Agung Laksono menangkan persaingan internal Golkar

Lina
Agung Laksono menangkan persaingan internal Golkar

EPA

Kemenkumham akhirnya akui kepengurusan Agung Laksono di Partai Golkar. Kubu Aburizal Bakrie tak tinggal diam.

JAKARTA, Indonesia – Akhirnya rivalitas dua kubu dalam Partai Golkar mencapai kesimpulan dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui kubu Agung Laksono sebagai pemimpin partai yang sah.

“Setelah mempelajari, mendalami, putusan Mahkamah Partai kami memutuskan seperti amar Mahkamah Partai untuk mengabulkan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepengurusan Agung Laksono jadi selektif, tidak secara total,” kata Yasonna dalam konferensi pers di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Selasa, 10 Maret.

Menurut Yasonna, putusan tersebut sudah berdasarkan pasal 32 ayat 5 UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dimana permasalahan internal partai harus diselesaikan melalui mahkamah partai dan hasilnya bersifat final dan mengikat.

Sebelumnya, Yasonna menolak memberikan keputusan apapun terhadap kisruh internal antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung. Ia bersikukuh bahwa semua permasalahan internal harus diselesaikan secara internal tanpa intervensi pemerintah.

(BACA: Ada kepentingan Jokowi dalam konflik Golkar)

Mahkamah Partai akhirnya memberikan keputusan dan mengesahkan kongres Jakarta dan kubu Agung sebagai pemimpin partai pada 3 Maret. Kongres Bali yang sebelumnya diadakan dan mengangkat kembali Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dinilai tidak transparan, tidak demokratis, dan tidak mengakomodasi aspirasi anggota partai.

Yasonna mengakui bahwa bukanlah hal yang mudah untuk akhirnya mengambil keputusan dan memihak kubu Agung Laksono.

“Ini bagi saya bukan masalah mudah karena keduanya sahabat-sahabat baik saya, baik Pak Aburizal Pak Azis Syamsuddin, Pak Bambang Susatyo, Pak Idrus Marham. Di sebelah sana ada Pak Agung dan Pak Priyo. Buat saya ini keputusan sangat berat. Saya sungguh tidak menikmati keputusan ini. Tapi saya sebagai Menkumham harus mengambil keputusan,” tambah Yasonna.

Agung Laksono, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Pusat, menyambut baik pengakuan Yasonna akan kepengurusan kubunya.

“Kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya karena telah mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar sesuai putusan Mahkamah Partai,” kata Agung, seperti dikutip oleh Kompas.com

Agung sudah mengirimkan daftar formatur kepengurusan partai pada Kemenkumham pada 4 Maret, namun Yasonna meminta Agung untuk kembali mengirimkan susunan kepengurusan baru yang mengakomodasi kader dari kedua belah pihak, lengkap dengan akta notarisnya.

“Kami meminta kepengurusan Golkar di bawah Agung Laksono segera mengirim nama dengan mengakomodir semua kader Golkar yang memenuhi kriteria,” ujar Yasonna, dikutip dari Tempo. 

Sementara itu, kubu Bakrie sudah bersiap dengan gugatan hukum yang akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bendahara Golkar versi Kongres Bali Bambang Soesatyo berkata pada Tempo pada Selasa sore bahwa kubunya akan menggugat Kemenkumham jika akhirnya surat keputusan pengesahan kepengurusan kubu Agung Laksono diterbitkan.

“Kalau dalam waktu dekat ini Menkumham menerbitkan SK pengesahan DPP Golkar yang diajukan Agung, Aburizal akan melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta, meminta agar SK tersebut dibatalkan,” ujar Bambang.

Keluar dari Koalisi Merah Putih

Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), partai-partai pendukung mantan calon presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden tahun 2014 lalu.

Setelah keputusan Kemenkumham menyatakan Agung Laksono sebagai pemimpin partai beringin, Golkar memutuskan untuk hengkang dari KMP. “Kami menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih,” kata Agung, seperti yang dikutip Tempo.co.

Partai Golkar, lanjut Agung, dengan demikian akan mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, meskipun tidak secara otomatis masuk ke dalam Koalisi Indonesia Hebat, kumpulan partai pendukung Jokowi pada pemilu lalu.

“Tidak masuk koalisi. Kami hanya ingin menciptakan iklim politik yang kondusif dengan bergabung bersama pemerintahan,” tegas Agung. —Rappler.com

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.