Anak muda Indonesia pilih ‘korupsi’ untuk hindari urusan dengan polisi

Uni Lubis
Anak muda Indonesia pilih ‘korupsi’ untuk hindari urusan dengan polisi

AFP

Survei Transparansi Internasional menunjukkan 57% anak muda Indonesia pernah terlibat dalam tindakan koruptif agar terhindar dari berurusan dengan polisi. Bagaimana komitmen mereka atas pemberantasan korupsi?

Simpang-siur bagaimana menyebut posisi Komisaris Jendral (Pol) Badrodin Haiti menjadi bumbu pemberitaan seputar pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan. Pemberitaan media dan percakapan di media sosial begitu gencar, terutama sejak Budi dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Pemberitaan media yang mengupas perkembangan terbaru kisruh pengangkatan Kapolri menjadi bahan cuitan di Twitter dan status Facebook, dua media sosial yang paling populer untuk menyuarakan aspirasi politik dan sosial. Percakapan di media sosial diambil oleh media siber dan media tradisional untuk mengembangkan isu.  

Titik sentral perbincangan masyarakat termasuk di media sosial masih Presiden Joko “Jokowi” Widodo, tokoh kunci yang menentukan apakah Budi Gunawan akan dilantik atau tidak. Jokowi sudah memutuskan menunda (bukan membatalkan) pelantikan Budi Gunawan yang sudah disepakati DPR RI sebagai calon Kapolri. Jokowi memberhentikan Kapolri Jenderal Sutarman dan menerbitkan keputusan presiden memberikan Wakapolri Badrodin Haiti kewenangan Kapolri. Senin (19/1), Wakapolri Badrodin sudah diundang mengikuti sidang kabinet.

Melalui linimasa-nya, Iwan Setyawan (@Iwan9S10A) , kepala eksekutif  Provetic, sebuah lembaga riset dan konsultan media sosial, menyampaikan data percakapan netizen terkait Jokowi yang di ranah Twitter menggunakan akun @jokowi_do2

Akun ini terakhir berkicau pada 22 Agustus 2014, saat pengumuman Mahkamah Konstitusi yang mengukuhkan kemenangan pasangan Jokowi-JK dalam Pemilihan Presiden. Sejak dilantik menjadi Presiden, Jokowi lebih aktif menyampaikan pikirannya melalui Facebook. 

 
//

Menurut Iwan, sejak 1 November 2014 hingga 15 Januari 2015, terkumpul sebanyak 1,4 juta tweet mengenai Joko Widodo, atau rata-rata 19 ribu kicauan per hari.

Dari 1,4 juta tweet itu, Jokowi cenderung dibicarakan secara netral. Rata-rata dalam 3 bulan terakhir, positive sentiment Jokowi selalu lebih tinggi dari negative sentiment (25% vs 17%), hingga 15 Januari 2015.  

Untuk pertama kalinya dalam tiga bulan, pada tanggal 15 Januari itu sentimen negatif terhadap Jokowi tercatat paling tinggi. Iwan, novelis yang pernah 10 tahun menjadi Director of Internal Client Management, Nielsen Consumer Research, New York, USA menyebutkan, perbincangan paling mendominasi selama Januari 2015 adalah mengenai pencalonan Kapolri (22,497%) disusul oleh topik terkait bahan bakar minyak (BBM).  

Jumat (16/1) Jokowi mengumumkan harga baru BBM, turun menyesuaikan dengan harga internasional. Harga baru berlaku mulai Senin (19/1) Pukul 00.00 WIB.

Selain terkait pencalonan Kapolri yang kontroversial dan ditentang sebagian publik dan sebagian relawan Jokowi, percakapan terkait Jokowi dipicu juga oleh tema KPK (14,756%) dan Megawati Soekarnoputri ( 6,782%). Pada tanggal 15 Januari, kata “Kapolri”, “Tersangka”, “Jokowi” dan “Tuhan” masuk dalam empat dari 10 trending topic Twitter di wilayah Jakarta.  

Ketika saya mengontak Iwan, dia mengatakan tidak memiliki data usia yang mendominasi percakapan terkait Jokowi dan Kapolri. Namun, kita bisa asumsikan pengguna aktif Twitter adalah kaum muda.

Maka, hangatnya percakapan terkait Jokowi dan Kapolri banyak ditopang oleh kaum muda. Diskusi mengenai pergantian Kapolri tak lepas dari isu rekening gendut, alias rekening bank milik jenderal polisi yang dianggap patut dicurigai publik karena jauh lebih besar ketimbang hasil akumulasi gaji sebagai jenderal polisi.  

Budi Gunawan adalah salah satu nama yang disebut terkait dengan rekening gendut. Badrodin Haiti juga. Keduanya sudah membantah dan pernah dinyatakan “clear” oleh pemeriksanaan internal Polri. Artinya, rekening “gendut” mereka dianggap tidak melanggar aturan Polri. Tapi Budi Gunawan kini berstatus tersangka korupsi.

Persepsi kaum muda terhadap korupsi

Sepasang ‘Polisi Cilik’ berpartisipasi dalam sebuah program keselamatan berkendara di Jakarta pada 26 Januari 2014. Foto oleh Adek Berry/AFP

Kepedulian anak muda terhadap nasib institusi Polri dan isu korupsi yang tergambar pada maraknya perbincangan di media sosial tentu menggembirakan. Secara sadar atau tidak, percakapan media sosial menjadi “digital academy” bagi penggunanya untuk lebih peka terhadap isu politik, sosial, ekonomi, maupun hukum. Kalau gosip dunia hiburan dan perkembangan teknologi komunikasi termasuk gadget terbaru jangan ditanya.  Pula debat soal klub olahraga favorit.

Bagaimana sebenarnya kaum muda Indonesia memandang isu korupsi?  

Tahun lalu, Transparansi Internasional merilis Youth Integrity Survey, survei terkait persepsi kaum muda terhadap korupsi. Survei dilakukan di paruh kedua 2012, kepada responden usia 15-30 tahun di empat negara, yakni Indonesia, Fiji, Sri Lanka, dan Korea Selatan. Survei bertujuan mengetahui bagaimana persepsi kaum muda terkait korupsi dan integritas, termasuk pengalaman mereka berurusan dengan isu korupsi di berbagai lembaga  publik.

Hasilnya menarik. Lepas dari tampak permukaan bahwa isu korupsi kian jadi perhatian anak muda dan mereka bersemangat ikut dalam isu melawan korupsi, tingkat integritas mereka dalam situasi “krisis”.  Sebanyak 57% dari responden Indonesia menjawab “Ya” saat ditanya apakah dalam 12 bulan terakhir pernah bersentuhan dengan upaya tindak korupsi. Angka 57% merujuk kepada mereka yang ingin menghindari berurusan dengan polisi. Ini angka tertinggi.

Orang muda yang disurvei di empat negara menunjukkan kecenderungan permisif terhadap tindak korupsi jika hal itu menguntungkan dirinya. Misalnya, mendapatkan tempat di sekolah, atau mendapatkan akses pekerjaan. Untuk di Indonesia, selain menghindari berurusan dengan polisi, tindakan yang berlawanan dengan prinsip integritas dilakukan dalam kaitan mengurus dokumen, termasuk dokumen kesehatan dan izin usaha, serta memastikan diri lulus ujian  sekolah. 

Tidak mengejutkan, di mata responden Indonesia, institusi publik yang dianggap buruk integritasnya, tertinggi persentasenya adalah administrasi pemerintah pusat, angkanya 55%. Pemerintah daerah menduduki peringkat kedua sebagai institusi yang buruk integritasnya, yakni 30%, disusul institusi pendidikan milik negara 28% dan kepolisian 24%.  

Sebanyak 80% responden percaya bahwa orang dengan integritas baik tidak pernah bohong, dan 75% percaya orang seperti ini tidak pernah melanggar peraturan atau hukum. Tak kurang dari 72%  anak muda yang disurvei di empat negara mengatakan akan melanggar aturan untuk kepentingan personal, misalnya menerima bantuan dari keluarga dan atau kenalan untuk mendapatkan pekerjaan. 

Sepertiga atau 33% dari responden mengatakan, mereka yang terlibat dalam tindak korupsi dan melanggar aturan punya peluang untuk lebih sukses dalam karir maupun bisnisnya.  

Di Indonesia, Fiji, dan Sri Lanka, 30% responden mengatakan memberikan hadiah kecil termasuk pemberian uang kepada petugas atau pejabat publik bisa dibenarkan. Di Korea Selatan yang menjawab seperti ini mencapai 72%. Artinya, memberikan tip kepada petugas, mereka anggap bukan korupsi, alias boleh.

Lepas dari data yang bikin miris di atas, ada yang lumayan menggembirakan. Sebanyak 50% responden akan melaporkan tidak korupsi yang ditemuinya, dan 80% berkeinginan ikut serta dalam pemberantasan korupsi dan membangun integritas, meskipun mereka masih ragu apakah aspirasi mereka didengar pihak berkepentingan.

Pendek kata, salah satu temuan umum dari survei ini, adalah sikap permisif anak muda di empat negara termasuk Indonesia, untuk melanggar aturan termasuk melakukan korupsi dalam bentuk memberikan imbalan, sepanjang membuat mereka diuntungkan, apalagi kalau bisa membuat lebih kaya. 

Hasil lengkap survei integritas ini bisa dibaca di sini

Ada kontradiksi antara keinginan anak muda untuk ikut dalam kegiatan memberantas korupsi dengan sikap mereka sehari-hari saat berurusan dengan aparat. Ini tak lepas dari persepsi aparat korup yang masih tinggi, sehingga kita sering menyebut dengan sikap, “Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah?” 

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2014, Indonesia ada pada urutan ke 107. Sedikit membaik dibanding tahun lalu, di mana Indonesia ada di urutan ke 114.

Direktur Senior Transparansi Internasional bidang Kebijakan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daniel Dudis, saat meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi, Desember 2014, memuji upaya pemerintah Indonesia memberantas korupsi. Menurut Dudis, pemerintah baru di bawah  Jokowi telah menunjukkan keseriusan pemberantasan korupsi dengan melibatkan KPK untuk mengevaluasi calon-calon menteri kabinetnya.

Saat mengajukan Budi Gunawan sebagai calon kapolri, Jokowi tidak melibatkan KPK. Juga saat menunjuk jaksa agung.

Kini semua menunggu komitmen Jokowi, apakah masih seperti janjinya saat kampanye atau luntur dikepung kepentingan politik praktis dan syahwat kekuasaan? —Rappler.com

Uni Lubis, mantan pemimpin redaksi ANTV, nge-blog tentang 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.