Seorang teman mengirim saya data penjualan motor sepanjang 2014. Totalnya 7,9 juta unit. Perkiraan nilai penjualan motor selama 2014 sekitar Rp 100 triliun.
Penjualan 2014 ini tumbuh dua kali lipat dibandingkan 2004. Satu dekade lalu penjualan motor hanya sekitar 3,9 juta unit. Luar biasa.
Saya coba mencari data total populasi motor yang masih aktif membayar pajak dengan perpanjangan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Ternyata susah. Info justru saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Data BPS secara akumulatif dari 1987-2013 menunjukkan total jumlah motor mencapai 84 juta unit. Dengan tambahan (pembulatan) 8 juta unit pada 2014 terdapatlah angka 92 juta unit.
Asumsikan penjualan 2015 sama dengan 2014 maka akan terdapat angka fantastis: 100 juta unit motor pada akhir 2015. Meleset-meleset 2016 tembusnya.
Wajarlah kalau meleset dikit, namanya juga prediksi amatir seperti saya. Asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikerjakan orang-orang pintar dengan bantuan konsultan asing saja meleset melulu.
Motor 100 juta unit. Ya, itulah yang sedang ingin saya bahas. Populasi motor 100 juta.
Saya coba browsing, pelaku bisnis sungguh optimis mengenai penjualan motor di tahun-tahun ke depan, bahkan dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang pertumbuhannya mengalami penurunan. Potensi pasar Indonesia untuk penjualan motor sungguh besar. Demikian kata mereka.
Dari hitungan bisnis memang menggiurkan. Per tahun penjualan motor menghasilkan Rp 100 triliun lebih. 80 persen penjualan menggunakan lembaga pembiayaan. Berarti pendapatan rentenya pun lumayan.
Apalagi di negara yang literasi atas keuangannya rendah, santapan empuk lembaga keuangan. Pertanyaan masyarakat bukan kena bunga berapa tapi cicilan per bulannya berapa.
Logika mereka tidak sampai kalau menghitung 4-5 tahun mengangsur totalnya bisa 2 kali harga tunai, sementara itu motor yang mereka beli, harganya turun terus setiap tahun.
Itu dari penjualan dan bunga. Dampak pengganda bisnis motor juga meliputi bengkel, jumlah karyawan industri, montir, penjualan suku cadang, bahkan sektor informal seperti tambal ban misalnya.
Kabarnya, nilai per tahunnya di atas Rp 200 triliun. Banyak ya. Saya belum menghitung pendapatan pajak untuk negara karena belum sempat mencari datanya.
Intermezzo tentang tambal ban. Asosiasi tambal ban sangat memperhatikan UUD 1945. Terutama pasal 33 tentang bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai negara.
Sekali saja ada politisi yang mencoba memasukkan udara dikuasai negara, maka tukang tambal ban se-Indonesia akan berdemo. Hidup tukang tambal ban!
Lalu, berapa jumlah polisi di Indonesia?
Sekarang mari melihat data lain. Adakah yang tahu berapa jumlah polisi se-Indonesia? Jumlahnya sekitar 425 ribu personel. Darimana data tersebut? Jumlah itu disebutkan pengacara Komisaris Jenderal Budi Gunawan (calon Kapolri tunggal yang sedang terbelit kasus hukum) melalui kalimat saktinya.
Isinya kira-kira: “Kalau 425 ribu personel polisi mogok, bisa bahaya Indonesia, kalau seluruh anggota KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berhenti, Indonesia aman-aman saja”.
Saya tidak ingin membahas omongan pengacara, cuma angkanya kok pas sekali dengan data yang saya butuhkan. Terima kasih Pak Pengacara, semoga Anda lekas kaya.
Balik lagi, asumsikan 425 ribu personel tersebut semuanya polisi lalu lintas (Polantas), maka rasio motor dan polantas mencapai 1:1.222 unit. Luar biasa berat kerja Polantas. Itu kalau semua polisi aktif mengurusi lalu lintas motor.
Bagaimana kalau cuma setengahnya? Sepertiga? Atau seperempat? Betapa timpangnya kemampuan negara melalui polisi untuk mengatur motor.
Sudah biasa kan melihat motor tanpa plat nomor, melawan arus, tanpa helm, tanpa kaca spion, naik trotoar, berposisi di depan traffic light, dikendarai anak usia SD-SMP? Setiap hari jumlahnya semakin banyak dan menjadi hal yang ditoleransi, dibiarkan, seolah bukan tindakan melawan hukum.
Kadang saya juga melihat orang naik motor, sambil merokok, dan mendengarkan musik lewat earphone. Luar biasa! Siapa bilang orang Indonesia tak bisa kerja multitasking?
