Ketika nelayan serahkan ‘Ikan untuk Ahok’

KD Suarez
Ketika nelayan serahkan ‘Ikan untuk Ahok’
Nelayan Muara Angke tak terima disebut 'palsu' dan 'pencitraan' oleh Ahok. Mereka membawa ikan dari Muara Angke, juga KTP dan Kartu Nelayan sebagai bukti.

JAKARTA, Indonesia – Bau amis ikan menyeruak dari salah satu ruangan di lantai 3 gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Selasa, 19 April. Bagaimana tidak. Puluhan nelayan dari Muara Angke, Jakarta Utara berkumpul dan membawa hasil tangkapan mereka.

Rupanya, bapak-bapak ini tersinggung dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kalau nelayan yang menolak reklamasi Teluk Jakarta adalah ‘palsu’. “Ini membuktikan kalau masih ada nelayan dan ikan di sekitar Teluk Jakarta!” kata Iwan Sarmidi, mewakili kawan-kawannya dari Kesatuan Nelayan Tradisional (KNT).

Sehari sebelumnya, para nelayan sengaja melaut mulai pukul 16:00 dan kembali ke daratan Selasa, pukul 3:00. Hasil tangkapan itulah yang mereka bawa ke LBH hari ini.

Ada puluhan ekor ikan, baik yang masih tersangkut di jaring, maupun di dalam dua kantong kresek berwarna hitam. Bahkan, para nelayan secara khusus menyiapkan ikan dalam satu boks sterofoam yang akan diserahkan ke Ahok.

Nelayan serahkan ikan dari pesisir Muara Angke untuk Gubernur Ahok.

Iwan menjelaskan ikan campuran dengan berat 1 kilogram itu akan mereka antarkan ke Balai Kota untuk diserahkan ke Ahok. “Ada ikan baronang, bandeng, sangke, dan lain-lain. Supaya Pak Ahok lihat masih ada ikan di Teluk Jakarta,” kata Iwan.

Ikan-ikan tersebut ditangkap pada perairan pesisir sekitar setengah kilometer dari Pelabuhan Muara Angke, atau sekitar 30 menit perjalanan dengan kapal 10 gross tonnage (GT). Pantauan Rappler, rata-rata ikan berbobot sekitar 300-500 gram per ekor.

Yogani, salah satu nelayan yang sudah puluhan tahun melaut di Muara Angke, mengatakan ukuran tersebut jauh lebih kecil dibanding sebelum 2013 – atau awal mula reklamasi. “Dulu itu, lebih besar, lebih banyak,” kata dia.

Begitu reklamasi dimulai, pengurukan dan penimbunan pasir mengubah struktur lahan dan unsur kimia di sekitar perairan. Bapak berusia 56 tahun ini mengatakan, kualitas air menjadi sangat berlumpur dan ikan pun sulit ditangkap. Yang lebih menyedihkan, menurut dia, area tempat ia biasa melaut kini sudah berubah menjadi daratan, yakni Pulau G.

Saat ditanyakan tentang polusi Teluk Jakarta yang memang sudah cukup parah bahkan sebelum reklamasi dimulai, ia hanya terdiam. “Gimanapun juga dulu lebih gampang,” kata dia.

Sekarang, mereka harus melaut minimal selama 3 hari untuk bisa menangkap beberapa kwintal ikan. Biaya pun melonjak drastis, terutama bahan bakar. Sebab, nelayan harus menempuh jarak yang lebih jauh hingga perairan Kerawang, Bekasi,Teluk Banten, bahkan Indramayu.

Lonjakan biaya bisa mencapai 8 kali lipat. Sementara, pendapatan melorot hingga setengahnya.

Tunjukkan KTP

Yogani, salah satu nelayan Muara Angke, memperlihatkan kalau ia masih bekerja sebagai nelayan, dan tinggal di Muara Angke.

Tak hanya ikan, para nelayan yang berusia kisaran 30-50 tahun lebih ini juga memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk mereka. Di sana, memang tertulis kalau mereka adalah ‘nelayan/perikanan’. Bahkan Suhali bin Urip membawa kartu nelayan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mereka mengaku sangat tersinggung jika dikatakan Muara Angke sudah tak lagi memiliki nelayan kecil. “Masih ada ratusan!” kata Suhali.

Memperlihatkan KTP dan kartu tanda nelayan dari KKP.

Dan, mereka-mereka inilah yang akan terkena dampak langsung dari reklamasi Teluk Jakarta. 

Moratorium kesempatan ajak bicara

Menurut Ketua Walhi Jakarta Mustakim Dahlan, penghentian sementara proyek reklamasi harus dimanfaatkan pemerintah untuk mengajak bicara rakyat yang terkena dampak reklamasi. “Supaya rakyat juga bisa merasakan manfaatnya,” kata dia.

Bersama LSM yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Walhi menuntut supaya reklamasi tak hanya berhenti sampai moratorium tetapi diberhentikan secara total. Akan lebih baik jika Teluk Jakarta direhabilitasi supaya sehat kembali, bukan reklamasi.

Ia juga menuntut pemerintah memasang mata secara awas. Banyak nelayan yang masih menemukan pengerjaan pulau buatan.

Yogani mengatakan saat ia melaut semalam, masih tampak kapal-kapal pengeruk pasir. “Masih aktif mereka, kalau malam non-stop,” kata dia.

Padahal, pemerintah sudah mengimbau pengembang untuk menghentikan pengerjaan proyek, hingga masalah administratif selesai. Investigasi dan pengawasan akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selama moratorium, para punggawa LSM dan nelayan berencana untuk merehabilitasi sendiri pesisir Teluk Jakarta. Salah satunya adalah dengan menanam bakau di area Pulau G. – Rappler.com

BACA JUGA:

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.