Surya Paloh, Istana, dan pencalonan Budi Gunawan

ATA
Surya Paloh diam-diam bertemu dengan Megawati Selasa malam. Salah satunya, untuk membahas Budi Gunawan.

 Joko Widodo sedang berbincang dengan Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh di kantor Komisi Pemilihan Umum, 1 Juni 2014. Jokowi saat itu akan mengambil nomor urut untuk berlaga di Pemilihan Presiden pada 9 Juli 2014. Foto oleh Adi Weda/EPA 

JAKARTA, Indonesia — Kemunculan Surya Paloh di Istana Negara menimbulkan pertanyaan. Dalam rangka apakah Ketua Umum Partai Nasional Demokrat ini menyambangi Presiden Joko “Jokowi” Widodo?   

Di depan awak media, Paloh yang baru saja bertemu Presiden Jokowi tak mengatakan secara gamblang isi pembicaraan. Namun ia sempat bertutur soal langkah presiden untuk pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polisi RI.  

“Saya kira Pak Presiden menunggu hasil akhir dari keputusan DPR. Karena Bapak Budi Gunawan telah diusulkan dan diproses oleh DPR. Pemerintah hanya mengikuti perkembangan terakhir,” katanya, Rabu (14/1).

Karena itu, kata Paloh, belum ada pembicaraan mengenai penggantian nama Budi sebagai calon Kapolri terpilih. Paloh kemudian mengatakan akan menunggu sikap Presiden Jokowi. “Kita lihat saja nanti ke depan. Kita hargai keputusannya.”

Paloh tanggapi hasil uji kelayakan Budi

Usai bertutur soal sikap Jokowi, Paloh memberikan komentarnya soal lulusnya Komjen Polisi Budi Gunawan dalam uji kelayakan sebagai Kepala Polisi di depan Komisi Hukum DPR RI siang ini di Senayan.

“Ya, kita hormati lembaga negara kita. Kalau saya dimintai pendapat, ya harus kita hormati keputusan itu,” katanya.

Ia kemudian menegaskan, pernyataannya itu bukan berarti mendukung Budi, tapi mendukung tatanan sistem kenegaraan. “Bukan personalia atau pribadi siapa pun,” katanya.

Soal status Budi sebagai tersangka dugaan penerimaan suap, seperti yang disangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia mengatakan masih ada asas praduga tak bersalah.  

“Asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocent itu harus kita kedepankan. Sama halnya lembaga KPK atau lembaga apa pun juga. Siapa yang bisa memastikan mereka tidak melakukan kesalahan dalam melakukan kebijakan dan keputusannya,” katanya.

Tapi ia mengatakan, ia tak mau mempermasalahkan status Budi. “Tapi seharusnya KPK pun tahu kalau ini sudah masuk, diusulkan presiden,” katanya.

Paloh kemudian menyinggung soal ego sektoral. “Mencari kesalahan seseorang itu gampang. Dan itu tidak hanya berlaku kepada orang di luar kita, termasuk kita sendiri, mancari-cari kesalahan. Tapi berupaya untuk selalu menempatkan kepentingan yang lebih besar. Meningalkan kepentingan atau ego pribadi, korporasi, sektoral,” katanya.

Paloh kemudian menambahkan, ia juga tidak yakin Presiden Jokowi akan mengganti calon Kapolri. “Tidak sesederhana itu, saya pikir. Coba lihat pendapat beliau, dengan posisi sebagai presiden, dia harus melihat dengan kepentingan yang lebih besar lagi dan bersikap lebih baik terhadap suatu kebijakan apapun,” katanya.

Bertemu Megawati

Sebelum bertemu Presiden Jokowi siang ini, Surya Paloh ternyata sudah berdiskusi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. PDI-P adalah partai pengusung Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden tahun kemarin.  

Ia mengaku hanya mengobrol dengan Mega. “Ngobrol yang pasti. Kan bagaimanapun koalisi,” katanya. Selain membahas Budi, ia mengaku juga membahas masalah lain.

Editorial media milik Surya Paloh kritik KPK

Entah kebetulan atau tidak, pagi ini, editorial harian Media Indonesia dan Metro TV, mengkritik langkah KPK menetapkan Budi sebagai tersangka. Media Indonesia dan Metro TV berada dibawah naungan Media Group, kelompok usaha media yang didirikan oleh Surya Paloh.

Editorial itu berjudul “Hukum yang Mengganggu Tatanan.” Editorial itu mempertanyakan sikap KPK yang menetapkan Budi sebagai tersangka. “Kita mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sejauh bertujuan menjaga tatanan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, kita khawatir penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka seperti menginterupsi tatanan itu sehingga muncul kegaduhan politik,” katanya.

Di ujung editorial mengatakan bahwa KPK tak selalu benar. “Kritik menandakan KPK tak selamanya betul karena tidak boleh ada lembaga yang dianggap atau menganggap diri tak bakal melakukan kesalahan sehingga pantang dikritik,” tulis editorial tersebut.

KPK, menurut editorial tersebut, semestinya menjawab dengan gamblang pertanyaan-pertanyaan itu. “Itu akan meyakinkan publik bahwa yang dilakukan KPK juga demi memelihara tatanan berbangsa dan bernegara. Bila tidak, kita khawatir kegaduhan yang merusak bakal meluas dan memuncak bila DPR meloloskan Budi Gunawan serta Presiden tetap melantiknya,” tulisnya. —Rappler.com 


Laporan lengkap:

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.