Peringkat korupsi Indonesia membaik, tapi tetap korup

Uni Lubis
Peringkat korupsi Indonesia membaik, tapi tetap korup

AFP

Jokowi pernah berjanji menerbitkan peraturan presiden pemberantasan korupsi dalam 100 hari pertama menjabat. Siapa tahu bisa perbaiki posisi Indonesia tahun depan.

           

Alhamdulillah, peringkat indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia membaik. Transparansi Internasional (TI) yang  berkantor pusat di Berlin mengumumkan bahwa tahun 2014, CPI Indonesia di peringkat 107 dari 175 negara. Tahun lalu berada di posisi ke-114 dari 177 negara yang disurvei TI. Membaik dari sisi peringkat, tapi ya tetap tergolong negara yang masih lumayan korup. 

Dalam rilis terbarunya itu, Sudan, Korea Utara, dan Somalia menjadi tiga negara paling korup di dunia. Sementara Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia adalah negara paling bersih dari korupsi.

Selain itu, hasil survei TI menemukan peningkatan korupsi di Turki, yang peringkat CPI-nya menurun jauh tahun ini. Turki juga menduduki peringkat korupsi paling rendah di antara negara-negara ekonomi baru yang dikenal dengan nama BRIC — Brasil, Rusia, India, dan Cina.

“Korupsi adalah masalah untuk semua negara sehingga pusat-pusat keuangan dunia di Uni Eropa dan AS harus bekerja sama dengan negara-negara yang pesat pertumbuhan ekonominya untuk menghentikan korupsi,” demikian pernyataan Transparansi Internasional, sebagaimana dikutip Kompas (3/12). 

Posisi Indonesia jauh berada di bawah Singapura (7), Malaysia, Filipina, dan Thailand (85).

Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam (119), Timor Leste (133), Laos (145), serta Kamboja, dan Myanmar (156). Indonesia juga lebih baik ketimbang Rusia (136), Ukraina (142), Paraguay (150), Kolombia (161), dan sejumlah negara di Afrika. 

“Reformasi birokrasi belum jalan. Institusi penegak hukum perlu perkuat komitmen dan tindakan nyata dalam pemberantasan korupsi,” kata Natalia Soebagio, dari Transparasi Internasional di Indonesia. 

Jadi, peringkat CPI Indonesia naik, tapi masih memble. Payah. Padahal teriakan anti korupsi tiap hari mendominasi ruang publik, termasuki di percakapan di media sosial. 

Kalau pemerintahan lalu dianggap gagal memperbaiki secara signifikan CPI Indonesia, ini saatnya bagi Presiden Joko “Jokowi” Widodo menunjukkan pemerintahannya berbeda. Revolusi Mental. Langkah awalnya memang agak mengecewakan, dengan menunjuk Jaksa Agung dari anggota partai politik. Jaksa Agung yang saat menjabat di institusi penegak hukum itu tidak menonjol prestasinya. Tapi, Presiden bersikeras pilihannya tepat. 

Saya termasuk orang yang sulit percaya, seseorang yang berasal dari partai politik akan bisa independen terhadap kepentingan parpolnya saat dia menjabat di posisi pemerintahan, apalagi instansi penegak hukum. Tapi, saya ingin mengikuti pendapat Pak Jokowi. Kita lihat ya, 100 hari ini, kasus apa yang diungkap tuntas. Termasuk kasus yang terkait dengan politisi di sekitar parpol penguasa. 

Melihat peringkat CPI ini, saya teringat berita Metro TV, Juni lalu soal dua janji 100 hari Jokowi. Ini tautannya. 

Mengingat berita ini sumbernya dari media yang sangat pro Jokowi-JK, maka saya anggap ini bisa dipercaya akurasinya. 

Apa program 100 hari pertama Jokowi?

“Pertama, Perpres percepatan izin usaha,” kata Jokowi dalam acara Tanya Kandidat di Metro TV, Kamis (5/6) malam.

“Kedua, Perpres anti-korupsi,” sambung capres yang diusung PDIP-NasDem-PKB-Hanura-PKPI ini.

Menurut berita Metro TV, Jokowi mengatakan penerbitan produk hukum Peraturan Presiden (Perpres) untuk percepatan pemberian izin usaha, bertujuan merangsang investasi yang pada gilirannya membuka lapangan kerja baru. Kemudahan dan kecepatan izin usaha bukan hanya untuk investor atau pengusaha skala besar, tetapi juga usaha kecil dan menengah yang meski kecil tetapi sangat penting perannya dalam menggerakkan kegiatan ekonomi daerah.

Sementara Perpres anti-korupsi, Jokowi terbitkan untuk membuat perang melawan korupsi semakin nyata. “Itu yang diperlukan. Ada niat dan kemauan yang jelas dari presiden baru ini mau memberantas korupsi,” tegas Jokowi.

“Kalau proyek besar, pasti tidak bisa dalam 100 hari. Kalau proyek kecil, nanti nggak dianggap,” celetuk Jokowi. 

Mari direalisasikan peraturan presiden yang dijanjikan Pak Presiden. Siapa tahun 2015 indeks persepsi korupsi Indonesia membaik signifikan. Setidaknya sama dengan Malaysia dan Thailand. Masa kalah melulu, sih, sama mereka? —Rappler.com

Uni Lubis, mantan pemimpin redaksi ANTV, nge-blog tentang 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.