Yang curang di kala Ujian Nasional

Uni Lubis
Yang curang di kala Ujian Nasional

GATTA DEWABRATA

Sekolah dan orang tua berperan penting cegah kecurangan dalam UN, karena ini awal mula penyemaian bibit korupsi sejak dini di kalangan generasi muda.

Ujian Nasional (UN) bukan sekadar tes. Angka-angka yang dihasilkan dari ujian nasional bisa berbicara banyak hal: mulai dari prestasi, kemajuan murid, kejujuran siswa, hingga kemajuan pendidikan di sebuah wilayah.

Perdebatan mengenai ujian nasional di Indonesia sudah berlangsung bertahun-tahun, sejak pemerintah menyelenggarakan ujian nasional secara serentak, dan menjadikannya sebagai alat utama penentu kelulusan. 

Saya masih ingat, sewaktu menjadi Wakil Presiden pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Jusuf Kalla adalah seorang yang pertama mengatakan bahwa ujian bersama secara serentak di seluruh Indonesia itu penting. Dari ujian ini akan diketahui standar kemajuan pendidikan sebuah daerah. 

Di masa lalu, ketika masing-masing daerah menyelenggarakan ujian sendiri-sendiri, kita akan kesulitan mengukur sejauh mana kualitas pendidikan sebuah provinsi relatif dengan provinsi lain. Apakah nilai 9 pada pelajaran matematika di Kotamadya Yogyakarta sama dengan nilai 9 pada pelajaran matematika di Medan? Tentu susah membuat bandingan karena soalnya tidak sama dan tingkat kesulitannya juga berbeda.

Di masa lalu, ujian nasional pernah menjadi alat penentu kelulusan. Sampai kemudian muncul gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan aturan itu. Namun bukan berarti ujian nasional lalu dihapus. Saat ini ujian nasional berubah fungsi menjadi salah satu alat penentu kelulusan. Nilai ujian nasional digabungkan dengan nilai rapor.

Menjadikan ujian nasional sebagai satu-satunya penentu kelulusan memang sungguh riskan. Ada kalanya, demi menempuh kelulusan yang tinggi, sebagian guru memilih berbuat tercela. Setelah mendapat bahan pelajaran yang diujikan, ia menyuruh seseorang untuk mengerjakan soal ujian nasional itu. Guru dan orang tua murid yang ingin anaknya lulus, merasa tenang, karena ada kongkalikong dengan pengawas. Kunci jawaban didiktekan.

Tahun ini Indonesia memperkenalkan cara ujian model baru: lewat komputer di sekolah. Siswa tak perlu membuat coretan di atas kertas, atau membawa pensil 2B. Siswa hanya perlu memencet layar komputer, untuk mengirim jawabannya. Mirip-mirip gaya e-government, termasuk e-budgeting yang sempat membuat kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dengan wakil rakyat di DPRD.

Eh, masih saja ada yang nakal. Ada yang memindai soal ujian, lalu dimasukkan ke Google Drive. Untung banyak murid yang memilih tak mengakses soal bocoran itu. Kini, si tersangka sudah ditahan polisi

Indonesia, dengan untaian 17.000 pulau lebih, membutuhkan upaya ekstra agar bisa menyelenggarakan ujian nasional.  Banyak peluang untuk terjadinya titik kebocoran. Dari percetakan, jalur distribusi, hingga sekolah.

Untuk menihilkan kebocoran, dibuat berbagai macam soal. Dalam ujian nasional kali ini, kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, pemerintah membuat 11.730 paket soal. Ternyata ada 30 paket yang diunggahkan ke Internet. Kurang dari 0,25%.

Kebocoran juga terjadi di negara lain

Peran guru dan pengawas dalam ujian nasional juga amat penting. Foto oleh Gatta Dewabrata/Rappler

Indonesia tak perlu merasa minder, rendah diri, atau malah takut melihat kebocoran UN itu. Di negara maju, Amerika Serikat sekalipun, kebocoran ujian nasional juga sering terjadi.

Seorang guru tentu menyayangi muridnya. Tetapi bila cintanya berlebihan, rasa sayang itu tak lagi menjadi madu, melainkan malah berubah menjadi racun. Tak hanya membahayakan murid, melainkan juga bagi si guru.

Di Atlanta, sebuah kota metropolitan paling padat di negara bagian Georgia, Amerika Serikat, kasus ini terjadi. Koran New York Times edisi 14 April 2011 memuat cerita dengan judul mengagetkan: Atlanta School Workers Sentenced in Test Score Cheating Case (Pekerja sekolah Atlanta dipidana karena mencurangi hasil ujian).

Delapan dari 10 karyawan sekolah negeri itu didakwa memoles nilai ujian nasonal murid-muridnya, dalam sebuah skandal yang disebut sebagai terbesar sepanjang dimulainya ujian nasional di Amerika. 

Kejahatan yang dilakukan para guru itu bisa mengakibatkan pidana maksimum 20 tahun. Kejahatan yang dilakukan para guru itu adalah, mereka secara “bergotong royong” bahu-membahu mendongkrak nilai para murid. Pemimpin kegiatan ini adalah pengawas sekolah, Beverly L. Hall, yang selalu menekankan kepada para guru pentingnya nilai bagus yang dicapai para murid. Nilai bagus tak hanya bermanfaat bagi para murid, melainkan juga bagi para guru: bonus menanti.

Para guru itu diselidiki sejak 2013. Panel juri di pengadilan menuding 35 pegawai sekolah pemerintah Atlanta, termasuk Hall, berbuat curang demi mendapatkan bonus, mengamankan karirnya, atau demi menyenangkan atasannya. Sebagian besar dari terdakwa mengajukan permohonan maaf, mengaku bersalah, dan menghindari pengadilan. Dua terdakwa lainnya, termasuk Hall, meninggal sebelum kasus ini dilimpahkan ke pengadilan.

Para terdakwa yang telah divonis bersalah itu tak segera masuk penjara. Hakim memerintahkan para guru itu dibebaskan dengan jaminan. Sebelumnya, mereka ditahan sejak 1 April. Mereka baru akan ditahan setelah pengadilan banding, yang prosesnya memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan mungkin tahunan. Itupun jika pengadilan banding tetap memutuskan mereka bersalah.

Kesalahan yang dilakukan para pendidik di mana pun di negara di Amerika Serikat, biasanya hanya mendapatkan penahanan singkat. Paling banter 15 hari.

Situasi ini berbeda dengan yang di Atlanta. Tiga orang kepala sekolah dihukum tujuh tahun penjara. Vonis ini melebihi tuntutan jaksa. Seorang guru sekolah dasar, seorang asisten kepala sekolah, masing-masing mendapat hukuman dua tahun. Ada pula yang divonis satu tahun. Ada pula yang sudah menyatakan maaf, dan mendapat hukuman percobaan plus hukuman sosial berupa pelayanan masyarakat. 

Hakim Baxter, yang memimpin persidangan, marah terhadap para terdakwa yang tetap tak merasa bersalah, dan merasa tak perlu bertanggungjawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. “Mereka harus meminta maaf kepada masyarakat dan anak-anak yang telah mereka rugikan,” katanya. 

Kebocoran UN di India

Barangkali Anda masih teringat gambar yang beredar luas di banyak media dan media sosial, Maret lalu. Gambar foto itu menceritakan banyak hal: kumpulan orangtua dan keluarga murid berdiri di luar ruang sekolah. Beberapa di antaranya memanjat tembok, mengintip lewat jendela. Beberapa lagi mengirimkan kertas melalui tongkat galah.

Kumpulan yang riuh itu ingin membantu anak atau saudaranya yang tengah menempuh ujian sekolah di Sekolah Vidya Niketan, Manhar, sebuah koran di bagian timur negara bagian Bihar, India. Pemandangan serupa bisa dijumpai di kota Hajipur dan Nawada.

Kata salah satu orangtua murid kepada televisi lokal NDTV, ia harus membantu anaknya karena Pak Guru tidak melakukan apapun. “Bahkan mereka sering tidak hadir di kelas,” kata si orangtua murid.

Kecurangan yang tersebar luas itu membuat malu pemerintah setempat. Penyelidikan dilakukan. Sebanyak 1.000 murid didakwa berbuat curang, tapi hanya 600 murid yang dikeluarkan.

Menteri Pendidikan India P.K. Shahi kepada koran The Hindu mengatakan, mencegah kecurangan dalam ujian nasional merupakan tantangan besar pemerintahnya. “Tapi ini juga tanggung jawab masyarakat juga, agar ujian nasional bebas kecurangan,” katanya.

“Saya mengajak orangtua dan keluarga untuk menghentikan kecurangan, agar ujian ini berlangsung jujur dan adil,” kata Menteri P.K. Shani. 

Lebih dari 1,4 juta murid di India ambil bagian dalam ujian negara kelas 10, di 1.200 pusat ujian. Ujian itu dijaga dengan ketat oleh polisi, guru, dan panitia yang dibentuk khusus. Sayangnya, ujian ini dinodai maraknya kecurangan menyebar dengan cepat. 

Meski polisi mengaku telah menjaga dengan ketat, soal ujian beredar luas, difotokopi, dan salinannya beredar. Ada orangtua yang menyogok polisi agar punya akses masuk ke gudang percetakan. Ada pula orangtua yang memaksa masuk kelas, dengan dikawal preman bersenjata, agar bisa menyerahkan kunci jawaban untuk anaknya.

Curang dalam UN awal bibit korupsi

Siswi SMA Negeri 70 Jakarta belajar mempersiapkan Ujian Nasional. Foto oleh Gatta Dewabrata/Rappler                                                      

Laman The Standard, media dari Kenya, pada 17 April ini memberitakan berita dengan judul menohok: Kecurangan di ujian adalah bibit korupsi dan ketidakamanan Kenya.

Berita itu muncul karena kecurangan ujian nasional dirasakan semakin bikin pening. Pelanggaran ini kuncinya adalah di jantung hati para pendidik. Dewan Ujian Nasional Kenya mengaku sudah berbuat cukup banyak, memakan biaya mahal, untuk memangkas jalur curang itu. Dewan Ujian Nasional mencetak materi naskah ujian di Inggris.

Bagi Kenya, yang merupakan salah satu negara miskin dunia, mencetak materi ujian nasional di Inggris merupakan pemborosan besar. Keuntungan malah didapat perusahaan Inggris. “Ini seperti orang miskin yang berlagak jadi kaya dengan memesan makanan dari Hotel Hilton buat merayakan Natal,” tulis Standard.

Jika kecurangan dalam ujian sekolah adalah kongkalikong guru, sekolah, dan orang tua, siapa yang menanggung jika UN terpaksa diulang? Siswa.  

Pengalaman saya sebagai murid, dan wartawan, menulis ulang sebuah laporan belum tentu hasilnya sebagus tulisan pertama yang mendadak hilang file-nya. 

Untuk UN, siswa menyiapkan diri secara serius, teorinya. Jika UN harus diulang, saya membayangkan betapa kesal dan kecewanya siswa lain yang mengerjakan soal ujian dengan baik dan jujur. Mood-nya sudah beda.—Rappler.com

Uni Lubis adalah mantan pemimpin redaksi ANTV. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.