Kontroversi Kapolri pilihan Jokowi

Uni Lubis
Kontroversi Kapolri pilihan Jokowi
Meskipun masa pensiunnya baru jatuh pada Oktober mendatang, Jenderal Sutarman harus bersiap-siap untuk menyerahkan tongkat komandonya kepada juniornya, Budi Gunawan.

Komisaris Jenderal Pol. Drs. Budi Gunawan, SH, MSi, PhD, demikian nama lengkap jenderal kelahiran Surakarta, 11 Desember 1959 itu, diusulkan namanya oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo ke DPR untuk menjadi Kepala Polri yang baru.

Prosesnya terbilang cepat. Surat dari Komisi Kepolisian Nasional kepada Presiden datang pada Jumat pagi (8/1), pada Jumat sore Presiden Jokowi sudah berkirim surat ke DPR. Isinya: mencalonkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.

Sutarman, pejabat yang bakal digantikannya, adalah mantan ajudan Presiden Abdurrahman “Gus Dur” Wahid. Ia dulu sering menemani Presiden Gus Dur berjalan-jalan di halaman istana. Meski pensiunnya masih Oktober 2015, tapi Presiden rupanya menghendaki pergantian Kapolri dilakukan segera. 

Sang pengganti, Budi Gunawan, pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Budi jelas bukan sembarang ajudan. Di antara ajudan Megawati, Budi paling banyak diperbincangkan. Ia punya hubungan luas dengan media. Bukan hanya itu, hubungannya dengan para elite PDI Perjuangan terjalin hingga kini. Erat dan rapat.

Kalau Anda masih ingat, sewaktu kampanye pemilihan presiden, tepatnya pada Juni 2014, salah satu tokoh PDI-P, Trimedya Panjaitan, bertemu dengan Budi Gunawan. Mereka makan bersama di sebuah restoran di Menteng. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Gumay juga ada di restoran yang sama. 

Pertemuan itu bocor.  Kata Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, pertemuan Budi dan Trimedya itu tidak bersifat rahasia. “Kalau rahasia mengapa di tempat terbuka,’’ tanya Badrodin. Anggota KPU itu, kata Badrodin, tidak sengaja di situ. Mereka makannya di meja terpisah. Bagi saya, pertemuan itu menunjukkan kedekatan Budi dengan elit PDI-P.

Budi adalah lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1983. Ia peraih Adhi Makayasa, gelar yang diberikan kepada perwira lulusan terbaik di angkatannya.  Budi menjadi satu dari sembilan nama calon yang diajukan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhi Purdijatno. Sembilan nama itu semuanya berbintang tiga, dengan prestasi yang berkilau.

Komisi Kepolisian Nasional, setelah melakukan wawancara ke atas –maksudnya ke atasan calon, ke samping –ke sesama perwira sederajat, dan ke bawah – ke anak buah si kandidat, mengajukan lima calon kepala Polri. 

Mereka adalah Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Priyatno, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Suhardi Aulius, serta Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Putut Eko Bayuseno.

Yang pernah menjadi ajudan ada dua orang: Putut Eko Bayu Seno dan Budi Gunawan. Putut Eko Bayu pernah menjadi ajudan Presiden SBY pada 2004-2009. Ia lulusan Akpol angkatan 1984. Putut bukan peraih Adhi Makayasa. Lulusan terbaik angkatan 1984 adalah Brigadir Jenderal Pol Wahyu Indra Pramugari, kini 53 tahun, yang kini menjadi Widyaiswara Madya Sespim Polri.

Di antara nama yang diajukan Komisi Kepolisian Nasional itu, yang paling senior adalah Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, yang juga merupakan Wakil Kepala Polri. Badrodin adalah lulusan angkatan 1982, dan merupakan peraih Adhi Makayasa. Calon paling junior adalah Komisaris Jenderal Suhardi Alius, kini kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Ia angkatan 1985.

Profil Budi Gunawan sudah banyak ditulis di berbagai media selama dua pekan ini sejak namanya digadang-gadang bakal diajukan sebagai kepala Polri. Dia pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Kepala Polda Jambi, Kepala Polda Bali, dan terakhir adalah kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri. Pendek kata, dari segi karier, ia termasuk komplit.

Budi Gunawan juga termasuk salah satu jenderal polisi yang tulisannya sering muncul di majalah. Ia pernah menjadi kolumnis majalah GATRA, dan majalah Forum Keadilan. Tulisannya cukup lancar, mengupas persoalan-persoalan aktual, dan melihatnya dari sisi keamanan. 

Pencalonan Budi mengundang sorotan, karena namanya dikaitkan dengan rekening gendut sejumlah jenderal polisi. Kata ‘gendut’ bukanlah pertanda lucu atau sehat. Di masa sekarang, gendut merupakan salah satu tanda tidak sehat, karena terlalu banyak lemak menempel. 

Masalah rekening gendut ini tak pernah tuntas. Data kiriman dari Pusat Penelusuran dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dikirim ke Mabes Polri, tapi siapa saja yang punya rekening tambun tidak pernah dibuka. Seingat saya, baru dua polisi yang divonis karena memiliki rekening tidak wajar. 

Mereka adalah Inspektur Jenderal Djoko Susilo, bekas Direktur Lalu Lintas Polri, yang posisinya terakhir adalah gubernur Akademi Kepolisian. Hartanya yang disita KPK ditaksir sekitar Rp 232 miliar. Wakil Djoko, Brigadir Jenderal Dikdik Purnomo, kini tengah diadili.

Polisi kedua yang divonis karena rekeningnya tidak wajar adalah Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Mei 2013 oleh Kepolisian Resor Kota Sorong. Ia dituduh melakukan tiga kejahatan: pencucian uang, pembalakan liar, dan penimbunan bahan bakar minyak ilegal. Jaksa menuntutnya 15 tahun, tapi hakim Pengadilan Negeri Sorong memvonisnya 2 tahun. Dakwaan pencucian uang dinyatakan tidak terbukti.

Di pengadilan banding, hukuman untuk Labora naik menjadi 8 tahun. Dan di pengadilan kasasi, hukumannya bertambah lagi, menjadi 15 tahun. Mahkamah Agung juga memberi hukuman tambahan: Rp 5 miliar atau subsider 1 tahun. 

Rekening gendut memang sesuatu yang sensitif di era sekarang, termasuk untuk polisi. Namun hingga kini belum ada keputusan apapun yang menyatakan bahwa Budi bersalah secara hukum karena memiliki rekening tak wajar. 

Oleh karena itu, secara hukum sah-sah saja bila Jokowi ingin mengajukan Budi sebagai kepala Polri. Suka atau tidak suka, secara hukum Budi Gunawan memang boleh dicalonkan. Saya masih ingat, ketika Pak Badrodin Haiti dicalonkan sebagai wakil Kepala Polri, namanya juga dikaitkan dengan rekening gendut.

Kepala Polri merupakan jabatan strategis yang sangat menentukan, bukan hanya dalam masalah keamanan, melainkan dalam persoalan hukum. Apa jadinya bila kepala Polri tidak sehati dengan presiden? —Rappler.com

Uni Lubis, mantan pemimpin redaksi ANTV, nge-blog tentang 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.