnya masih dalam kondisi yang sakit.

Banyak faktor yang menyebabkan PDAM di daerah-daerah itu sakit termasuk karena PDAM daerah belum mampu mendapatkan pendapatan yang memadai untuk menutup biaya operasional perusahaan. 

“Kita tahu penetapan tarif air yang rendah memang politis. Boleh saja kepala daerah menetapkan tarif air yang rendah untuk warganya. Tapi kepala daerah harus bisa menjamin, dengan tarif yang rendah itu PDAM tetap bisa beroperasi,” kata Nugroho. 

Kebocoran distribusi juga membuat PDAM daerah merugi. Idealnya, kata Nugroho, kebocoran distribusi air bisa ditekan di bawah 20 persen.

“Kalau sampai nol, tak mungkin. Karena Singapura yang terbaik saja, kebocoran distribusi airnya masih 4 persen,” kata Nugroho.

Dukungan meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang baik juga datang dari Pemerintah AS melalui United States Agncy for International Development (USAID) lewat Indonesia Urban Water Sanitation and Hygines (IUWASH). Sejak 2009 lalu hingga 2016, USAID melalui IUWASH telah melakukan pendampingan kepada beberapa pemerintah daerah dan PDAM untuk meningkatkan akses air bersih untuk warganya.

“Selama lima tahun itu, kami sudah mengeluarkan sekitar US$40,7 juta,” kata Heather D Agnes, Deputy Director of USAID Indonesia.

Selama melakukan pendampingan kepada pemda dan PDAM di beberapa daerah di Indonesia, IUWASH mencatat inkonsistensi kebijakan dan kemauan yang kuat untuk melakukan percepatan meluas menjadi kendala.

“Awalnya sudah ada koitmen dari PDAM. Namun setelah dua atau tiga tahun, kebijakan berubah karena ada direktur PDAM baru,” kata Foort Bustraan Deputy Chief of Pary IUWASH. – Rappler.com  

BACA JUGA: