SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
JAKARTA, Indonesia – Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta reformasi hukum segera digulirkan. Sebab tingkat kepercayaan publik pada hukum dan lembaga hukum semakin menurun.
“Hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas,” kata Joko Widodo saat terbatas membahas paket kebijakan reformasi hukum pada Selasa, 11 Oktober 2016.
Jokowi menunjukkan, dalam indeks persepsi korupsi Dunia 2015, Indonesia masih beada di urutan 88. Sementara dalam indeks rule of law 2015, Indonesia berada di rangking ke-52.
“Jika hal ini dibiarkan akan memunculkan ketidakpercayaan pada hukum maupun pada institusi-insitusi penegak hukum,” kata Jokowi. “Hal ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh terjadi.”
Karena itu, Jokowi melanjutkan, reformasi hukum harus segera dilakukan secara besar-besaran, dari hulu hingga hilir. “Untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap keadilan dan kepastian hukum,” Jokowi melanjutkan.
Reformasi hukum, kata Jokowi, harusnya menghasilkan peraturan yang berkualitas yang melindungi rakyat, bukan justru mempersulit rakyat. Reformasi hukum juga harus memberikan keadilan bagi rakyat.
Selain itu Jokowi juga mengatakan reformasi hukum yang akan segera digulirkan termasuk reformasi internal institusi Kejaksaan, Kepolisian, serta Kementerian Hukum dan HAM.
Presiden juga meminta pengurusan dan pelayan imigrasi, lapas, pelayanan SIM, STNK, BPkP, SKCK, dan perkara tilang dibenahi. “Pastikan bahwa tidak ada praktek pungli di situ,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menyoroti penyelesaian kasus-kasus pelanggaan HAM, korupsi, penyelundupan, serta kasus pembakaran hutan. “Saya minta dilakukan langkah-langkah terobosan,” katanya. —Rappler.com
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.