Drama tiga babak Ahok-Jokowi-Megawati

Uni Lubis
Drama tiga babak Ahok-Jokowi-Megawati
Akhir drama babak kedua, Megawati restui Ahok berlaga di Pilkada DKI Jakarta. Jokowi boleh bernafas lega.

Babak kedua drama Ahok-PDIP berakhir.  Selasa malam, 20 September, akhirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan Basuki “Ahok” Tjahaya Purnama dan Djarot Saiful Hidayat sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk mengikuti Pemilihan Daerah (Pilkada) 2017.  Ahok dan Djarot adalah petahana, kini masih memimpin ibukota negeri.  

Pada Rabu, 21 September, Ahok dan Djarot akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk mengikuti Pilkada pada Februari 2017.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berpidato mengingatkan visi misi PDIP yang digariskan  Megawati Soekarnoputri, ketua umum partai berlambang moncong putih itu.  Hasto antara lain menyebut pemihakan terhadap “wong cilik”, sebelum akhirnya mengumumkan pilihan Bu Ketum atas pasangan calon pilkada dari PDIP untuk sejumlah daerah, termasuk Ahok-Djarot untuk Jakarta.  

Hasto mengatakan alasan memilih petahana karena Ahok dan Djarot dianggap mampu mengusung visi menuju Jakarta yang lebih baik.  

“Petahana juga lebih berpengalaman,” kata Hasto.

Saya menyebut drama babak kedua, karena sore harinya sepulang dari pertemuan dengan Megawati, Ahok memasang wajah masam. Cemberut. Kepada awak media yang mengepung kediaman Megawati, Ahok mengatakan belum mendapat kepastian apakah dia yang diusung PDIP.  

“Pengumuman jam delapan nanti. Saya ke kantor,” kata Ahok, seraya mengatakan Djarot berjanji akan mengabari dia jika Megawati akhirnya memilih Ahok.  

Di media massa beredar foto pertemuan antara Ahok dengan Megawati dan elit PDIP di kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.  Wajah-wajah serius nampak menunggu titah Megawati.

Padahal, sejak sehari sebelumnya restu Megawati atas Ahok sudah beredar luas.  Bagaikan plot sandiwara, para pemain berupaya membangun ketegangan sesuai keinginan sutradara. Berharap klimaks. Gagal. Reaksi umum publik: ya pastilah, PDIP dukung Ahok-Djarot.

Awalnya PDIP seolah menolak Ahok

Drama babak pertama adalah prahara hubungan Ahok dengan PDIP. Seorang teman yang dekat dengan Megawati  menceritakan, Megawati sempat bersikukuh bahwa calon kepala daerah harus mengikuti prosedur organisasi, melalui sistem penjaringan.  

Nama Ahok tidak ada dalam daftar calon gubernur yang diserahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).   

Ahok tidak ikut mendaftarkan diri mengikuti seleksi PDIP.  Ahok justru sempat menampik tawaran menjadi calon dari parpol, termasuk PDIP. Sementara Megawati sempat menyentil keras Ahok yang mengatakan tidak mau mencalonkan diri lewat parpol karena harus membayar mahar

Megawati menolak partainya disebut suka meminta mahar kepada calon kepala daerah. 

“Apa pernah saya meminta uang dari kalian?” katanya di Wisma Kinasih, Depok, Selasa, 6 September.

Publik juga mengamati bahwa, hubungan Ahok dengan fungsionaris PDIP tidak selalu mulus.  Bahkan penuh riak, termasuk hubungan dengan Dewan Pimpinan Daerah PDIP di Jakarta.  

Tetapi Ahok punya tempat khusus di hati Megawati.  Itu sebabnya Megawati mendukung pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilkada tahun 2012.  Megawati menganggap Ahok adalah sosok yang bisa menjalankan pemerintahan yang menghormati kemajemukan di ibukota Jakarta. 

Ketika akhirnya Ahok memilih maju lewat jalur independen dengan merestui Teman Ahok, Megawati dan PDIP kecewa.  Ada kesan, Ahok melakukan deparpolisasi.

Publik yang mengikuti rekam jejak Ahok tidak kaget melihat manuver politisi asal Belitung Timur ini. Ahok  punya rekam jejak sebagai politisi yang mudah meninggalkan parpol, termasuk yang mendukungnya.  Terakhir, dia meninggalkan Gerindra untuk mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014.  

Ahok yang sempat habis-habisan mengkritik parpol, akhirnya menerima pinangan Partai Golkar.  Ahok pernah menjadi kader Golkar dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai berlambang beringin ini. 

Dukungan Golkar melengkapi dukungan Partai NasDem dan Partai Hanura.  

Ahok didukung tiga parpol yang  kental dengan nuansa Orde Baru. Teman Ahok ditinggal.   Nyatanya, manuver memilih maju melalui jalur independen dengan Teman Ahok pun adalah bagian dari drama untuk menaikkan popularitas dan syukur-syukur elektabilitas Ahok di mata parpol. 

Manuver itu sukses. Tiga parpol dengan 24 kursi di DPRD DKI mendukung.  Syarat minimal pencalonan didukung 22 kursi.  Ahok belum tenang.  

Begitu juga Jokowi.  Kasat mata bahwa Jokowi “sayang” kepada Ahok dan berharap Ahok terpilih kembali pada Pilkada 2017, sebagai gubernur.  Ada kecocokan kimiawi antara keduanya.  