70 persen kecelakaan melibatkan motor
Angka kecelakaan di jalan raya juga mengerikan karena minimnya kemampuan negara menegakkan disiplin pengguna kendaraan bermotor.
Setiap jam 3 nyawa melayang karena kecelakaan di jalan raya. Tiap bulan 2.000 nyawa lebih. Jauh lebih tinggi dari kematian sebulan di daerah konflik Irak yang mencapai 1.300-an.
Dari kecelakaan tersebut, 70 persen melibatkan motor. Dari total kecelakaan yang melibatkan motor, hampir 20 persen dialami pemotor usia dini.
Angka ini saya peroleh dari wartawan senior yang juga pejuang penerapan safety riding, Edo Rusyanto.
Cukup? Belum. Saya mencoba cek beberapa berita mengenai kriminalitas pencurian motor. Di kota-kota besar kriminalitas jenis ini selalu masuk 3 besar.
Mencurinya cepat, menjualnya cepat. Bisa dilepas cepat di daerah pedalaman, bisa dijual terpisah (per onderdil). Pelakunya pun semakin muda dan dilakukan berkelompok.
Dengan rasio pengamanan yang begitu timpang, tentunya kriminalitas seperti ini semakin banyak.
Ini belum termasuk gerombolan kriminal bermotor yang kerap kali melakukan aksi kekerasan. Cuma mikir saja, andai ada ‘orang gila’ yang berhasil mengajak 5 persen dari total motor yang ada untuk menjadi geng motor, jumlahnya 5 juta motor.
10 kali lipat dibanding total personel kepolisian. Mereka bisa bergerak luar biasa berani karena jumlah yang besar. Sekarang saja gerombolan bermotor itu masih sedikit tapi beraninya luar biasa. Bagaimana kalau jadi organisasi kriminal dengan anggota jutaan. Membayangkan saja saya ketakutan.
Tapi sepertinya kondisi ini tidak pernah mendapat perhatian pemerintah. Polisi pun adem ayem saja seperti tidak ada masalah. Tidak pernah pula protes ke pemerintah. Mungkin demikian nasib polisi sebagai Abdee Negara, eh, itu gitaris Slank ya.
Iklan motor vs Iklan rokok
Saya ingin membandingkan jumlah kematian karena motor dibanding rokok. Tapi datanya belum saya peroleh. Tapi setidaknya sebagai ‘sumber penyakit’, iklan rokok dibatasi, ruang merokok juga demikian, beberapa tempat mulai melarang menjual rokok kepada anak di bawah umur.
Lalu, dengan bahaya kematian dan kriminalitas yang begitu tinggi mengapa iklan motor tidak dibatasi juga?
Iklan rokok tidak boleh ada adegan merokok, iklan motor bebas. Mau pakai adegan jumping, stopping, sampai ban belakang nungging, zig zag, sampai angkat roda depan, semua boleh. Asal ditambah tulisan: adegan dilakukan oleh profesional.
Iklan motor pun selalu menggunakan artis ternama. Entah artis-artis tersebut punya SIM atau tidak, benarkah artis top menggunakan motor tersebut untuk transportasinya (Ya kali, artis top naik motor. Saya saja naik Alphard. Tapi saya bohong).
Kadang saya bertanya pajak yang diperoleh negara dari industri otomotif itu dibuat apa? Menghilangkah uangnya? Kalau nilai penjualan per tahun Rp 100 triliun saja, 10 persennya sudah Rp 10 triliun.
Bagaimana dengan pajak kendaraan setiap tahun? Kalau Rp 100.000 saja per unit, dapat lagi Rp 10 triliun. Hitung-hitungan sederhana per tahun saja menghasilkan pajak Rp20 triliun.
Dana yang mencukupi untuk membangun transportasi massal dengan harga terjangkau. Sayang tidak dilakukan.
Mungkin pemerintah lebih memprioritaskan program lain seperti mencetak Al Quran, membangun wisma atlet, dan pengeluaran-pengeluaran yang akhirnya jadi proyek abal-abal dan dikorupsi. Vokal tidak kalimat terakhir? (Halah)
Tanpa adanya transportasi massal yang andal dengan harga terjangkau, maka motor akan terus laku dijual. Ribuan anak bangsa akan terus diintai malaikat maut setiap bulan, pelanggaran disiplin di jalan akan menjadi kebiasaan yang sulit dikikis di masa depan, kriminalitas terkait motor akan semakin brutal. Dan semua ini saya baru membahas motor, belum mobil pribadi. Nah! -Rappler.com
Kokok Herdhianto Dirgantoro adalah mantan wartawan, mantan karyawan bank, kini ia mengelola kantor konsultan di bidang komunikasi strategis. Meski demikian, Ia sangat berminat belajar seputar isu ekonomi. Gaya menulisnya humoris, tapi sarat analisis. Follow Twitternya @kokokdirgantoro
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.