Menteri Anies Baswedan soal koruptor berpendidikan tinggi

“Koruptor itu pengkhianat bangsa.  Bukan sekedar pelanggar hukum pidana,” ini kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan pada jurnalis Rappler Adelia Putri, Sabtu siang, 2 Mei 2015, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. 

Jawaban Anies soal koruptor mengacu kepada pertanyaan yang netizen tanyakan melalui Twitter @RapplerID, soal indeks korupsi tinggi dikaitkan dengan tingginya pendidikan pelaku korupsi. 

@RapplerID @aniesbaswedan Indeks korupsi yg tinggi disebabkan oleh oknum yg jg memiliki pendidikan yg tinggi. Solusi tbaik mnurut bpk?

— WILSONZEKY SIDAURUK (@Wilsonzeky) May 2, 2015

Koruptor, kata Anies, mengkhianati sumpah jabatan, yang didahului kalimat janji kepada Tuhan. Yang mengelola uang dengan angka besar, termasuk memutuskannya, adalah orang-orang berpendidikan tinggi. 

Maka, kata Anies, wajar kalau kemudian yang menjadi koruptor didominasi mereka yang berpendidikan tinggi, bahkan yang bergelar profesor alias guru besar.  Sedikitnya 10 guru besar sudah divonis sebagai koruptor, di antaranya Rudi Rubiandini, guru besar Institut Teknologi Bandung, mantan kepala BP Migas.  

Sampai kini Rudi masih menghuni hotel prodeo.  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengganjar Rudi hukuman 7 tahun penjara, dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.  Rudi dicokok petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap dari perusahaan minyak Kernel Oil, senilai US$ 900.000 dan S$ 200.000, pada 13 Agustus 2013.

Soal banyaknya koruptor yang berpendidikan tinggi, termasuk bergelar doktor, master maupun sarjana, Anies menambahkan “Ini kan sama dengan kita ke LP Cipinang, dan mendapati bahwa 90% pelaku kejahatan korupsi adalah orang Muslim.  Ya karena mayoritas penduduk kita Muslim.  Yang perlu diangkat adalah, bahwa yang membongkar kejahatan korupsi dengan metode canggih adalah mereka yang berpendidikan tinggi juga.  Ada yang belajar tinggi untuk kemudian mencuri.  Ada yang belajar akuntansi forensik untuk membongkar kejahatan itu.”

Revolusi mental dalam pendidikan karakter

Anies menyebutkan pentingnya mewujudkan revolusi mental dalam proses pendidikan karakter, agar sekolah menghasilkan anak yang punya integritas.  Revolusi mental adalah program kampanye Presiden Joko “Jokowi” Widodo.  Anies aktif menjadi bagian dari tim kampanye dan menjadi wakil ketua tim transisi jelang pemerintahan Jokowi.

Revolusi mental ditunjukkan dengan menjadi ujian nasional bukan syarat kelulusan.  Risiko yang ditanggung dihilangkan.  Anak belajar bukan karena rasa takut tidak lulus, melainkan karena ingin mendapatkan nilai ujian yang lebih tinggi. 

“Kalau tujuan belajar adalah takut tidak lulus, maka tidak heran kalau kuburan didatangi untuk minta doa, dukun-dukun didatangi,” ujar mantan rektor Universitas Paramadina ini.  Semua aktivitas yang tidak relevan dengan proses UN itu, belakangan menurun.  Anies menilai, ini bagian dari terjadinya revolusi mental.

Selain itu, revolusi mental dilakukan dengan diberlakukannya Indeks Integritas Ujian Nasional, bukan Indeks Integritas Sekolah.  “Kita ingin sekolah prioritaskan kejujuran.  Ujian itu harus jujur.  Berikan kepada anak pengalaman jujur,” kata Anies.  