Tengoklah bagaimana Jokowi masih datang ke kawasan Balaikota DKI setelah menjadi presiden, untuk sekedar memeriksakan gigi.  Sebenarnya, wajar jika Jokowi mendukung Ahok.  Jokowi ingin memastikan “warisan” kebijakan dan sejumlah keputusan yang dia buat saat menjabat Gubernur DKI Jakarta untuk periode sekitar 2 tahun, diteruskan Ahok. Aman.  

Ini juga salah satu alasan mengapa Presiden Barack Obama mati-matian dan rajin kampanye untuk Hillary Clinton melawan Donald J. Trump.  Selain satu parpol dengan Hillary, Obama tentu khawatir jika Trump yang menang dalam pemilihan presiden di AS, semua keputusan dan kebijakan yang dia buat akan dirombak, diobrak-abrik, dibatalkan oleh Trump.  

Tentu saja Obama mengatakan alasan mendukung Hillary dan menolak Trump adalah untuk kepentingan AS yang lebih baik di mata nasional dan internasional.  Tapi sulit untuk percaya bahwa politisi tak punya kepentingan pribadi berkaitan dengan kekuasaannya.

Selain keberlanjutan keputusan yang pernah dia buat di DKI Jakarta, menurut saya Jokowi bersikap rasional ketika mendukung Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan berikutnya.  Jokowi jelas akan maju dalam Pilpres 2019 dan berharap terpilih kembali.  

Memenangkan pilpres 2019 di DKI Jakarta menjadi penting, dan Jokowi berharap itu lebih mudah dicapai jika Ahok-Djarot memimpin Jakarta.  Restu Megawati untuk Ahok-Djarot berarti dukungan PDIP dan infrastruktur parpol di Jakarta. 

Kita melihat bagaimana Jokowi seolah  “mengantar” Ahok bertemu Megawati. Ketika Ahok, Jokowi dan Megawati berangkat bersama dalam satu mobil menuju penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, akhir Juli tahun ini, pendukung Ahok mulai lega.  

Media mengabarkan Ahok dan Megawati “mesra” naik mobil bersama.  Sumber yang mengetahui pembicaraan selama perjalanan mengatakan bahwa Ahok berupaya “merayu” Megawati dengan mengatakan dia kini tak lagi melakukan deparpolisasi.  

Ahok melaporkan dirinya akan maju didukung tiga parpol.  Ahok akan lebih nyaman jika PDIP juga mendukungnya. 

Megawati menjawab pendek dengan mengatakan, PDIP memiliki mekanisme dalam penjaringan bakal calon kepala daerah.  

“Dia (Megawati, red) bilang punya mekanisme dan prosedur yang harus diikuti. Kita tunggu keputusan Bu Mega saja,” ujar Ahok, kepada media.  

Menurut saya, ini akhir drama babak pertama.  Kita dibuat percaya bahwa Megawati sebagaimana persepsi publik selama ini, adalah sosok politisi yang memegang teguh prinsip, termasuk prosedur parpol yang dia pimpin. Ahok tidak mengikuti prosedur PDIP.

Padahal sebagaimana bos parpol lain, Megawati juga cenderung memilih kandidat yang memiliki peluang lebih besar untuk menang, berdasarkan survei persepsi publik pemilih.  Megawati dan PDIP pernah mendukung Gamawan Fauzi menjadi calon gubernur di Sumatera Barat meskipun Gamawan bukan kader PDIP.  

Gamawan adalah sosok populer saat itu. Ketika menjabat Bupati Solok, Gamawan menerima anugerah Bung Hatta Anti Corruption Award. Dia yang didukung PDIP dan Partai Bulan Bintang akhirnya menang, dan menjadi gubernur.

Tentu banyak beredar isu lain di balik kesepakatan dalam drama babak kedua.  Termasuk soal tawar-menawar jabatan penting tertentu. Buat saya itu masih isapan jempol.  

Sulit dibuktikan. Yang saya yakin adalah, 10 tahun menjadi oposisi bukan masa yang enak bagi Megawati dan PDIP.  Berada bersama kekuasaan dan menjadi pemenang jelas lebih nyaman. Akhirnya adalah sikap pragmatis. 

Jadi, drama babak pertama dan babak kedua sebenarnya tidak begitu mengagetkan bagi yang mengikuti pengambilan keputusan politik. Ini seperti membaca resensi atas sebuah film, yang mengandung spoiler.  

Meskipun sudah tahu akhir ceritanya, kita tertarik untuk tetap menonton, mengetahui rincian dan rentetan adegannya, terutama karena melibatkan sosok bintang.  Megawati, Jokowi, Ahok adalah bintang-bintang politik saat ini. Lainnya, termasuk parpol pendukung, adalah pemain figuran.  Pelengkap. 

Jokowi bisa bernafas lega. Kita boleh senyam-senyum melihat berbagai gestur sikap Megawati.

Kita akan menonton kelanjutannya dalam babak ketiga drama ini.  Siapa penantang Ahok-Djarot? Apakah ada lebih dari satu calon penantang di Pilkada DKI Jakarta?  Apakah pencalonan Ahok-Djarot berjalan mulus? Apakah Ahok-Djarot akan menang mudah, bagaikan melawan Hello Kitty?  

Saya yakin kelompok yang tak ingin Ahok memimpin Jakarta tidak tinggal diam dan berupaya mendukung calon yang punya elektabilitas baik, sepadan untuk berlaga di Pilkada Jakarta.

Mari kita siapkan ubi rebus menonton kelanjutan drama ini. Mengapa ubi rebus? Karena makan pop corn terlalu mainstream.  Bukankah kita harus mendorong penganan tradisional Indonesia? – Rappler.com

Uni Lubis adalah seorang jurnalis senior dan Eisenhower fellow. Dapat disapa di @UniLubis.

Add a comment

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.