Menanti keadilan Ketua MK baru mantan kader PDI-P

Karolyn Sohaga
Menanti keadilan Ketua MK baru mantan kader PDI-P
Keputusan Jokowi untuk memilih Palguna yang notabene berasal dari PDI-P sangat patut untuk dipertanyakan. Apakah di balik itu semua ada kepentingan politik?

[KOREKSI: Opini ini telah salah mengidentifikasi I Gede Dewa Palguna sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2017. Palguna terpilih sebagai Hakim MK menggantikan Hamdan Zoelva, bukan sebagai Ketua MK. Ketua MK yang baru, Arief Hidayat, terpilih untuk menggantikan Hamdan pada 12 Januari 2015. Kami mohon maaf atas kekeliruan ini.]

Mahkamah Konstitusi kini telah memiliki 9 hakim baru.

Lewat Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyatakan telah memilih I Gede Dewa Palguna untuk melengkapi 9 hakim Mahkamah Konstitusi. 

Pertama, saya ucapkan selamat kepada Pak Palguna. Bersama tulisan ini, saya berharap Anda kelak dapat menegakkan pilar keadilan dengan penuh integritas dan berasas kemanusiaan di negeri ini. 

Secara singkat, I Gede Dewa Palguna merupakan mantan hakim konstitusi periode 2003-2008 di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddique. Setelah menyelesaikan tugasnya, Palguna kemudian kembali mengajar di Universitas Udayana, Bali, tempat kelahirannya.

Namun, kenyataan yang lebih mengejutkan – kalau tidak mengecewakan – adalah Palguna merupakan mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), parpol utama yang menyokong Jokowi semasa pemilihan presiden Juli tahun lalu. 

Keputusan Jokowi untuk memilih Palguna yang notabene berasal dari PDI-P sangat patut untuk dipertanyakan. Apakah di balik itu semua ada kepentingan politik? Atau, apakah ada pengaruh dari luar Jokowi (baca: PDI-P) yang turut menentukan kemenangan dari salah seorang MK yang baru tersebut? 

Palguna pernah menjadi anggota MPR utusan daerah Bali dan bergabung dengan Fraksi PDI-P pada periode 1999-2004.

Bukan hal mustahil jika keputusan presiden tersebut diwarnai cengkeraman dari internal partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri tersebut. 

Kita telah berkaca ketika Jokowi mengumumkan susunan kabinetnya tahun lalu, yang tak sedikit terdiri dari politisi partai Koalisi Indonesia Hebat, ataupun orang-orang dekat dari Megawati. Sebut saja Siti Nurbaya, politisi Nasional Demokrat ataupun Susi Pudjiastuti, CEO dari perusahaan aviasi Susi Air yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Megawati. Lalu, Jaksa Agung HM Prasetyo, mantan kader Partai Nasdem. (BACA: Masyarakat kecewa jaksa agung asal partai politik)

Berbagai kritikan mengalir dari berbagai kalangan di Indonesia ketika Jokowi menunjuk Prasetyo sebagai jaksa di lembaga hukum tinggi Mahkamah Agung. Hal itu pun sangat wajar sebab latar belakang Prasetyo sendiri merupakan politisi NasDem. Konflik kepentingan lagi-lagi yang menjadi sumber dari kekhawatiran ini. (BACA: Peran Surya Paloh di balik pengangkatan Jaksa Agung baru)

Hal ini pun terkait dengan status mantan ketua MK Akil Mochtar yang merupakan politisi Golkar. Dan terlepas dari apakah Akil melakukan tindak pidana korupsi secara individual atau untuk partai, penegak keadilan yang berasal dari partai politik tetap menimbulkan “mosi tidak percaya” di banyak kalangan. Maraknya kasus korupsi yang terjadi di kancah politik Indonesia memang telah melorotkan kepercayaan publik terhadap politisi. 

Kekhawatiran itu pun dapat dimengerti sebab selama lebih dari satu dekade reformasi dikumandangkan, dunia politik telah didasarkan pada kepentingan partai sementara, bukan lagi kepentingan rakyat. 

Kembali kepada Palguna. 

Ada tidaknya pengaruh politik dalam pemilihan Palguna kini tidak perlu dipermasalahkan (meskipun kekhawatiran itu tetap ada). Yang pokok adalah Palguna dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Ia tentu diharapkan dapat membawa hukum yang transparan dan tidak berat sebelah. Dan yang paling penting, ia harus mengambil setiap keputusan strategis dengan sikap netral dan independen, tanpa pengaruh dari partai darimana ia berasal.

Selamat bertugas Pak Palguna, kami menantikan untuk melihat kinerja Anda. —Rappler.com

Karolyn Sohaga adalah seorang aktivis sosial yang memiliki minat pada sastra, isu perempuan, dan hak asasi manusia.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.