Sri Sulistyawati, 11 tahun melewati senyap di penjara

JAKARTA, Indonesia — Ia menyisir rambut putihnya yang terjuntai hingga sebahu dengan jari tangannya yang sudah keriput.

Ia kemudian menatap pada Rappler dan berkata, “Eyang ini bukan siapa-siapa,” kata Sri Sulistyawati saat dikunjungi di sekretariat Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), Rabu, 20 April.  

Sri kemudian memulai kisahnya sebagai seorang perempuan kelahiran Cirebon, 19 September, 76 tahun yang lalu. Bapaknya adalah seorang guru di Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Lembang, Jawa Barat, yang selalu ingin anaknya membaca dan menulis untuk menambah wawasan. 

Sri mengaku sudah menggemari tulis menulis dan seni sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP). Ia sempat menjadi wakil Jawa Barat untuk kesenian angklung dan topeng dalam sebuah lomba tingkat nasional.

Sejak SMP itu pula ia ikut dalam organisasi Ikatan Pelajar Indonesia (IPI). Sri yang menikah pada umur 18 tahun, meneruskan kuliah di Akademi Jurnalistik Jakarta yang didirikan oleh kantor berita Antara. 

Karir pertamanya sebagai wartawan ia mulai di Harian Ekonomi Nasional dan Suluh Indonesia milik Partai Nasional Indonesia (PNI), yang dipimpin Sukarno. Ia masih mengenang liputan pertamanya, blusukan di pasar mencatat harga barang-barang. 

Ketika bekerja di Suluh Indonesia Muda, Sukarno melirik bakatnya dan memintanya untuk meliput di Istana Negara. “Sebenarnya saya enggak senang politik, jujur,” aku Sri. 

Ia rajin mewawancarai presiden pertama RI itu di pagi hari, sekitar pukul 6:00. “Bung Karno rajin sekali menyiram tanaman dan membersihkan kamarnya sesudah salat Subuh,” ungkap Sri. 

Kesempatan langka itu tidak ia sia-siakan, ia menanyai Sukarno tentang berbagai macam isu, mulai dari politik hingga pribadi. 

“Terakhir ia mengatakan begini, ‘Bapak sudah tidak sanggup lagi mengelola negara karena penyakit yang menggerogoti di dalam tubuh, dan juga karena kabinet sendiri menggerogoti’,” tutur Sri menirukan Sukarno, sebelum pecah pemberontakan 1965.

Menurutnya saat itu, Sukarno ingin Jenderal Ahmad Yani menggantikannya. “Tapi Pak Nasution (Jenderal Abdul Haris Nasution) tidak setuju karena Yani tidak ikut revolusi kok dijadikan presiden,” ujarnya. 

Sukarno bersikukuh ingin Ahmad Yani menggantikannya karena dinilai memiliki visi dan misi yang sama dengannya. 

Perseteruan di dalam tubuh angkatan bersenjata itu akhirnya berbuah pergolakan di masyarakat yang kemudian berdampak pada nasib Sri. 

“Yang jadi masalah ini bukan sipil apalagi PKI (Partai Komunis Indonesia), itu masalah tubuh di Angkatan Darat sendiri,” katanya. 

Apalagi setelah Nasution akhirnya merangkul Mayjen Suharto yang ia dorong sebagai calon pengganti Sukarno. 

Perseteruan di tubuh kabinet ini menguat dan berdampak pada masyarakat, terutama mereka yang mengikuti Bung Karno secara ideologis.

Puncaknya pada 1 Oktober 1965, tersiar kabar kudeta di Jakarta. Saat itu, Sri sedang berada di Langsa, Aceh, untuk mengikuti safari Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh rombongan Wakil Perdana Menteri I Soebandrio dalam rangka menggalakkan perekonomian. 

Selama hampir satu bulan, Sri berada di luar Jakarta. Ia tak tahu menahu soal prahara di ibu kota, apalagi terkait tujuh jenderal yang dibunuh dan dibuang di Lubang Buaya. 

Hingga ia kembali ke Jakarta pada 3 Oktober tahun yang sama. “Situasi di Jakarta saat itu sunyi tapi sangat menakutkan,” ujarnya. 

Saat tiba di bandara, seseorang memberitahunya agar tidak pulang ke rumahnya di Bungur Besar, tapi mengungsi. “Katanya rumah saya sudah banyak militer. Lho kok militer? Apa hubungannya saya dengan militer?” ujarnya bingung.

Ia sempat bersikukuh pulang tapi lagi-lagi dicegat oleh tetangganya yang memberi nasihat senada. “Jangan pulang, rumah sudah dikepung militer,” ujar tetangganya kala itu.

Sri kemudian memutuskan untuk mengungsi ke rumah mertuanya di Sunda Kelapa dengan berjalan kaki. Karena waktu itu sudah memasuki jam malam, ia memilih menelusuri jalan setapak di gang-gang agar tak memancing perhatian militer. 

Sesampainya di Sunda Kelapa, mertua Sri tak mau menerimanya. Nalurinya sebagai wartawan kemudian mengantarkannya ke Istana Negara untuk mencari keterangan tentang apa yang terjadi.

Saat itu ia hanya berbekal daster.

Di Istana, alih-alih mendapat penjelasan, ia malah diolok-olok oleh rekannya. “Ngapain kamu ke sini? Kan udah dibredel (harian Suluh Indonesia Muda).” Usut punya usut, ia ternyata dicari pihak militer karena kedekatannya dengan Sukarno.