Latihan ujian nasional… Ayo nak… (w/ Kevin, Bima, & 17 others at SMP Al Azhar Syifa Budi Legenda) [pic] — https://t.co/CyvBAZyjCQ

— Tika Wijayanti (@TixieOlala) April 24, 2015 

Indeks Integritas UN  dibuat dengan cara melihat pola jawaban.  Dalam UN, soal disajikan dalam bentuk pilihan berganda (multiple choice). Menurut Anies, benar atau salahnya, termasuk soal jujur tidaknya, akan kelihatan polanya. Yang mencontek akan kelihatan dari pola jawaban, termasuk pola jawaban dalam satu sekolah.

“Jadi, revolusi mentalnya adalah, berdasarkan laporan kepala sekolah. Bukannya bangga dengan kami lulus 100 persen, tetapi bangga kalau sekolah melakukan UN dengan jujur 100 persen,” ujar Anies.   

Jujur 100 persen tidak bisa bohong. Lulus 100 persen bisa dicapai dengan kebohongan, dalam bentuk, misalnya menyebarkan kunci jawaban untuk peserta UN.  Negeri ini butuh orang yang berintegritas, dan itu dimulai dari pola hidup di sekolah.

(BACA: Yang curang di kala Ujian Nasional)

Tiga hal utama yang dilakukan Anies setelah jadi menteri

Setelah 6 bulan menjadi menteri yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan, apa yang dilakukan Anies Baswedan? Dia mengungkapkan 3 hal utama.

Pertama, menurut Anies, pendidikan adalah interaksi antar manusia, pendidik dan peserta didik.  Di Kemendikbud selama ini pengelolaan guru, yang menjadi faktor kunci dalam pendidikan, tersebar.  Ada yang di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, juga Pendidikan Menengah.  Masing-masing terpisah.  

Kini dilakukan restrukturisasi. Dijadikan satu. Namanya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ditjen guru selama ini belum pernah ada.  Pengumpulan dalam satu institusi diharapkan menjadikan konsentasi pengelolaan guru lebih baik.  

Kedua, kurikulum dievaluasi. Menurutnya, kementerian melakukan perubahan kurikulum, tapi dilaksanakan dengan sangat tergesa-gesa. “Kita punya waktu 7 tahun, tapi dilaksanakan dalam satu tahun,” ujar dia.   

Kini Kemendikbud mengevaluasi konten kurikulum dan menjalankannya secara bertahap. “Kemarin ada buku-buku dengan ajaran ekstrim.  Itu salah satu buku yang dihasilkan dari proses tergesa-gesa. Karena belum dikoreksi, sudah harus dikeluarkan.”

(BACA: Polemik buku radikal agama Islam: Siapa yang bertanggung jawab?)

Ketiga, ritual tahunan ujian nasional, yang sebagaimana di atas, tidak lagi jadi syarat kelulusan. UN dikembalikan kepada fungsi asalnya, yaitu  untuk mengetahui capaian belajar anak.  

“Ini hak siswa, kewajiban pemerintah memenuhi hak itu,” kata Anies.  Sebelumnya UN punya risiko besar, kalau nilainya tidak baik, bisa tidak lulus. Sekarang UN sebagai alat untuk mengukur capaian, kemudian dipakai untuk jenjang pendidikan berikutnya. 

Seharian acara Anies begitu padat. Pagi hari menghadiri peluncuran buku dan diskusi mengenai kemaritiman yang dihadiri Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo.  Dia juga menerima wawancara beberapa media, dan menerima laporan penyelenggaran UN tingkat sekolah menengah atas yang diserahkan oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia.  

“Penyerahan ini sesuai jadwal. Bagus. Karena baru pertama kali bisa sesuai jadwal,” kata Anies setelah pertemuan dengan tim yang dipimpin Rektor Institut Pertanian Bogor, Herry Suhardiyanto. Dalam laporan juga ada informasi soal kecurangan. — Rappler.com 

 Uni Lubis, mantan pemimpin redaksi ANTV, nge-blog tentang 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Follow Twitter-nya@unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.