Modal besar kampanye penyebab korupsi kepala daerah

Dyah Ayu Pitaloka
Modal besar kampanye penyebab korupsi kepala daerah
“Praktek permainan uang itu menjijikkan dan kumuh, akan menghasilkan pemimpin yang kumuh pula.”

 JAKARTA, Indonesia – Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan dirinya akan buka-bukaan soal dana kampanye. Menurutnya transparansi dana kampanye penting dilakukan semua pasangan calon.

“Saya berharap ini semua bisa dibuka, terang benderang, sehingga masyarakat bisa melihat demokrasi kita biayanya berapa. Supaya demokrasi di masa depan jangan memberatkan ekonomi,” kata Sandiaga di Jakarta pada Sabtu, 8 Oktober 2016.

Sandiaga akan berpasangan dengan Anies Baswedan dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Keduanya diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik memprediksi modal kampanye yang dibutuhkan untuk kampanye Anies-Sandi bisa mencapai Rp 100 miliar. “Estimasinya Rp 75 miliar sampai Rp 100 miliar-lah,” kata Taufik.  

Angka ini tak berbeda jauh dengan dana yang disiapkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Berapa biaya modal untuk menjadi Gubernur DKI?

Sementara calon petahana Basuki “Ahok” Thajaja Purnama mengatakan dirinya belum menghitung berapa dana yang mungkin diperlukan untuk ongkos kampanye. “Saya enggak tahu. Saya kira paling Rp10-15 miliar cukup,” kata Ahok.

Biaya tinggi kampanye jadi celah korupsi

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas pernah menghitung biaya untuk maju dalam pemilihan Gubernur tidak akan kurang dari Rp 100 miliar. Sementara biaya untuk mengikuti pemilihan Bupati atau Walikota Rp 20 miliar.

“Tahun lalu saya menghitung pilkada tingkat 2 (bupati/walikota) sementara pilkada tingkat 1 (gubernur) dihitung oleh mantan Mendagri,” kata Busyro tanpa menyebut siapa Menteri Dalam Negeri yang dimaksudnya pada Rabu, 5 Oktober.

Tingginya biaya kampanye inilah yang menjadi penyebab maraknya kasus korupsi di kalangan kepala daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sepanjang 2004-2016 ada 63 kepala daerah, terdiri dari 52 bupati/walikota dan 11 gubernur, terjerat kasus korupsi.

Kasus-kasus korupsi tersebut, Busyro melanjutkan, terjadi karena gap yang sangat besar antara modal yang dikeluarkan saat kampanye dengan pendapatan yang kemudian didapatkan pasangan calon setelah mereka terpilih sebagai kepala daerah.

Busyro menyebut gaji kotor yang dibawa pulang setiap bulan oleh Bupati atau Walikota sekitar Rp 100 juta per bulan atau sebesar Rp 1,2 miliar setahun dan sekitar Rp 6 miliar dalam lima tahun. Sementara biaya kampanye untuk menjadi Bupati atau Walikota tidak akan kurang dari Rp 20 miliar. 

“Lalu darimana selisihnya? Dari sini lubang korupsi terbuka. (Modusnya) izin-izin akan ditransaksikan, izin hotel, tambang dan lain-lain. Saya yakin ini pasti terjadi karena ada bukti empirisnya, ini berlaku umum.” kata Busyro.

Karena itu ia menghimbau para pemilih untuk memperhatikan integritas para pasangan calon. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan isu sara yang sering muncul di musim kampanye. “Praktek permainan uang itu menjijikkan dan kumuh, akan menghasilkan pemimpin yang kumuh pula,” kata Busryo. —dengan laporan ANTARA/Rappler.com

 

 

 

 

 

 

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.