Tiga fokus Indonesia dalam pertemuan penanggulangan terorisme dunia

Santi Dewi
Tiga fokus Indonesia dalam pertemuan penanggulangan terorisme dunia
Puluhan negara asing berkumpul di Bali untuk mencari solusi melalui pertemuan IMCT dan CTF untuk menghentikan tindak teror yang mengancam keamanan dunia

JAKARTA, Indonesia – Indonesia menjadi tuan rumah dalam pertemuan internasional ke-4 (IMCT) yang membahas mengenai penanggulangan tindak terorisme pada 10 Agustus di Nusa Dua, Bali. Acara yang mengambil tema “Menanggulangi Tindak Teror Perbatasan” itu akan dibuka oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan dihadiri oleh beberapa pemimpin negara.

Pertemuan tersebut merupakan acara lanjutan dari KTT Penanggulangan Pembiayaan Aksi Teror (CTF) yang digelar pada tanggal 8-9 Agustus. Acara CTF ke-2 diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama dengan Pusat Analisa dan Pelaporan Transaksi Australia (AUSTRAC).

Sedangkan, IMCT digelar oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian bidang Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Tujuan dari pertemuan itu sendiri yakni memperkuat kerjasama jaringan internasional untuk mengatasi ancaman pergerakan teroris di wilayah perbatasan. Di antaranya dengan menghentikan pelaku teror, arus informasi dan keuangan.

Menurut juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir ada 3 fokus Indonesia dalam IMCT yakni memperkuat jaringan kerja sama internasional untuk mengatasi meningkatnya ancaman dari terorisme, mengatasi penggunaan teknologi siber dalam menyebarluaskan ekstrimisme dan radikalisme serta meningkatkan pertukaran informasi, intelejen dan pengalaman untuk mengatasi tindak terorisme.

Kemenkopolhukam mengundang 24 negara dan 2 organisasi internasional yakni PBB dan ASEAN. Sebanyak 13 negara di antaranya sudah menyampaikan konfirmasinya untuk hadir dalam pertemuan IMCT.

Di bagian akhir pertemuan IMCT, akan dihasilkan pernyataan ketua penyelenggara (chair statement) yang dinamakan Denpasar Statement.

Chair statement akan dikeluarkan oleh Indonesia kemudian disampaikan ke para peserta konferensi dan delegasi,” ujar Kepala Subdit Penanggulangan Terorisme Kemlu, Gatot Amrih Djemirin ketika memberikan keterangan pers pada Kamis, 4 Agustus di kantor Kemlu. 

Sementara, dalam kegiatan CTF akan difokuskan kepada solusi pencegahan pergerakan teroris baik melalui darat, udara dan darat. Selaku tuan rumah, Indonesia juga memiliki 3 fokus dalam acara ini. 

“Pertama, penilaian kembali terhadap upaya peningkatan pertukaran informasi intelijen dan kerjasama antar badan intelijen. Kedua, pembentukan community outreach hal ini menyangkut modal pendanaan untuk pelaksanaan pendidikan dan kegiatan masyarakat yang terkait penanggulangan terorisme,” tutur Gatot.

Sementara, fokus ketiga, Gatot melanjutkan terkait program-program pembentukan pembangunan kapasitas bagi masyarakat. Program itu dibentuk untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dan pendanaan terorisme.

Pergerakan para teroris ini, kata Gatot, sudah sampai di tahap akut, sehingga pemerintah dari negara mana pun, khususnya yang memiliki perbatasan darat menjadi rentan disusupi.

“Indonesia sendiri menjadi contoh ketika ada 8 pejuang asing (FTF) yang berasal dari Uighur ditemukan ikut terlibat dalam aksi teror. Namun, sebanyak 4 di antaranya sudah ditangkap dan dihukum,” kata Gatot.

Solusi pencegahan tersebut, ujarnya, membutuhkan kerjasama yang erat dari negara sahabat. Dalam forum CTF, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan memberikan pidato kunci dengan tema “mengoptimailkan hubungan multilateral untuk mendeteksi dan menghalangi pendanaan terorisme: strategi kemungkinan menanggulangi tindak terorisme di wilayah regional”.

Sebanyak 23 dari 35 negara yang diundang sudah mengkonfirmasikan kehadiran mereka, termasuk Menteri Kehakiman Australia, Michael Keenan dan Jaksa Agung, George Brandis. Di bagian akhir dari CTF, negara peserta akan mengeluarkan pernyataan bersama bernama Nusa Dua Statement dan kemungkinan akan dibawa ke tingkat dunia di Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang.

Pertemuan CTF di Bali merupakan kelanjutan dari acara serupa yang digelar di Brisbane, Australia pada tahun 2015. Salah satu poin yang dihasilkan dari pertemuan tersebut yakni Indonesia dikeluarkan dari grey area negara yang tidak patuh pada implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 dan 1373 oleh Lembaga internasional pengawasan anti-pendanaan terorisme dan pencucian uang atau Financial Action Task Force on Money Laundering (FAFT). 

Mampukah kedua pertemuan ini menghasilkan solusi nyata untuk mencegah berkembanganya terorisme? – Rappler.com

BACA JUGA:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.