Di sana maritim, di sini maritim

Presiden Joko “Jokowi” Widodo dijadwalkan kembali dari Korea Selatan hari ini, Jum’at (12/12). Presiden Jokowi berkunjung ke negara ginseng itu untuk menghadiri ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit 2014.  

Jokowi dan Ibu Negara Iriana yang disertai beberapa menteri termasuk Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil beranjangsana ke Korsel menumpang pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 2. Setidaknya, punya pesawat kepresidenan ada manfaatnya buat Jokowi, sehingga tidak perlu mengganggu jadwal maskapai komersial Garuda Indonesia.  

Kita tahu bahwa Megawati Sukarnoputri dan partainya pernah mengkritik keras pembelian pesawat kepresidenan yang dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.Bahkan sempat ada usulan menjual pesawat itu, sebagaimana dapat dibaca di sini. 

Selain menghadiri  KTT Perayaan Hubungan ASEAN-Korsel yang memasuki usia 25 tahun, Jokowi juga meninjau perusahaan pembuatan kapal “Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering” (DSME) di Busan. Kalau melihat pemberitaan media, Jokowi nampak terkesan dengan kualitas produk DSME, yang memproduksi beragam kapal, termasuk kapal selam. 

DSME bekerja sama dengan PT PAL tengah mengerjakan tiga kapal selam yang dipesan pemerintah Indonesia dengan total nilai sekitar 250 juta dolar AS. “Dua kapal akan dikerjakan di sini dan satu nanti di Indonesia,” kata Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman di tempat tersebut, seperti dikutip Antara.

Kapal selam kelas Changbogo tersebut direncanakan mulai dikirim ke Indonesia pada 2017 dan 2018. Tambahan tiga kapal akan melengkapi armada kapal selam Indonesia menjadi lima. Saat ini terdapat dua kapal selam produksi 1981 buatan Jerman. “Kita butuh keseimbangan militer,” kata Marciano.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, pemerintahan Jokowi ingin mempererat kerja sama bilateral dengan Korea Selatan, terutama dalam bidang infrastruktur, maritim, kehutanan, dan e-government.

Menurut saya, dalam hal mencoba mengimplementasikan visi di bidang kemaritiman, Jokowi mencoba konsisten. Setidaknya jajaran menteri Kabinet Kerja memasukkan unsur itu dalam program kerjanya. Menteri Tenaga Kerjaa Hanif Dhakiri, misalnya, menjadikan pelatihan bidang kemaritiman sebagai fokus dalam revitalisasi Balai Latihan Kerja, sebagaimana wawancara saya di sini. 

Menteri Perumahan dan Pekerjaan Umum mendapat tugas berat membangun tol laut, yang notabene adalah jalur reguler kapal pengangkut barang dan orang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain sebagai bentuk konektivitas. Kapan mulai dibangun, belum tahu. Soalnya Presiden Jokowi sedang sibuk jualan ke calon investor infrastruktur termasuk saat berkunjung ke Korsel.

Kalau implementasi oleh kementerian yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti tak perlu lagi saya ceritakan. Tiada hari tanpa berita soal gebrakan Menteri Susi di media. 

Visi kemaritiman Indonesia diperjuangkan di Peru

Semangat memperjuangkan kemaritiman juga terasa di arena Conference of Parties (COP) 20 yang berlangsung di Lima, Peru. Delegasi Indonesia di pertemuan puncak KTT Perubahan Iklim di sana fokus memperjuangkan lima sektor utama terkait penanggulangan perubahan iklim. Kelima sektor tersebut adalah adaptasi, mitigasi, transfer teknologi, pengembangan kapasitas, dan pendanaan dengan memasukkan perspektif kemaritiman. (BACA: Indonesia bawa perspektif kemaritiman dalam Konferensi Iklim COP 20) 

Rachmat Witoelar, Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim sekaligus Ketua Delegasi Republik Indonesia, menyatakan sektor-sektor ini merupakan fokus pembahasan yang akan dimasukkan dalam Kesepakatan Iklim pada 2015 di Paris.

“Di era pemerintahan yang baru, sektor kemaritiman perlu mendapat perhatian khusus karena sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim. Masyarakat yang hidup di daerah pesisir menjadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim,” ujar Rachmat, sebagaimana dikutip Rappler, dari siaran pers DNPI, Rabu (10/12). 

