Jadi rebutan fraksi, DPD minta paripurna segera pilih pimpinan MPR

JAKARTA, Indonesia — Kelompok kerja DPD RI di MPR RI mendesak agar pimpinan sidang paripurna MPR segera melaksanakan agenda pemillihan pimpinan MPR. DPD menegaskan tidak ingin kembali melakukan rapat gabungan, karena sudah memiliki satu calon pimpinan MPR yang mewakili DPD.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kelompok Kerja DPD RI M. Asri Anas di sela-sela skors sidang paripurna MPR yang digelar di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (7/10). Asri menyatakan, DPD sudah secara konstitusional melakukan rapat internal dalam menentukan calon pimpinan MPR dari DPD.  

“Kami sudah menetapkan satu calon pimpinan DPD, tidak ada yang lain,” ujar Asri. Dalam voting penetapan pimpinan MPR di DPD, anggota DPD Oesman Sapta terpilih menjadi calon tunggal, setelah mendapatkan suara mayoritas.  

Proses persidangan paripurna dihujani interupsi antar fraksi DPR di MPR. Fraksi-fraksi MPR dari Koalisi Merah Putih ingin merubah peraturan tata tertib (tatib) MPR, supaya DPD bisa mencalonkan lebih dari satu pimpinan MPR. Sementara fraksi-fraksi MPR dari Koalisi Indonesia Hebat meminta agar proses persidangan dilanjutkan dengan mengagendakan pemilihan MPR. Paripurna akhirnya diskors dengan mengagendakan rapat konsultasi antar fraksi, dilanjutkan dengan agenda pemilihan pimpinan MPR.

Menilai jalannya proses di paripurna yang alot, Asri menyesalkan pernyataan kubu KMP yang ingin kembali melakukan rapat gabungan membahas tatib. Proses itu sudah pernah diagendakan pada sidang paripurna MPR pasca pelantikan 1 Oktober lalu, dan sudah diambil keputusan.

“Waktu itu ada tiga fraksi mengusulkan perubahan, dan disepakati tidak ada perubahan,” ujar Asri.  

Pasca penetapan tatib, disepakati dilanjutkan dengan proses rapat gabungan. Asri menyatakan, mekanisme itu sudah dilakukan pada 2 dan 4 Oktober lalu. DPD mempertanyakan mengapa ada fraksi-fraksi yang mempertanyakan keputusan DPD.

“Kok ada yang menganggap itu tidak sah, kalau ada perbedaan di fraksi, kami jangan diikutkan,” ujarnya.

Menurut Asri, nampaknya ada upaya oknum-oknum dari fraksi di DPR yang ingin memecah DPD. Ada fraksi yang ingin mengambil salah satu dari sembilan nama calon pimpinan MPR yang sebelumnya ditetapkan DPD. Asri menilai, tidak ada peluang bagi fraksi di DPR untuk mengusung paket pimpinan MPR dari DPD selain yang sudah ditetapkan. 

“Saya sampaikan, sembilan nama itu sudah tanda tangan pakta integritas. Mereka tidak boleh mengakselerasi diri mencalonkan di luar keputusan resmi DPD,” ujar Asri.

Asri menilai, nampaknya ada kebuntuan di sejumlah fraksi yang saat ini tergabung dalam dua koalisi besar. Terutama di KMP, Asri melihat ada anggota fraksi yang merasa tidak dilibatkan. “Kalau memang ada perdebatan di DPR, jangan dibawa-bawa sampai ke sidang MPR,” tandasnya.  

Sebagai informasi, terpilihnya Oesman sebagai pimpinan MPR sudah diterima menjadi bagian dalam paket pimpinan MPR Koalisi Indonesia Hebat. Dalam paket itu, Oesman menjadi Ketua MPR. Sementara, di kubu KMP, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menolak posisi Oesman, dan meminta diajukan calon lain. —Rappler.com