JAKARTA, Indonesia — Agresi militer Myanmar terhadap kaum Muslim Rohingya membangkitkan protes dari pihak-pihak lain. Salah satunya adalah di Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan kawasan Asia Tenggara.
Hari ini, Kedutaan Besar Myanmar didatangi banyak pemrotes yang mendesak supaya konflik di Rakhine, tempat kaum Rohingya tinggal, dituntaskan. Sekitar pukul 1 siang, belasan orang dari Parade Kebhinekaan telah tiba.
Memakai kaos berwarna hitam, mereka membawa spanduk biru tua bertuliskan #SaveRohingya. Selain itu, ada pula karangan bunga yang bertuliskan ‘turut berduka cita.’
Para peserta aksi juga membawa bunga mawar putih dan poster-poster. Tampak 4 orang anak SMA turut memegang tulisan #SaveRohingya.
“Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi sila ke-2 Pancasila, maka kami menyelenggarakan aksi solidaritas ini,” kata salah satu peserta Raja Juli Antoni di Jakarta pada Kamis, 24 November.
Berbeda dengan kebanyakan aksi publik, Parade Kebhinekaan menjalankan aksinya dengan khidmat dan damai. Adapun tuntutan mereka adalah supaya Pemerintah Republik Indonesia melalui mekanisme ASEAN dan PBB pro-aktif mengupayakan solusi damai dan keadilan bagi etnis Rohingya di Myanmar.
Upaya diplomatik juga harus terus didorong, termasuk melakukan intervensi kemanusiaan. “Bahkan langkah pemutusan hubungan diplomatik dengan rezim Myanmar jika terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan,” kata dia.
Selain itu, bila ada warga Rohingya yang lari dari negaranya dan mendarat di Indonesia, pemerintah dan warga harus membuka diri. Mereka harus disambut dengan layanan dan fasilitas.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penyebaran informasi terkait kejadian ini di media sosial. Raja melihat adanya potensi penyebaran kebencian dan permusuhan termasuk lewat pertemuan langsung.
Aksi ini berlangsung kurang dari 1 jam, namun Kedutaan Myanmar tidak lengang dari protes. Setelahnya, tiba Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA) Persis. Sekitar 30 orang yang mengenakan jaket berwarna merah tua ini membawa bendera hijau bertuliskan nama organisasi mereka dan poster.
Para mahasiswa turut mengecam keras pembantaian ‘saudara Muslim’ mereka di Myanmar, bahkan mengatakan negara tersebut sebagai teroris.
Dengan berapi-api, mereka meminta diizinkan masuk dan bertemu dengan Duta Besar Myanmar.
“Kami minta kepada pihak kepolisian sampaikan kepada pihak kedutaan, kami mau masuk dan bertemu Dubes Myanmar,” ucap pemimpin aksi yang mengenakan peci hitam.
Perwakilan Persis, Ceceng Waliluloh, akhirnya diizinkan oleh Kedutaan Myanmar bertemu dengan Sekretaris III Kedubes Myanmar. Ceceng meminta agar pembantaian terhadap etnis Rohingya segera dihentikan.
“Kami juga meminta agar akses bantuan bagi warga Rohingya dari Indonesia tidak dihalang-halangi,” kata Ceceng.
Perwakilan Kedubes Myanmar mengatakan akan menyampaikan tuntutan itu kepada pemerintah mereka.
Menutup Kedubes
Demonstrasi ini tak hanya terjadi di Jakarta, ratusan orang yang tergabung dalam Keluarga Besar Persatuan Islam (Persis) Jawa Barat juga menyuarakan aspirasi mereka di depan Gedung Sate, Bandung.
“Aksi solidaritas ini merupakan respons kami terhadap kekerasan yang meningkat luar biasa di Myanmar yang telah mengakibatkan ratusan muslim Rohingya menderita bahkan sampai meninggal dunia,” kata Koordinator Aksi Keluarga Besar Persis Jawa Barat Dian Hardiana di sela-sela aksi unjuk rasa.
Mereka mendesak supaya pemerintah Indonesia mengeluarkan protes diplomatik dan bersikap tegas pada pemerintah Myanmar.
“Dengan cara mengusir Duta Besar Myanmar untuk RI yang berkedudukan di Jakarta,” kata Dian.
Hingga saat ini, konflik berdarah masih terus terjadi di Myanmar sana. Lebih dari 100 orang tewas sejak 2012 dalam perseteruan antara populasi Buddha mayoritas dan Muslim Rohingya, di mana puluhan ribu warga terusir dan harus tinggal di tenda pengungsi.
Kejadian ini sekaligus meletakkan Aung San Suu Kyi dalam masalah, karena dunia menilai ia gagal mengendalikan tindak militer negaranya. Pemenang Nobel perdamaian ini juga dikritik keras karena bungkam terhadap kesengsaraan kaum Rohingya
Mandat PBB untuk Myanmar Yanghee Lee mengkritisi cara pemerintah menangani krisis ini. Ia mendesak adanya tindakan khusus untuk melindungi warga sipil.
“Aparat pengaman tidak boleh lepas tangan untuk meningkatkan operasi mereka,” kata dia dalam pernyataan resmi. —dengan laporan ANTARA/Rappler.com
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.