Relawan longsor Banjarnegara bekerja dalam diam

Uni Lubis
Relawan longsor Banjarnegara bekerja dalam diam
Hiruk-pikuk pemberitaan media soal tragedi AirAsia sahut-menyahut dengan percakapan di media soal. Isu lain terpinggirkan. Termasuk tragedi longsor Banjarnegara. Mengapa?

Saya membuka halaman demi halaman koran Kompas hari ini, Senin (5/1). Kepala berita di halaman depan semua soal bisnis penerbangan.  Newspeg adalah tragedi AirAsia QZ8501 yang memasuki babak baru, simpang siur informasi soal apakah pesawat yang terbang dari Surabaya ke Singapura, Minggu pagi (28/12) memiliki izin terbang atau tidak. Anda bisa membaca rangkuman simpang siur sampai sore ini di tulisan Rappler Indonesia berikut ini.            

Heboh pemberitaan media berinteraksi dengan percakapan di media sosial secara timbal balik. Jadi, tidak aneh juga kalau tragedi AirAsia dan kembangan permasalahannya menghiasi media sosial kita. Minimal di linimasa saya, @unilubis. Saya mengikuti 960 akun. Lumayan banyak.             

Yang luput, pula tersisih dari diskusi di media sosial, termasuk di media massa belakangan ini adalah  isu yang tak kalah penting. Minggu (4/1) sore, misalnya, longsor kembali terjadi di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Karang Kobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibat longsor itu, ruas jalur utama Banjarnegara-Karangkobar terputus.

“Ruas jalan tersebut kembali tertutup longsor pada pukul 18.05 WIB akibat hujan deras yang mengguyur Kecamatan Karangkobar sejak pukul 17.00 WIB,” ujar Koordinator Posko Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara Andri Sulistyo, Minggu malam, sebagaimana diberitakan laman liputan6.com.  

Saya tidak menemukan berita ini di tempat lain, termasuk di koran Kompas hari ini. Mungkin tersisih oleh gairah pemberitaan tragedi AirAsia. Apalagi di media elektronik. Televisi berita tak berhenti menyajikan breaking news dari titik-titik pusat sumber informasi terkait tragedi penerbangan ini. Saya pun, dua hari ini terlena dan sibuk memonitor informasi terkait musibah QZ8501.

Andri Sulistyo menceritakan longsoran dari tebing setinggi 10 meter tersebut tidak hanya menutup ruas jalan tetapi juga jembatan darurat pelat baja di Dusun Jemblung. Sebab itu, ruas jalan Banjarnegara-Karangkobar yang juga merupakan jalan utama menuju Kabupaten Pekalongan, serta dataran tinggi Dieng, untuk sementara ditutup dan arus kendaraan dialihkan melalui jalur alternatif. Untung tidak ada korban jiwa.

Bencana longsor di Dusun Jemblung terjadi pada 12 Desember 2014. Sebanyak 98 korban ditemukan meninggal, dan 21 lainnya dinyatakan hilang. Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Menteri Sosial Khofifah Indrawansa sempat menengok para korban dan situasi di lapangan, sehari setelah kejadian.

Teman saya @Budhihermanto, relawan yang selalu terjun membantu dalam sejumlah bencana alam, sejak hari-hari pertama sampai kini masih berada di Karangkobar bersama timnya. Saat saya kontak malam ini, dia tengah kembali ke rumahnya di Yogyakarta.  

“Saya akan balik ke Banjarnegara, Kamis,” ujar Budhi. Menurut dia ada 203 orang yang kini masih di pengungsian. Logistik cukup. “Yang dibutuhkan adalah saat mereka pindah ke hunian sementara minggu depan. Mereka butuh perlengkapan termasuk untuk memasak,” lanjut Budhi.

Budhi Hermanto membagi pengalamannya untuk majalah Rolling Stone Indonesia edisi terbaru, No. 117, Januari 2015. Kiamat Kecil di Banjarnegara, itu judul tulisannya. Di situ dia juga menuliskan betapa longsor Jemblung bagai menguras memori duka bencana serupa tahun 2006. Kala itu terjadi longsor di Desa Cijeruk, Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara. Sebanyak 90 orang warga meninggal dunia tertimpa ribuan kubik tanah.

Bencana yang berulang.

Membaca wawancara Budhi Hermanto dengan para penyintas, mereka yang selamat dari bencana longsor di Jemblung, terasa teriris-iris hati. Butuh waktu lama bagi mereka untuk bangkit dari lara bencana, memulai hidup setelah kehilangan harta dan ditinggal sanak kerabat tercinta. Mereka butuh didampingi. Budhi Hermanto dan teman-teman relawan bahu-membahu dengan aparat dan pemerintah daerah setempat menjadi teman membangun kehidupan.

