Anies Baswedan dan perjalanan mereformasi sekolah Indonesia

JAKARTA, Indonesia— Bukan rahasia kalau sistem pendidikan Indonesia masih menyisakan banyak ruang untuk perbaikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan berbagi dengan Rappler mengenai rencananya untuk memperbaiki kualitas sekolah dan anak Indonesia.

Di Indonesia, murid menghabiskan 6 hingga 8 jam per hari di sekolah, belum termasuk jam tambahan untuk ekstrakurikuler dan les-les tambahan setelahnya. Beban murid berupa pekerjaan rumah, tes formatif, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester juga menambah tekanan mereka.

Belum lagi bagi anak-anak yang menuntut ilmu di sekolah-sekolah unggulan yang harus mencapai standar nilai yang lebih tinggi dan uji kompetensi yang relatif lebih sulit.

(BACA: Menteri Anies: Mengembalikan peran orang tua dalam pendidikan)

Pendidikan Indonesia, menurut firma pendidikan Pearson, menempati peringkat terendah dari 40 negara pada 2012. Tempat pertama dimiliki oleh Finlandia. Pada 2014, tempat pertama diduduki oleh Korea Selatan. Finlandia turun ke posisi keempat. Indonesia? Masih di paling bawah.

“Tahu nggak, yang dipraktikkan di Finlandia itu adalah yang ditulis Ki Hajar Dewantoro tahun ‘20an, ‘30an? Kita nggak baca apa yang ditulis Ki Hajar, mereka mempraktikkan,” kata Anies di kantornya, pada Hari Pendidikan Nasional, Sabtu, 2 Mei, lalu.

Sementara Korea Selatan memperbaiki sistem pendidikannya, Finlandia menyusun kurikulum baru, apa yang sedang Indonesia lakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikannya?

Guru adalah kunci utama

Indonesia, kata Anies, akan memulai reformasi pendidikan melalui peningkatan kualitas guru.

“Finlandia itu mulainya dengan apa? Sekolah guru diperbaiki. Pendidikan guru diperbaiki, lalu guru-guru dilatih,” ucap Anies.

Selain kompetensi mengajar, Anies juga ingin guru-guru lebih dekat dengan muridnya dan menginspirasi mereka.

“Saya ingin kita sadar jika pendidikan itu adalah tentang interaksi antar manusia. Pendidikan ini bukan soal jumlah sarjana, bukan jumlah lulusan. Pendidikan ini tentang interaksi yang berkualitas,” ujarnya.

Kurikulum yang tergesa-gesa

Kurikulum, menurut Anies, adalah hal vital dalam reformasi ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 telah mencanangkan kurikulum baru, yang sayangnya, tak sampai setahun, kurikulum ini dihentikan penggunaannya dengan berbagai macam alasan, salah satunya adalah belum siapnya sumber daya manusia.  

“Pelaksanaan kurikulum itu memang harus dijalankan dengan seksama. Nah, kita, kementerian melakukan perubahan kurikulum, tapi dilaksanakan secara tergesa-gesa. Punya waktu 7 tahun, tapi hanya dilakukan dalam setahun,” jelas Anies.

“Efeknya, ada masalah. Kita evaluasi kontennya, lalu kita jalankan secara bertahap. Kemarin kan rame-rame tuh ada buku ajaran ekstrim, itu hasil dari proses tergesa-gesa itu karena belum dikoreksi dengan baik kontennya sudah dikeluarkan,” sambungnya lagi.

Evaluasi konten mata pelajaran juga menjadi perhatian pemerintah, termasuk dalam pelajaran Sejarah yang sering dituduh sebagai propaganda Orde Baru.

“Semua materi itu sedang di-review ulang, tapi kita ingin materi pelajaran Sejarah, Kewarganegaraan, Pancasila, itu sejalan dengan semangat Indonesia.

“Pelajaran harus mencerminkan memberi hikmah. Sejarah itu bukan tahunnya yang penting, tapi hikmah apa yang justru diambil dari peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam sejarah. Itu yang harus ditekankan. Kita sedang melakukan itu semua,” ucapnya.

Menciptakan ekosistem yang kondusif

Sekolah, di mana kurikulum, pendidik, dan anak didik berinteraksi, juga perlu direformasi. Selama ini sekolah yang digambarkan sebagai tempat menyebalkan harus diubah citranya.

“Sekolah dibuat jadi tempat yang menyenangkan, bukan tempat yang penuh penderitaan. Sekolah, pendidikan itu harus menjadi kegembiraan. Ini revolusi yang harus dilakukan sekolah-sekolah kita, tapi bukan berarti sekolah itu bersenang-senang,” kata Anies.

“Sekolah itu tantangannya ada. Senang dan tantangan itu jadi satu. Yang sekarang ada itu kalau ada tantangan dibuat menderita. Kalau sedang senang, sama sekali nggak ada tantangannya. Ini nggak boleh. 

“Justru ini harus dikembalikan. Bagaimana pendidikan menjadi tempat tantangan terukur yang dijalankan dengan baik. Jadi sekolah-sekolah berprestasi itu kekuatannya ada di guru, gurunya harus diubah cara mengajarnya,” lanjutnya.

Wajib belajar 12 tahun, mungkinkah?

Salah satu program kerja unggulan pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo adalah upaya mengesahkan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Namun, dengan kondisi budaya yang terkadang mendiskriminasi perempuan dari pendidikan, belum lagi ekonomi Indonesia yang sering memaksa anak bekerja sejak kecil, apakah mungkin ini terwujud? 

“Tahukah Anda di Indonesia sekarang persentase sarjana itu statistiknya beda-beda. Ada yang bilang 4 persen, 6 persen, 8 persen, menteri pun nggak pernah tahu yang mana yang paling benar datanya. Jadi angkanya kecil berarti,” terang Anies.

Menurutnya, lebih dari 50% dari penduduk Indonesia hanya lulusan SD. “Nah, kita ingin anak-anak kita punya kesempatan itu, tapi kita mau menyelenggarakan ini dengan cara yang benar,” kata Anies.

“Sehingga anak-anak sekolah, itu memang mereka mendapatkan pengetahuan, mendapatkan proses pembentukan karakter, tapi tidak memberikan beban bagi orangtuanya. Karena itu kalau ini menjadi wajib, maka negara harus membiayai. Di situ kemudian negara harus menyiapkan infrastrukturnya, sarana-prasarananya, gurunya, agar anak-anak itu bisa sekolah.” 

Pembiayaan ini termasuk untuk transportasi dan kebutuhan lainnya. Wajib belajar akan menjadi payung hukum pemberian dana. Lalu, kapankah ini akan terlaksana? 

“Ini masih dibicarakan,” kata Anies.

Dengan semua rencana ini, apakah Anda percaya bahwa akhirnya pendidikan Indonesia akan membaik di bawah kepemimpinan pemerintah saat ini? —Rappler.com