Hasil pertemuan trilateral: Tiga negara sepakat lakukan patroli perairan bersama

Mawa Kresna
Hasil pertemuan trilateral: Tiga negara sepakat lakukan patroli perairan bersama
Saat ini panglima angkatan bersenjata tiga negara tengah merumuskan prosedur operasi standar (SOP) dari patroli perairan tersebut.

YOGYAKARTA, Indonesia — (UPDATED) Pemerintah Indonesia, Filipina dan Malaysia akhirnya sepakat untuk melakukan patroli bersama di wilayah perairan masing-masing untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan transnasional termasuk aksi pembajakan. Hal itu merupakan salah satu poin kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan trilateral di Gedung Agung, Yogyakarta pada Kamis, 5 Mei. 

Selain poin tersebut, tiga poin lainnya yang disepakati yakni: 

1. meningkatkan koordinasi pemberian bantuan cepat bagi warga dan kapal yang berada dalam keadaan bahaya

2. meningkatkan kerja sama dalam pertukaran informasi dan intelijen, serta memperkuat dan memastikan efektivitas kerja sama dalam keadaan darurat dan ancaman keamanan

3. membentuk hotline komunikasi antara ketiga negara untuk meningkatkan koordinasi seandainya ditemui keadaan darurat dan ancaman keamanan

Pertemuan trilateral ini berlangsung hanya satu jam, lebih cepat dari yang perkiraan. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hal itu disebabkan sudah ada pertemuan sebelumnya di Jakarta dengan dua Menlu dan panglima angkatan bersenjata untuk membahas empat poin tersebut.

Pertemuan trilateral diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia pasca 10 ABK tunda Brahma 12 dan tongkang Anand 12  diculik oleh kelompok milisi Abu Sayyaf. Insiden penculikan itu juga menimpa 4 ABK asal Malaysia dan 1 warga Filipina. 

Retno menjelaskan patroli bersama dibutuhkan demi membuat warga negara di kawasan ASEAN aman ketika beraktivitas di area tersebut. Terlebih wilayah perairan Sulu-Sulawesi sudah menjadi alur perairan ekonomi yang strategis. 

“Lebih dari 18 juta orang melintasi wilayah perairan tersebut. Kami berpandangan apabila ancaman perompakan di laut, penyanderaan dan tindak kejahatan lintas batas lainnya tidak segera diatasi maka bisa berdampak pada tingkat kepercayaan di bidang perdagangan,” ujar Retno ketika memberikan keterangan pers. 

Selain Menlu Retno dan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, pertemuan juga dihadiri Menteri Luar Negeri Filipina Jose Rene D. Almendras dan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Sri Anifah Aman. Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Tan Sri Dato’ Sri Jend. Zulkifeli Mohd. Zin, dan Plt Panglima Angkatan Bersenjata Filipina Laksamana Muda Caesar C. Taccad ikut mendampingi.

Boleh lintas negara

PERTEMUAN TRILATERAL. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (ketiga dari kiri) bergandengan tangan khas ASEAN dengan Menlu dari Filipina dan Malaysia serta panglima angkatan bersenjata dari negara tersebut. Foto oleh Kemlu

Kini yang menjadi masalah bagaimana penerapan patroli militer bersama di wilayah perairan itu? Gatot menjelaskan saat ini tim dari ketiga negara masih terus membahas Prosedur Standar Operasi (SOP) patroli tersebut. 

“Bulan ini rencananya SOP tersebut akan selesai, lalu kami lanjutkan dengan pertemuan di Jakarta,” ujar Gatot. 

Hal lain yang menjadi pertanyaan publik yakni mengenai kapal dari tiga negara bisa memasuki wilayah negara lain demi kepentingan kemanusiaan. Contohnya, ketika ada seseorang atau kapal tenggelam, maka kapal negara lain boleh melintas batas dan memberikan pertolongan.

Menurut Gatot, kesepakatan itu dibuat karena adanya pemahaman di antara ketiga negara ketika  menyangkut masalah kemanusiaan maka batas wilayah tidak lagi dikenal. 

Kalau kita di Indonesia, lalu melihat ada kapal Filipina tenggelam di perairan mereka yang dekat dengan kita. Masak kita diam saja? Kita boleh masuk perairan Filipina untuk memberikan bantuan,” katanya.

Hormati konstitusi negara tetangga

Menurut pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, pembuatan SOP harus dilakukan secara berhati-hati dan menghormati konstitusi negara tetangga seperti Filipina. Dalam konstitusinya, Filipina tidak mengizinkan adanya militer negara asing memasuki wilayahnya. 

“Jika hal tersebut dilanggar, maka berpotensi Presidennya bisa diimpeach oleh parlemen,” kata Hikmahanto kepada Rappler pada Kamis, 5 Mei melalui telepon. 

Mantan Dekan Fakultas Hukum itu sejak awal mengatakan patroli bersama bukanlah solusi untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan di wilayah perairan utara Kalimantan. Menurutnya, aksi pembajakan kebanyakan terjadi di wilayah perairan Filipina. Sementara, dari kejadian pembajakan 10 ABK tunda Brahma 12 dan Anand 12, diketahui semula bukan mereka yang dijadikan target pembajakan. Melainkan seorang pengusaha asing berkulit putih. 

“Sementara, secara de facto wilayah perairan yang kerap menjadi area pembajakan sudah dikuasai oleh kelompok milisi dan pemberontak. Jangan sampai justru tercipta kesan bahwa Indonesia berpihak kepada kelompok militer Filipina,” tuturnya. 

Sebab, Hikmahanto melanjutkan, dalam proses pembebasan 10 WNI kemarin, kelompok penculik mengaku menghormati posisi Indonesia yang sangat membantu proses perdamaian di Filipina selatan. Dia berharap upaya patroli bersama militer tiga negara tidak menghilangkan strategi pendekatan kultural yang menurutnya bisa membebaskan 10 ABK Indonesia dari kelompok milisi. —dengan laporan Santi Dewi/Rappler.com

BACA JUGA:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.