Revolusi mental dimulai dengan reformasi birokrasi: Menteri Yuddy

JAKARTA, Indonesia — Birokrasi di Indonesia terkenal dengan kerumitan dan ketidak-efisiensiannya. Oleh karena itu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo merencanakan reformasi birokrasi melalui konsep revolusi mental yang selama ini digadang-gadang akan membawa perubahan menyeluruh di Indonesia.

“Implementasi revolusi mental adalah reformasi birokrasi,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi ketika ditemui di kantornya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, revolusi mental di instansi pemerintahan akan dimulai dari audit organisasi.

Audit tersebut bertujuan memangkas peta-peta birokrasi yang selama ini mempersulit publik dalam mendapatkan pelayanan, ujar pria kelahiran Bandung pada 29 Mei 1968 ini.

“[Selain itu] mengurangi jumlah pegawai yang tidak memberikan nilai tambah, mengurangi meja-meja perizinan, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengubah mindset aparatur negara yang selama ini kurang aktif dalam menyelesaikan persoalan,” ujar Yuddy. (BACA: Jokowi tenangkan investor, jamin pemberian izin dipercepat)

Seminggu setelah dilantik sebagai menteri di Kabinet Kerja Jokowi, Yuddy sudah menerapkan peraturan baru dalam bentuk moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Moratorium PNS akan mulai diberlakukan pada tahun 2015 dan berlangsung selama 5 tahun ke depan. Hal tersebut, menurutnya, merupakan arahan dari Jokowi agar jangan melakukan kegiatan-kegiatan ekspansif dalam hal penerimaan PNS.

Menurut politisi Hanura yang mengawali karier politiknya di Golkar pada tahun 2004 ini, aparatur negara sekarang harus aktif turun ke lapangan supaya bisa melihat akar persoalan langsung.

“Oleh karenanya, kepemimpinan Jokowi menandai berakhirnya era birokrat yang priyayi, berganti jadi birokrat pelayan rakyat,” ungkap Yuddy. 

Selain itu juga akan diupayakan revitalisasi kultur budaya kerja dengan membangun teamwork dan meninggalkan ego sektoral.

Di luar dari revolusi mental, pemerintahan baru ini juga sedang mengupayakan electronic governance dalam bentuk one-stop agency policy.

“Target 6 bulan seluruh provinsi Indonesia punya itu semua. Kan harus di-backup IT supaya memperpendek waktu [pelayanan birokrasi],” imbuh Yuddy yang tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Nasional, Jakarta. —Rappler.com