Relawan di Banjarnegara bekerja dalam diam.  

Magnit kamera mengarah ke tragedi AirAsia. Ini tragedi besar, dengan proses search and rescue yang melibatkan sejumlah negara. Tidak hanya media lokal yang mengikuti dengan seksama, begitu juga media internasional. Merek dagang ternama ikut jadi pertaruhan: AirAsia dan Airbus yang memproduksi pesawat naas itu.

Yang luput dari media

Anggota keluarga korban AirAsia QZ8501, Hayati Lutfiah Hamid, menangis saat menerima jenazah korban dari pihak kepolisian, Kamis, 1 Januari 2015. Foto oleh AFP

Yang juga luput dari diskusi hangat adalah kenaikan harga gas elpiji non subsidi ukuran 12 kilogram, yang dinaikkan Rp 1.500 per kg.  Semalam, sambil terkantuk-kantuk saya mengintip debat di Twitter antara Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara di era SBY-JK yang menggunakan akun @saididu, dengan sejumlah orang termasuk @Panca66.  

Intinya, Said Didu mengatakan menyesuaikan harga gas elpiji sesuai harga keekonomian pasar adalah rencana lama yang baru kini dieksekusi. Pertamina merugi menanggung subsidi gas elpiji lumayan besar. Masukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Said Didu, Pertamina tidak boleh terus-menerus merugi dari bisnis gas elpiji untuk rumah tangga ini.

Seperti halnya harga bahan bakar minyak premium non subsidi, akan ada evaluasi harga sesuai kondisi harga internasional.  

Untuk gas elpiji 12 kg, evaluasi dilakukan setiap tiga bulan. Setelah kenaikan yang berlaku per 1 Januari 2015, harga rata-rata dari Pertamina menjadi Rp 9.069 per kg. Ditambah komponen biaya lain seperti transpor, pengisian, marjin agen, dan pajak pertambahan nilai, maka harga per kg gas elpiji menjadi Rp 9.575.

Ada kritik, bahwa kebijakan baru ini akan memicu pengguna gas beralih ke tabung melon, sebutan untuk tabung berukuran 3 kg, yang masih disubsidi. Ini kelemahan subsidi produk. Kini orang yang biasanya membeli gas 12 kg pun beralih ke gas 3 kg. Soalnya harga tabungnya pun melonjak dan kian sulit dicari. 

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil akan melakukan studi menyeluruh atas masalah ini. Oh, heran saya mengapa studinya tidak dilakukan sebelum pemberlakuan keputusan?

Menurut data pemerintah, subsidi elpiji 3 kg pada 2015 mencapai Rp.55,12 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2013, alokasinya meningkat hampir 80 persen. Pihak yang pro menganggap bahwa kalau harga tidak dilepas ke mekanisme pasar, maka subsidi gas elpiji bakal meledak menjadi masalah seperti subsidi BBM, dan menjadi borok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, elpiji 3 kg hanya untuk rumah tangga dengan belanja bulanan maksimal Rp 1,5 juta dan usaha mikro. Ukuran usaha mikro adalah usaha yang modalnya kurang dan Rp 50 juta dan omzetnya kurang dan Rp 300 juta per tahun. Siapa yang mau mengontrol?

Isu lain? 

Jaksa Agung hari ini menunda pelaksanaan hukum mati atas enam terpidana mati.

Dua polisi dan satu petugas yang tengah patroli di area PT Freeport Indonesia di Timika, tewas dibacok orang tak dikenal tiga hari lalu. 

Gunung-gunung berapi yang mulai aktif dan Sinabung meletus kembali.

Nasib pedagang Pasar Klewer yang menjadi korban kebakaran besar yang membuat dagangan mereka ludes. 

Wisatawan yang terperangkap di Pulau Karimunjawa karena cuaca buruk.

Belasan isu, bahkan puluhan, yang menjadi berita, tapi tidak menjadi tema percakapan utama. Setidaknya di media sosial.  

Ada yang menyelip, siaran langsung Ngunduh Mantu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang disiarkan sebuah stasiun televisi, persis bersamaan dengan penemuan lokasi serpihan badan pesawat dan jenazah penumpang yang pertama.

Saya membaca sebuah komentar yang menyinggung soal ini. Apakah karena pengguna media sosial kita adalah kelas menengah yang biasa naik pesawat? Sehingga merasa memiliki proximity alias kedekatan dengan tragedi QZ8501 ketimbang longsor dengan puluhan korban meninggal dunia di Banjarnegara? Saya tidak punya data riset yang memadai.Tapi, mungkin juga. 

Anda punya pendapat lain? —Rappler.com

Uni Lubis, mantan pemimpin redaksi ANTV, nge-blog tentang 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.