Jokowi tenangkan investor, jamin pemberian izin dipercepat

ATA
Presiden Jokowi dorong iklim investasi yang positif di Indonesia dengan dipercepatnya pemberian izin untuk investor

 Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo dorong iklim investasi yang positif di Indonesia dengan dipercepatnya pemberian izin untuk investor. Foto oleh Bay Ismoyo/AFP

JAKARTA, Indonesia — Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta seluruh gubernur di seluruh Indonesia untuk segera memberikan layanan satu pintu terkait masalah perizinan di daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkan Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional (rakornas) pertama di hadapan para kepala daerah dan kepala kepolisian di seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11). 

Menurut Jokowi, potensi investasi Indonesia cukup tinggi namun kerap terhambat masalah perizinan.

“Diharapkan seluruh gubernur sampaikan pada bupati dan walikota bahwa semua kota/kabupaten wajib punya one stop service karena kita akan mulai promosi besar-besaran mengenai investasi,” kata Jokowi.

Jokowi memberikan waktu satu tahun bagi setiap daerah untuk menerapkan program satu pintu. Bila tidak, ia akan menghapus Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah yang tidak menerapkan layanan satu pintu untuk perizinan.

One stop service itu adalah wajib,” kata Jokowi. “Daerah kabupaten/kota yang velum mempunyai one stop service bisa nanti DAK-nya kita hilangkan. Ini politik anggaran.”

Selama ini, menurut Jokowi, calon investor sering mengeluhkan sulitnya mendapat izin pembangunan di Indonesia.

“Saya terakhir ke Palembang diberi informasi bahwa pembangkit listrik sudah 6 tahun mengurus izinnya saja. Padahal kita tahu, di Sumatera Selatan, bukan kekurangan tapi sangat kekurangan,” contohnya. 

Ia menggenjot iklim investasi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas jumlahnya untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur baik di kota maupun di daerah. 

“Kita harus sadar bahwa APBN kita sangat limit sekali. Satu-satunya jalan untuk mempercepat proses pembangunan adalah investasi,” aku Jokowi.  

Hati-hati sebelum keluarkan izin investasi

Meski demikian, Jokowi mengingatkan kepada para gubernur agar berhati-hati sebelum memberi izin, utamanya kepada pihak asing. Jika investasi itu dilakukan untuk pembangunan infrastruktur, pemberian izin harus dipercepat. Namun, jika investasi tersebut berlaku untuk penggunaan sumber daya alam (SDA) Indonesia, harus dibatasi.

“Tetapi yang namanya investasi, kita juga harus memilih. Kalau infrastruktur, silakan masuk. Pelabuhan, tol, kereta api, silakan,” ucap Jokowi.

“Tetapi kalau untuk sumber daya alam, hati-hati memberikan izin. Karena kekayaan alam harus kita pakai untuk kemakmuran rakyat,” kata Jokowi mewanti. —Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.