COP 20 akan berakhir hari ini, Jum’at, 12 Desember 2014.

Menurut Rachmat, Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada maritim yang dipengaruhi oleh iklim. Karenanya, diperlukan aksi adaptasi dan mitigasi dalam pengembangan sektor kemaritiman. Informasi lengkap soal posisi Indonesia di COP 20 dapat diikuti di sini.  

Sumber dana? 

Yang belum jelas dari program kemaritiman Presiden Jokowi adalah sumber dana. Ini di luar sumber dari realokasi subsidi minyak yang dihasilkan dari kenaikan harga minyak (yang diikuti turunnya penerimaan pajak migas karena turunnya harga minyak dalam dua bulan terakhir).

Sekedar membandingkan dengan visi Maritim dan Ekonomi Pemerintah Tiongkok, bisa dilihat dalam perkembangan berita menyangkut dua program ambisius Presiden Xi Jinping.

Kantor berita resmi Tiongkok, Xinhua, bulan lalu mengumumkan revisi peta Jalan Sutera yang diluncurkan pemerintahan Presiden Xi Jinping, 2013 lalu. Dalam revisi peta itu muncul beberapa titik penghentian baru, yang ditambahkan dalam semester terakhir 2014, mencakup Moskow, Rusia; Dushanbe, Tajikistan; Jakarta, Indonesia; dan Kolombo, Srilanka.  

Beijing masih terus menambah mitra jalur sutra maritimnya. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dalam kunjungan baru-baru ini ke Tiongkok menunjukkan minatnya menjadi bagian peta Jalan Sutera Tiongkok.

Tahun 2013, Presiden Xi Jinping meluncurkan semacam “Marshal Plan”, dua program perdagangan dan infrastruktur secara masif, sebagai jejaring menghubungkan Asia Timur dengan Jalan Sutera Baru, yang dikenal juga dengan sebutan Sabuk Jalan Sutera Ekonomi dan Jalan Sutera Maritim.  

Tahun ini, dua program ambisius ini menemukan bentuknya, karena komitmen kuat Beijing untuk menginvestasikan dana.

Bloomberg melaporkan, pemerintah Tiongkok merencanakan menyediakan dana US$16,3 miliar untuk membangun dan ekspansi rel kereta api, jalan, dan pipanisasi energi di propinsi yang menjadi bagian dari Sabuk Jalan Sutera Ekonomi. Upaya ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi dan kawasan yang masih miskin di negara Tirai Bambu itu.

Beijing juga mempromosikan kebijakan yang mendorong bank di Tiongkok memberikan pinjaman kepada negara lain yang menjadi bagian dari rute Jalan Sutera Ekonomi dan Maritimnya. Pemerintah Xi Jinping sudah berjanji mengucurkan US$1,4 miliar untuk membangun pelabuhan di Sri Lanka, membelanjakan US$50 miliar membangun infrastruktur dan investasi energi di Asia Tengah, serta menyalurkan bantuan senilai US$327 miliar ke Afghanistan untuk membangun jalur kereta api, jalan tol, konservasi air, dan pembangkit listrik. 

Pembentukan Bank Pembangunan Infrastruktur Asia (AIIB) yang diprakarsai Tiongkok diharapkan meningkatkan kapasitas penyaluran dana untuk membangun infrastruktur di kawasan ini. Diperkirakan, total nilai Sabuk Jalan Sutera Ekonomi mencapai US$21,1 triliun.  

Indonesia dan Tiongkok sudah meneken kesempatan ikut setor modal di AIIB, yang dilakukan akhir November lalu antara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dengan Duta Besar Tiongkok di Indonesia Liu JianChao.

Sebagaimana dikatakan Jokowi di Korsel, “Saya kan baru dua bulan menjabat Presiden.” 

Posisi dan kekuatan ekonomi Tiongkok dan Indonesia memang tak sebanding. Tapi proses dan persiapan yang dibuat negeri dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua, dan bakal menjadi yang pertama itu bisa menjadi referensi.  

Ada kata bijak yang kita ingat-ingat, “Belajarlah sampai ke negeri Cina”. —Rappler.com

Uni Lubis, mantan pemimpin redaksi ANTV, nge-blog tentang 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.