Jokowi, Prabowo, dan koalisi baru?

Apa rasanya jika seorang presiden membentuk koalisi baru dengan mantan rivalnya di pertarungan tunggal pemilihan presiden? 

Mungkin Presiden Joko “Jokowi” Widodo punya jawabannya. 

Sebab, siapa menyangka bahwa sehari setelah 100 hari pemerintahannya, Jokowi justru menemui Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (29/1). 

Pertemuan itu dicurigai sebab berlangsung di tengah-tengah memanasnya konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, yang diyakini bermula dari pencalonan tunggal Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. 

Seperti yang telah kita ketahui, pencalonan itu dikritik keras dari berbagai kalangan, terutama pendukung Jokowi, mengingat bahwa Budi adalah orang dekat Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P. Pernyataan yang baru-baru ini mengakui bahwa pencalonan itu bukan berasal dari Jokowi pribadi pun semakin memperkuat asumsi bahwa ada intervensi yang mencoba mengontrol Jokowi.

(BACA: Ada partai yang menekan Jokowi)

Budi sendiri masih dalam proses hukum dalam statusnya sebagai tersangka di lembaga anti-rasuah KPK.

Keputusan ini sudah jelas tidak baik. Jokowi sudah melihat itu. Keputusan yang didasarkan pada kepentingan politik dari partai tertentu tidak akan memperbaiki kredibilitas polisi yang sudah buruk di mata masyarakat. Hal ini seharusnya cukup menjadi peringatan bagi Jokowi untuk segera melepaskan diri dari pengaruh individu maupun partai apapun itu.

Dalam wawancara dengan harian Kompas (30/1), Jokowi mengungkapkan bahwa ia, sebagai kepala negara, tidak tunduk kepada pengaruh siapapun. Sikapnya yang mendengarkan berbagai pendapat dari berbagai kalangan tidak dapat diterjemahkan sebagai “manut” karena keputusan akhir tetap berada di tangannya. 

“Kalau saya minta pendapat seseorang, bukan berarti orang itu memengaruhi saya. Sebab, tipikal saya memang mendengar banyak orang […] Tapi, keputusan akhir, kan, tetap di tangan saya, mana yang masuk logika, mana yang masuk kalkulasi, dan mana yang tidak,” ungkap Jokowi. 

Sejalan itu, ahli politik mengatakan bahwa sikap Jokowi yang membentuk Tim Konsultatif Independen untuk menyelesaikan isu KPK vs Polri (Tim 9) adalah isyarat bahwa beliau sudah mulai mencoba lepas dari pengaruh Megawati.

Namun apakah pertemuannya dengan Prabowo dapat dibaca sebagai isyarat lain untuk Megawati bahwa Jokowi tidak dapat diatur oleh siapapun melainkan dirinya sendiri?

Kalau memang demikian, saya setuju. Sebab benar, Jokowi adalah pemimpin sah negeri ini. Dia dipilih oleh rakyat. Rakyat memilih dia. Bukan memilih PDI-P, apalagi ketuanya.

Tapi saya tidak setuju jika langkah Jokowi bertemu Prabowo merupakan langkah politik untuk menjajaki kemungkinan koalisi baru. Saya tidak setuju jika Jokowi menjalin ‘pertemanan’ politik dengan pihak baru.

Analis politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengatakan kepada saya bahwa, “Jika engkau menemui ular dan politisi di hutan, yang harus kau bunuh adalah politisinya”.

Saya bertanya mengapa. Dia menjawab, “Sebab politisi lebih berbahaya dari ular berbisa manapun di dunia ini.”

Dia melanjutkan, “Itu bahayanya  bagi politisi, bagi presiden kita yang non-politisi. Semua akan menjepit dia, sebab tampaknya Jokowi sudah mulai memperlihatkan gelagat yang berseberangan dengan kepentingan mereka.” 

Saya setuju dengannya.

Dalam politik, tidak pernah ada kawan. Yang ada hanya kepentingan. Politisi PDI-P, Effendi Simbolon, dapat menjadi contoh.

Seperti dilansir banyak media, akhir-akhir ini Effendi semakin sering berkicau memojokkan Jokowi dengan kritik pedas terhadap setiap kebijakan yang diambil sang presiden. 

Effendi bahkan dengan berani menyinggung soal pemakzulan dengan berkata bahwa, “Untuk siapapun yang ingin menjatuhkan Jokowi, sekarang adalah waktunya, sebab sedang banyak celahnya.”

Sikap politisi ini yang begitu berani ini patut dipertanyakan. Megawati adalah sosok yang dihormati di PDI-P. Alangkah mustahil jika pernyataan-pernyataan tersebut keluar begitu saja tanpa disaring dahulu melalui dia.

Lalu, pertanyaan berikutnya adalah haruskah Jokowi meninggalkan PDI-P dan menjalin koalisi baru dengan pihak di seberang? Atau haruskah dia menjadi presiden independen, mengikuti jejak wakilnya dulu semasa memimpin Jakarta, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama?

Kedua pilihan itu sangat dilematis dan hampir mustahil. Harus diakui, Jokowi butuh kendaraan politik, meskipun tekanan dari koalisi pengusungnya itu semakin kencang. Bagaimanapun ia berada dalam realitas politik yang penuh intrik.  

Pilihan untuk melompat ke KMP pun bukan pilihan yang bijak. Pilihan itu layaknya “keluar dari kandang harimau, masuk ke mulut buaya”.

Yang perlu dilakukan Joko adalah bertahan sambil menyusun strategi baru. Ia butuh kekuatan baru untuk menyokongnya. Dan ia pun harus menunjukkan siapa pemimpinnya. Dia harus berani dan tegas.

Ya. Presiden Indonesia adalah Anda, Pak Jokowi. Pimpin kami dan kami akan mendukung Anda. Pimpin kami dan kepercayaan kami akan kembali kepada Anda. —Rappler.com

Karolyn Sohaga adalah seorang aktivis sosial yang memiliki minat pada sastra, isu perempuan, dan hak asasi manusia.