Pentingnya menjaga akal sehat menjelang Pilkada 2017

Ursula Florene
Pentingnya menjaga akal sehat menjelang Pilkada 2017

ANTARA FOTO

Tanpa adanya kasus dugaan penistaan agama lewat pernyataan Ahok tentang surat Al-Maidah 51 pun akan ada aksi besar-besaran yang menyinggung SARA.

JAKARTA, Indonesia – Eksploitasi isu suku, agama, dan ras (SARA) selalu mewarnai momen-momen penting politik Indonesia. Seperti saat ini, menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 mendatang, penduduk Jakarta sudah ramai diterpa berbagai penolakan maupun hasutan berbasis SARA.

Oleh karena itu, sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai institusi dan golongan, membuat petisi untuk mencegah makin merebaknya hal tersebut. “Bahwa diskriminasi atas dasar SARA adalah bentuk kejahatan tertua dalam sejarah umat manusia. Karena itulah negara-negara di dunia dengan tegas menentang segala bentuk diskriminasi itu,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi di kantornya pada Selasa, 1 November 2016.

Pernyataan ini diunggah dalam bentuk petisi Change.org, yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian. Sejumlah nama yang turut berpartisipasi seperti Alissa Wahid, Franz Magnis-Suseno, Usman Hamid, dan Savic Alieha. Publik perlu waspada dan jangan sampai terseret diskriminasi berbasis SARA karena dapat memicu konflik antar ras dan golongan.

Penggunaan isu ini menggambarkan lemahnya kualitas demokrasi Indonesia, dan kemunduran dalam praktek penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Eksploitasi isu SARA, lanjut Hendardi, melumpuhkan akal sehat publik untuk berpikir logis.

Selalu ada

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan isu SARA pasti selalu dimainkan menjelang peristiwa politik apapun. “Sudah ada, sejak kita 4 kali pemilihan presiden, selalu diwarnai isu ini,” kata dia.

Jakarta, sebagai ibu kota yang sudah lebih modern dan maju, juga tidak terhindar dari masalah ini. Seperti misalnya, pernyataan kalau pemimpin Jakarta harus asli Indonesia, dan juga beragama muslim.

Jauh sebelum pilkada pun, FPI dan ormas lainnya rajin menyerukan penolakan terhadap Ahok sejak ia menjabat sebagai wakil gubernur pada tahun 2012, hingga akan dilantik menjadi gubernur pada 2014 lalu. Alasannya beragam, mulai dari ia bukan umat muslim, hingga mendesaknya memeluk agama tersebut atau mundur.

Tujuan penggunaan isu ini adalah untuk menundukkan lawan politik seseorang. Entah membuatnya mengundurkan diri dengan perlawanan sedemikian besar, atau memperkecil elektabilitas orang tersebut.

Ismail menjelaskan kalau isu SARA dapat bekerja efektif bila dilangsungkan di daerah yang antropologi masyarakatnya dibalut keagamaan yang kental seperti di Padang, Tasikmalaya, Sukabumi, hingga Mataram.

Namun, Jakarta sebagai kota metropolitan dengan masyarakat lebih terdidik, membuat isu ini tidak memberikan dampak yang diinginkan. “Seperti dalam hasil survei pilkada, isu SARA angkanya lebih rendah dalam mempengaruhi pemilih ketimbang faktor lain seperti kinerja atau program,” kata dia.

Bagaimanapun juga, ada banyak faktor yang membuat eksploitasi SARA begitu nyaring dikumandangkan belakangan ini. Pertama, tentu saja karena adanya calon dari kalangan minoritas seperti Ahok.

Menurut Ismail, tanpa adanya kasus dugaan penistaan agama lewat pernyataan Ahok tentang surat Al-Maidah 51 pun, akan ada aksi besar-besaran yang menyinggung SARA. Selain itu, kata dia, ormas Islam ini juga ada yang bergan dengan dengan tokoh politik tertentu.

Jakarta, kata dia, adalah barometer nasional dalam hal politik. Berbagai macam kekuatan akan berkompetisi di sini. “Masuk dari kelompok manapun, bukan hanya warga Jakarta, sebagai medium kampanye,” kata dia.

Utamakan akal sehat

Benny Soesetyo, salah satu tokoh keberagaman, mengatakan masyarakat perlu mengedepankan akal sehat dalam mengatasi isu ini. “Kita harus dapat mengelola kemajemukan, bukan justru menjadikannya sumber masalah,” kata dia.

Untuk itu, kata dia, sebaiknya masyarakat jangan terpancing oleh aksi berbau SARA yang dilancarkan siapapun. “Masyarakat beraktivitas seperti biasa, jangan direaksi secara berlebihan,” kata pria yang juga akrab disapa sebagai Romo Benny ini.

Menurut dia, aksi FPI ini adalah suatu bentuk ‘kebebasan berekspresi, yang tentu saja tak bisa dilarang selama tak melanggar hukum. Bila dilihat, aksi serupa yang diselenggarakan pada 14 Oktober lalu juga berakhir damai meski diwarnai dengan ujaran kebencian.

Lantas, bagaimanakah demo ini akan berdampak pada pilkada ke depannya? Benny mengatakan tidak ada yang serius. “Paling macet, itu saja,” kata dia sambil tertawa.

Sisanya, akan berlanjut di tangan masyarakat, bagaimana supaya tidak termakan provokasi dan dapat menjaga pilkada berjalan dengan damai.-Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.