Ia pun langsung sadar, bahwa ia kini terasing, tak ada orang yang mau berpihak padanya. “Orang tua (mertua) saya juga takut mau menerima,” ujarnya. 

Sehingga ia mencari kios di Tanah Abang dan memutuskan berjualan dengan teman sekantornya. Mereka menjual bawang merah, cabe merah, dan tomat.  

Ia bertahan hidup dengan berpindah-pindah. Dari Jakarta ke Surabaya hingga akhirnya ia ditangkap oleh pasukan Batalion Lintas Udara 18 di Blitar, Jawa Timur pada 18 Juli 1968. Ketika ditangkap, ia sedang beternak siput untuk menyambung hidup. Tiga hari sebelum Sri ditangkap, suaminya tertangkap di Malang dan langsung dieksekusi. 

Kehidupan yang sunyi dari satu penjara ke penjara lain pun dilaluinya. “Ini cerita sebenarnya tentang wanita-wanita pada tahun 1965,” katanya.  

Penjara pertama yang ia huni terletak Suruhwadang, Blitar, kemudian Lodoyo. Penyiksaan pertama ia terima di Lodoyo, ketika dua pasukan militer yang berlogat Batak menindihnya dengan bangku kayu dari bahan jati. 

“Saya pendarahan sampai satu bulan,” katanya. Ia sempat terkapar dan kritis. Beruntung pemilik rumah di tempat para tahanan ditampung membuat minuman jamu secara sukarela. 

“Mereka yang memberikan asem kunyit pada saya tiap hari. Kalau ngirim satu gelas, dan nasi serta ayam goreng,” katanya. 

Padahal konsumsi makanan untuk tahanan yang tersedia hanya gaplek atau tiwul, makanan khas orang Jawa dari singkong. 

Ia kemudian dipindah lagi ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Malang. Dan di situlah ia ditanya tentang Lubang Buaya. “Saya enggak tahu Lubang Buaya itu di mana,” ujarnya. 

Tak memuaskan interogator, ia kemudian dipindah ke Posko Gang Buntu di Kebayoran Lama. “Tempat itu terkenal sebagai neraka dunia. Di situlah gigi saya disetrum menggunakan cincin, rasanya rontok,” ujarnya. 

Selama tiga minggu, ia dicecar dengan pertanyaan yang sama, tentang Lubang Buaya. Karena tak bisa menjawab, giginya pun disetrum kembali. 

Pada malam hari, penyiksaan pun tak berhenti. Ia dibiarkan tidur tanpa alas, bantal, apalagi selimut. 

Setelah itu, pihak militer menjadikannya sebagai juru masak. Ia pun bertahan hingga enam bulan dan mengajukan diri untuk ditahan saja di LP Bukit Duri. Alasannya, “Saya sebagai perempuan tidak kuat mendengar orang disiksa tiap hari, saya tidak bisa,” katanya. 

Akhirnya ia memilih untuk mendekam di LP Bukti Duri hingga ia dilepaskan pada 1979. Ia mampu bertahan di lembaga pemasyarakatan itu selama 11,5 tahun meski harus memakan nasi bercampur pecahan kaca setiap hari. 

Sri akhirnya menghirup udara bebas pada 1979. Konon pelepasan tahanan politik saat itu disebut karena tekanan dari luar ketika Indonesia memiliki utang dan butuh donor.

Rezim Suharto disebut didesak agar membebaskan para tahanan politik. Jika tidak, donor duit tak akan dicairkan.

Seorang pendonor bersedia memberikan dana dengan syarat melepaskan tahanan politik. 

Lalu apakah tahanan politik bebas setelah tahun 1979? “Belum, sampai Reformasi,” ucap Sri.

Setelah lepas dari tahanan, Sri harus melapor pada Komandan Rayon Militer (Koramil) setiap hari, Komandan Distrik Militer (Kodim) setiap pekan, dan Komando Daerah Militer III Siliwangi setiap bulannya. Ia harus bolak-balik Jakarta-Cirebon setiap bulan. 

Ia juga tak diperbolehkan mencoblos saat pemilihan umum, karena ada tanda “ET” (eks tapol) di kartu tanda penduduknya. “Bahkan kami tak boleh keluar rumah saat pencoblosan, dan dijaga Babinsa (Bintara Pembina Desa),” ujarnya

Hingga saat Suharto turun pada 20 Mei 1998, Sri pun mulai mendapatkan kebebasannya. 

Ia mulai berani muncul di publik. Mantan wartawan ini pertama kali muncul pada masa Reformasi di sebuah acara Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) yang diselenggarakan oleh almarhum Taufiq Kiemas, suami Megawati Sukarnoputri.

FSAB adalah perkumpulan anak-anak korban tragedi 1965, baik dari pihak militer maupun sipil.

Kemunculannya terakhir di muka publik adalah ketika di acara Simposium Nasional 1965 di Jakarta, pada 18 April lalu, sebuah acara diskusi yang difasilitasi pemerintah untuk korban dan pelaku tragedi 1965. 

Di acara itu dia memegang mikrofon dan berbicara dengan lantang tentang pembantaian massal itu.

“Bukan jumlah korban, tapi kebiadaban cara membunuh berapa manusia yang tidak bersalah, dikubur hidup-hidup,” ujarnya. Hadirin pun bertepuk tangan. —Rappler.com

BACA JUGA:

• Martono: Aku si tukang listrik, korban salah tangkap tragedi 1965!
• INFOGRAFIS: Teka-teki jumlah korban tragedi 1965
• Kisah Suti: Nenek 96 tahun, aktivis Gerwani penyintas tragedi 1965