Mediasi Ahok dan DPRD berujung makian

JAKARTA, Indonesia — Mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri tak membuahkan hasil. Keduanya malah terlibat adu mulut. 

Sebelumnya, Ahok dan DPRD berselisih paham tentang jumlah anggaran pembelanjaan daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Ahok menuding ada yang janggal, dalam laporan pengajuan anggaran itu usai dikoreksi DPRD. 

Menurut Ahok, anggota dewan diduga memasukkan anggaran fiktif hingga Rp 12,1 triliun. Dengan modus mengubah kembali nomenklatur anggaran, dan memotong anggaran kegiatan antara 10% hingga 15%, dan memasukkannya dalam kegiatan baru. 

Salah satunya adalah untuk pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk kantor kelurahan dan kecamatan yang mencapai Rp 4,2 miliar. (BACA: Polemik APBD 2015: DPRD DKI Jakarta ancam pemakzulan Ahok) 

Adu mulut tak terhindarkan

Dalam mediasi itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A. Temenggung mengungkapkan,  kedua instansi masih berkukuh pada sikapnya masing-masing. (BACA: Laga anti-korupsi Ahok vs DPRD DKI Jakarta, bagian 1) 

Yuswandi menuturkan, keributan tersebut terjadi menjelang rapat ditutup. Tepatnya setelah menyampaikan pendapat akhir. (BACA: Laga anti-korupsi Ahok vs DPRD DKI Jakarta, bagian 2) 

Ahok is so cool. pic.twitter.com/vZosop10m7

— Joko Anwar (@jokoanwar) March 3, 2015

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menambahkan keterangan Yuswandi. Menurutnya sebelum pertemuan berakhir, Ahok bertanya kepada Walikota Jakarta Barat Anas Effendi mengenai pengadaan UPS. (BACA: Laga anti-korupsi Ahok vs DPRD DKI Jakarta, bagian 3)

Pertanyaan itu berkaitan dengan temuan pengadaan UPS di semua kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat pada APBD yang disusun oleh DPRD. Sedangkan pengadaan tersebut tak ditemukan pada wilayah lain.

Pantauan Rappler di lokasi, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abraham ‘Lulung’ Lunggana dan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Triwisaksana merupakan dua dari beberapa orang yang meninggalkan ruang pertemuan paling awal, setelah mediasi dipastikan buntu. 

Ribut-ribut versi Ahok

Usai mediasi, Ahok menjelaskan versinya tentang penyebab kebuntuan tersebut. Ia mengaku menolak berkompromi dengan DPRD. Sikapnya inilah yang memancing amarah para anggota dewan tersebut. 

Salah satu anggota dewan yang memprotes, kata Ahok, adalah Lulung. 

Kata Lulung, Pemerintah DKI telah melanggar hukum dengan mengirimkan versi yang berbeda ke Kementerian Dalam Negeri. ”Kami setuju e-budgeting, tapi kenapa yang dikirim ke Kementerian hanya APBD versi gubernur?” ujar Ahok mengutip Lulung di Balai Kota, Kamis, 5 Maret.

Ahok langsung menimpali Lulung, dengan mengungkit pengadaan UPS di Jakarta Barat dengan nada tinggi. 

Ahok menanyakan proses hingga pengadaan itu tercantum dalam APBD kepada Walikota Jakarta Barat Anas Effendi. Sebab menurut dia, pengadaan UPS senilai Rp 4,2 miliar terdapat di setiap kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat dan tak tercantum di wilayah lain.

Sebelum dijawab oleh Anas, seorang pejabat di Pemerintah DKI yang enggan disebutkan namanya mengatakan sebuah tanggapan terdengar dari barisan anggota dewan atas pertanyaan Ahok itu. “Ini gubernur atau preman?” ujar pejabat itu menirukan suara anggota dewan. Pernyataan inilah yang diduga kuat memperkeruh suasana. Akhirnya pertemuan ditutup. 

Setelah itu, Ahok berujar suasana, di dalam ruang pertemuan sontak memanas. Sebagian anggota dewan meneriakkan kata-kata makian. “Saya tadi sekilas mendengar ada yang berteriak ‘anjing'” kata Ahok.

Ribut-ribut versi DPRD 

Di luar ruang pertemuan, Lulung juga mengungkap ribut-ribut versinya. Ia berujar sikap Ahok yang menekan para satuan kerja perangkat daerah tak etis. Menurutnya, pengadaan UPS sudah melalui pembahasan komisi dan disahkan melalui rapat paripurna. “Gubernur ngamuk, tak pantas gubernur seperti itu,” kata Lulung.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Selamat Nurdin membenarkan kericuhan yang terjadi dalam pertemuan. Selamat berujar, amarah anggota dewan tersulut saat Ahok menyinggung masalah UPS. Alasannya, dewan menganggap Ahok arogan lantaran menunjuk-nunjuk satuan kerja perangkat daerahnya dalam pertemuan formal.

Tapi Selamat membenarkan ada anggota dewan yang melontarkan makian di dalam pertemuan. Sayangnya, ia enggan mengungkap siapa anggota dewan tersebut. 

Mediasi akan digelar lagi 

Karena mediasi tak berhasil, pihak Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menggelar kembali pertemuan serupa pada 17 Maret 2015. (BACA: Ahok laporkan dugaan korupsi APBD Jakarta 2015 ke KPK)

Sekda DKI Saefullah menambahkan, Kemendagri juga akan menerbitkan surat keputusan mengenai evaluasi APBD dalam waktu 15 hari setelah Pemerintah DKI mengirimkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2015 pada 13 Februari lalu. Selanjutnya, Pemerintah DKI kembali membahas peraturan daerah tersebut bersama Badan Anggaran DPRD sebelum diterbitkan.

Namun jika tetap tak membuahkan kesepakatan, Saefullah mengatakan, kepala daerah akan menyusun peraturan gubernur yang menyatakan Pemerintah DKI akan menggunakan APBD 2014 atas persetujuan Menteri Dalam Negeri.

“Kami akan ikuti prosesnya,” ujar Saefullah.—Rappler.com