Rumitnya pembebasan 4 ABK Indonesia dari perompak Somalia

JAKARTA, Indonesia – Tanggal 22 Oktober 2016 menjadi momen paling bersejarah bagi 26 awak kapal Naham 3. Setelah hampir 5 tahun disekap oleh perompak Somalia, mereka akhirnya dibebaskan dan bisa kembali bertemu keluarga di negaranya masing-masing.

Ke-26 ABK ini berasal dari 6 negara Asia yakni Indonesia, Filipina, Tiongkok, Kamboja, Taiwan dan Vietnam. Total 4 ABK yang berasal dari Indonesia dan diketahui bernama Sudirman, Supardi, Adi Manurung dan Nelson Pesireon.

Mereka sudah tiba di Tanah Air pada Sabtu, 29 Oktober setelah melalui perjalanan panjang dari Nairobi, Kenya. Lalu, bagaimana Pemerintah Indonesia bisa membebaskan 4 WNI dalam misi penyelamatan yang kerap disebut sandera terlupakan itu?

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan proses pembebasan ke-26 ABK itu tidak mudah, lantaran 4 hal.

“Pertama, perusahaan tidak memiliki kemampuan dan biaya untuk menyelamatkan ABKnya, kedua, karena asal ABK dari beberapa negara otomatis harus menggandeng mereka untuk bekerja sama, ketiga masing-masing negara itu sudah pernah jalan sendiri-sendiri untuk bernegosiasi, dan keempat tidak ada akses ke pelaku,” ujar Iqbal yang dihubungi Rappler melalui telepon pada Minggu malam, 30 Oktober.

Perompak Somalia belakangan baru menyadari setelah membajak kapal ikan berbendera Oman tersebut, perusahaan tidak melengkapi ABK nya dengan asuransi penculikan dan uang tebusan (kidnap and ransom insurance). Selain itu, ABK ternyata melakukan penangkapan ikan secara ilegal perairan Seychelles.

Perompak sempat bingung bagaimana mereka bisa memperoleh uang tebusan pasca membajak kapal itu. Namun, pelaku penculikan tidak kehabisan akal. Mereka berharap bisa memperoleh uang tebusan dari pemerintah masing-masing negara asal.

“Perompak kemudian meminta masing-masing ABK untuk mengontak kedutaannya yang berada di negara paling dekat dengan Somalia. Sebelumnya, mereka telah mengumpulkan data dari internet soal kontak kedutaan tersebut,” kata Iqbal.

Dalam kasus ABK Indonesia, pemerintah ketika tahun 2012, sempat meminta agar penangannya dilakukan oleh KBRI di Kairo, Mesir.

“Proses tersebut sempat berjalan selama 1 tahun. Ketika itu ABK Indonesia masih disandera di atas kapal, sehingga bisa berkomunikasi dengan menggunakan telepon satelit di sana. Pelaku memilih tidak berbicara dengan perwakilan dari kedutaan kita,” ujar Iqbal.

Perusahaan pemilik kapal semula juga ikut bernegosiasi, yang akhirnya malah membuat prosesnya semakin berlarut-larut. Proses itu memakan waktu hingga 2 tahun.

Tiba-tiba kapal pun tenggelam karena sudah tak layak berlayar. Perusahaan juga berhenti bernegosiasi dan sempat vakum selama 6 bulan akibat jatuh bangkrut.

Minta uang tebusan Rp 59 miliar

Proses pembebasan 4 ABK Indonesia kembali diintensifkan pada Januari 2015 di bawah pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Jusuf Kalla. Mulai Januari 2015, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melaporkan kepada Jokowi soal adanya 4 ABK Indonesia yang masih disandera di Somalia. Jokowi kemudian memberikan lampu hijau untuk dilakukan upaya pembebasan.

“Dari situ, kami kemudian menggandeng beberapa negara negara yang warganya ikut disandera, karena tidak mungkin kami hanya menyelamatkan WNI. Tetapi yang merespon hanya Tiongkok dan Filipina,” ujar Iqbal.

Pemerintah dari ketiga negara itu juga menggandeng organisasi Ocean Beyond Piracy (OBP) di mana mantan personil militer asal Inggris, John Steed menjadi juru negosiasinya.

“Jadi, kami memutuskan OBP yang merupakan organisasi transformasi dari badan yang dibuat PBB UNDOC, yang menjadi operator. Kami juga menghubungi kantor pengacara khusus perkapalan asal London yang pernah menangani kasus serupa dan beberapa lembaga nirlaba,” tutur Iqbal.

Dia mengaku semula perompak meminta uang tebusan sebesar US$4,5 juta atau setara Rp 59 miliar. Namun, pemerintah membantah telah membayarkan uang tebusan.

“Terkait dengan tebusan kami tidak pernah membahasnya secara langsung. Memang sempat di awal tahun 2012 mereka meminta ke Indonesia saja senilai US$4,5 juta (Rp 59 miliar). Tetapi, setelah kami berpadu, kami tidak pernah membahas lagi,” kata dia. 

Kendati mereka sudah memiliki tim, tetapi, mereka tak memiliki akses ke para penyandera di Somalia. Sementara, Pemerintah Somalia sudah lama tidak efektif karena kerap terjadi peperangan saudara.

Sampai akhirnya organisasi OBP memiliki koneksi melalui pemimpin suku di Somalia. Itu pun harus melalui beberapa kali proses negosiasi dengan perubahan akses.

Penderitaan yang sesungguhnya

Di sisi lain, penderitaan ke-26 ABK baru dimulai ketika mereka dipindahkan dari kapal ke daratan. Sebab, di wilayah darat tidak ada logistik yang cukup. Kondisi geografis Somalia yang miskin dan kering juga membuat ke-26 ABK itu sulit bertahan hidup.

“Kami hanya diberikan air minum hanya setengah liter setiap harinya. Itu pun tidak layak, karena merupakan air hujan yang ditampung,” ujar salah satu ABK, Sudirman yang memberikan keterangan pers di kantor Kemlu pada Senin, 31 Oktober.

Bahkan, makanan yang diberikan adalah makanan basi tapi kemudian dipanaskan kembali.

“Sering kali makanan yang diberikan oleh perompak itu ada kotoran hewan seperti kambing dan burung unta,” kata Sudirman lagi yang menyebut mereka semua akhirnya pernah mengalami diare dan sembuh sendiri.

Saking tidak layaknya perlakuan yang diberikan oleh perompak, satu ABK asal Indonesia bernama Nasirin meninggal, diduga akibat menderita penyakit malaria. Tetapi, mereka akhirnya dibebaskan karena berbagai pertimbangan, salah satunya mereka mengalami kondisi sakit dan mogok makan. Hal itu membahayakan keselamatan sandera, sehingga tujuan pembajak untuk memperoleh uang tebusan gagal. – Rappler.com