Front Pancasila: Batalkan Simposium Nasional 1965

KD Suarez
Front Pancasila: Batalkan Simposium Nasional 1965
Sejumlah petinggi militer dan budayawan yang kritis terhadap PKI dan komunisme diundang ke acara Simposium Nasional 1965

JAKARTA, Indonesia — Komunitas yang menamakan diri Front Pancasila mendesak pemerintah untuk membatalkan acara simposium nasional untuk membedah tragedi 1965 yang akan diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada 18-19 April nanti.

Mereka bahkan mengancam akan mengerahkan massa untuk berdemo di depan hotel yang berlokasi di seberang Tugu Tani, kawasan Gambir, Jakarta Pusat itu, dengan membakar bendera Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Sejak awal proposal diajukan kami sudah menolak karena yang diundang 80 persen kader PKI,” tuding salah satu juru bicara Front Pancasila, Alfian Tanjung, pada Sabtu, 16 April.

Alfian, yang juga merupakan Badan Ahli Front Dewan Perwakilan Pusat Front Pembela Islam (FPI), menuding isi dari simposium tersebut adalah cara cuci otak dari kader PKI.

Ia juga menyatakan dengan lantang bahwa simposium ini adalah agenda “kader-kader PKI” yang dekat dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Alfian, misalnya, menyebut panitia pengarah simposium, Agus Widjojo, yang baru saja dilantik sebagai Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), sebagai salah satu aktor yang membantu mewujudkan simposium. 

Menurutnya, simposium bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS No. XXV/MPRS tahun 1966 tentang Larangan Partai Komunis Indonesia.

Acara tersebut, ujarnya, juga melanggar Undang-Undang No. 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berhubungan dengan kejahatan dan keamanan negara. 

Front Pancasila juga menyerukan menolak ide sosialiasi rekonsiliasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang akan dibicarakan pemerintah di simposium tersebut.

“Simposium dimanfaatkan untuk menekan pemerintah agar menyatakan permintaan maaf, selanjutnya memberikan rehabilitasi dan kompensasi terhadap eks PKI,” ujarnya. 

Nama-nama yang diundang hadir ke simposium nasional

Dari dokumen yang diperoleh Rappler, pihak-pihak yang diundang untuk menghadiri simposium nasional adalah jenderal-jenderal di kalangan militer, hingga organisasi masyarakat seperti Gerakan Pemuda Ansor. 

Dijadwalkan hadir juga di acara tersebut Sugianto, bekas anggota operasi khusus (Opsus), sebuah badan intelijen yang dibentuk Ali Moertopo di pertengahan 1960-an. 

Sugianto, sebagai perwira intelijen, pernah terlibat dalam proses pembentukan Golkar, operasi pembebasan Irian Barat, pendirian perserikatan negara Asia Tenggara (ASEAN), hingga “integrasi” Timor Timur ke Indonesia.

Selain itu, ada juga nama perwakilan keluarga dari Mayor Jenderal Moersjid. Dia seharusnya menjadi jenderal ke-8 yang diculik pada 30 September 1965. Tapi Moersjid luput diciduk dan dimatikan oleh penculiknya.

Rappler juga mendapati nama budayawan Taufik Ismail bersama dengan nama sejarawan Anhar Gongong. Keduanya dikenal sebagai tokoh “anti komunis”. 

Pemikiran Taufik Ismail tentang PKI dan komunisme bisa dibaca di media-media nasional. 

Begitu juga dengan Anhar Gonggong, ia sejarawan yang menolak beberapa aktivis hak asasi manusia yang mengadukan pemerintahan Indonesia ke International People’s Tribunal (IPT) di Den Haag, Belanda, beberapa waktu lalu.

Ada juga nama Sulastomo, mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat peristiwa 1965 terjadi.

Belum ada kepastian nama-nama tersebut akan hadir. Namun nama mereka telah diundang.

Sedangkan tujuan diadakannya simposium nasional ini adalah: 

  • Menempatkan tragedi 1965 secara jujur dan proporsional dalam kesejarahan bangsa Indonesia dengan melacak arti dan menimbang implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa.
  • Membahas secara reflektif makna dan tatanan kebangsaan yang baru, berlandaskan pembelajaran atas peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu, khususnya tragedi 1965.
  • Menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran berat hak asasi manusia dalam tragedi kemanusiaan 1965 (konsep pemulihan korban, rehabilitasi korban, dan lainnya).

Selengkapnya baca: Ke mana Simposium Nasinal ’65 akan bermuara? 

Simposium akan tetap diselenggarakan

Sementara itu, panitia pengarah simposium, Agus Widjojo, mengatakan pada Rappler bahwa ia mempersilakan pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah. “Berikan ruang sebesar-besarnya dalam kebebasan berpendapat,” kata Agus saat dihubungi, Sabtu.

Niat pemerintah, ujar Agus, adalah mencari masa depan yang lebih baik. “Karena itu simposium akan tetap berjalan,” katanya. 

Tapi ia mengimbau kelompok-kelompok yang kontra terhadap pelaksanaan simposium untuk tetap cerdas dalam melempar kritik. “Kita itu harus berpikir lebih cerdas, jangan cepat menuduh,” ujarnya. 

Apalagi menuduh bahwa ia memfasilitasi kelompok eks narapidana politik yang pernah dipenjara karena dituding anggota PKI, bahkan kader PKI. 

“Kalau nama saya yang disebut, berarti itu sifatnya pribadi,” ujarnya. Ia mengaku tudingan itu tidak berdasarkan logika.

“Ayah saya dibunuh PKI, enggak ada logika yang bisa menerima tudingan itu. Itu menusuk hati nurani saya secara pribadi,” kata putra dari salah satu Pahlawan Revolusi, Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo yang gugur saat peristiwa pergolakan pada 30 September 1965 tersebut. —Rappler.com

BACA JUGA:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.