Di atas puing Bukit Duri mereka mengenang

Ursula Florene
Di atas puing Bukit Duri mereka mengenang
Bagi warga Bukit Dukit yang digusur, perlu ada yang menjaga nyala semangat. Meski rumah lama rata dengan tanah, perlawanan akan terus berlanjut.

JAKARTA, Indonesia — Langit sudah berubah gelap ketika puluhan orang bergerak menuju Jalan Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Selatan, pada Rabu, 5 Oktober. Ada yang membawa gitar, mikrofon, hingga pengeras suara.

Namun, lebih banyak yang hanya bermodal dirinya sendiri, serta semangat solidaritas bagi warga Bukit Duri yang sebelumnya telah direlokasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Tanah ini tanah perjuangan, tiap petak ada korbannya,” demikian lirik yang dinyanyikan penggagas Sanggar Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, sebagai pembuka acara bertajuk Nyanyi Sunyi Bukit Duri itu.

Sepekan lalu, 400 orang personel gabungan kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meratakan RW 09-12 di Bukit Duri yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung. Pemprov DKI merencanakan normalisasi sungai untuk mencegah banjir yang setiap tahunnya pasti melanda daerah Tebet dan sekitarnya.

Aksi gusuran ini menuai protes dari warga yang tengah mengajukan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah memasuki sidang ke-9. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dinilai seolah mengacuhkan warga yang tak mau pindah lantaran sudah mengantongi sertifikat kepemilikan tanah.

Suara menentang itu bak membentur tembok batu; backhoe tetap dikerahkan, dan 68 bidang dari 68 Kepala Keluarga (KK) yang menolak dipindahkan pun sudah rata dengan tanah.

Aksi spontan

Aktivis dan simpatisan mendukung warga Bukit Duri yang digusur dari tempat tinggal mereka oleh Pemprov DKI Jakarta. Foto oleh Ursula Florene/Rappler

Sekitar pukul 19:00, pada Rabu malam kemarin, empat buah api unggun berkobar nyala, mengiringi deklamasi puisi serta nyanyian yang seolah tak ada hentinya. Warga dan aktivis berbaur menjadi satu, larut dalam nada-nada berlirik perjuangan, atau sekadar mengobrol soal waktu yang sudah lalu.

“Ini gerakan berbasis solidaritas, semua berkumpul begitu saja di sini,” kata Mikael alias Mike, vokalis band Marjinal. Band yang didirikan sejak 1996 itu memang aktif menyuarakan keadilan bagi masyarakat yang tertindas.

Menurut Mike, para warga Bukit Duri, Kampung Pulo, Kampung Akuarium, dan daerah lainnya yang sudah digusur, merupakan korban ketidakadilan pemerintah. Hal ini terlihat dari bagaimana Pemprov DKI mengacuhkan opsi di luar relokasi yang telah ditawarkan; juga tetap merobohkan bangunan kendati ada proses hukum yang masih berjalan.

Opsi pemberian unit di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rawa Bebek, Jakarta Timur, juga tidak menjadi jawaban, karena lokasinya terletak sekitar 16 kilometer dari tempat tinggal asal mereka di Bukit Duri. Kebanyakan warga merasa keberatan karena mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi.

“Banyak yang bilang mending masuk penjara daripada masuk Rawa Bebek,” kata Mike sambil tertawa. Belum lagi, biaya sewanya hanya digratiskan selama 3 bulan pertama.

Mike menilai warga-warga yang digusur ini adalah korban dari kepentingan pribadi pemerintah. Meski berdalih untuk pembangunan, namun bukan diorientasikan bagi kepentingan masyarakat.

“Akhirnya untuk investor, untuk bisnis juga,” kata Mike.

Membantu di bawah tekanan

TENDA KESEHATAN. Aparat membongkar tenda ini dan akhirnya diganti tenda lain yang lebih kecil. Foto oleh Gema Demokrasi.

Memang setelah pembongkaran Bukit Duri ramai dibicarakan, banyak gerakan sosial yang digalang untuk membantu mereka yang masih bertahan. Seperti pengumpulan dana yang digagas oleh Gema Demokrasi lewat situs penggalangan dana KitaBisa.com, juga tenda dan posko kesehatan di sekitar puing.

Sayangnya, pada Senin, 3 Oktober lalu, tenda kesehatan relawan ini justru dibongkar. Camat Tebet Mahludin memimpin sekitar 50 orang personel, dan membongkar rumah yang masih berdiri, termasuk tenda. Emosi relawan tersulut dan nyaris terjadi baku hantam dengan petugas, namun Sandyawan berhasil menenangkan.

“Semalam sudah didirikan lagi tenda yang lebih kecil, bukan tenda komando,” kata Sandyawan kepada Rappler pada Selasa, 4 Oktober. Menurutnya, setelah relokasi besar-besaran, situasi di Bukit Duri masih tegang.

PEMERIKSAAN KESEHATAN. Relawan memeriksa kesehatna warga yang bertahan di sekitar Bukit Duri. Foto oleh Gema Demokrasi.

Sejak Senin, aparat Pemerintah Kota Jakarta Selatan kembali datang untuk mengukur kembali. “Ternyata hasil pengukuran kembali berbeda dengan yang sebelumnya. Banyak yang tidak terkena malah menjadi kena,” kata Sandyawan.

Salah satu warga, Amaru, bahkan sempat memprotes perubahan ini. Namun, oleh pihak kelurahan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Kontraktor PT Adhi Karya yang mengukur, diacuhkan.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan kalau klaim tersebut adalah salah paham. “Itu sebenarnya kena, makanya kita datangi lagi,” kata Tri pada Rabu.

Selain itu, tanah tersebut juga merupakan kepemilikan PT Kereta Api Indonesia, sehingga tidak seharusnya bisa ditinggali. Ia memastikan pembongkaran akan terus berlanjut hingga tuntas.

Meski demikian, posko kemanusiaan akan terus berdiri. Pengumpulan dana juga akan terus berlanjut hingga Jumat, 7 Oktober.

“Nanti akan kami transfer, tapi kwitansinya akan kami terbitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Juga akan ada serah terima simbolis dengan warga,” kata juru bicara Gema Demokrasi Dhyta Caturani di lokasi.

Bagi mereka, perlu ada yang menjaga nyala semangat warga korban relokasi. Meski rumah lama rata dengan tanah, perlawanan akan terus berlanjut.—Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.