Myanmar bantah sebabkan krisis migran Rohingya

NAY PYI TAW, Myanmar – Indonesia, Malaysia dan Thailand sudah sepakat untuk menampung ribuan ‘manusia perahu’ Rohingya yang terdampar di lautan Asia Tenggara. Mereka adalah muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan yang dilakukan kelompok mayoritas Buddha di Myanmar. 

Masalahnya adalah Indonesia, Malaysia dan Thailand kerap menolak kapal yang mereka tumpangi, sehingga nasib para migran yang putus asa jadi terkatung-katung. Simak laporan yang disusun reporter KBR dan koresponden Asia Calling KBR di Myanmar, Zaw Zin Nyi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir menjelaskan bahwa ketiga negara tersebut sepakat menyelesaikan masalah penempatan dan pemulangan migran selesai dalam satu tahun.

“Jadi inti keputusan itu intinya menyebutkan apabila para pengungsi itu datang, kami (Indonesia, Malaysia, dan Thailand) bersedia memberikan bantuan kepada mereka,” kata Arrmanatha. 

“Namun kami juga meminta bantuan kepada UNHCR supaya mereka bisa diproses dan dikelompokkan. Apabila memang benar mereka pencari suaka, mereka bisa ditempatkan di negara ketiga. Tapi apabila mereka hanya korban dari trafficking, mereka akan dikembalikan ke negara asalnya.”

Sebagian tak ingin kembali

Muhammad Malek, orang Rohingya yang saat ini berada di penampungan di Aceh setelah berada di lautan berbulan-bulan, mengatakan ingin tetap tinggal di Indonesia.

“Kita sudah sampai di sini, Alhamdulilah. Kita sudah sampai rezeki kita sudah senang. Kita minta di sini dan kami semua muslim. Tolong kami bisa terus tinggal di sini. Kami tak mau balik ke negara Bangladesh dan Myanmar, karena kami mau cari kerja,” kata Malek. 

PBB menggambarkan muslim Rohingya sebagai orang paling teraniaya di dunia. Kebanyakan mereka tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar barat selama beberapa generasi, tapi negara selalu menolak memberi mereka kewarganegaraan.

Jumlah orang Rohingya diperkirakan sekitar 1,1 juta jiwa. 150 ribu diantaranya terpaksa tinggal di kamp pengungsian setelah dua aksi kekerasan etnis brutal tejadi di negara bagian Rakhine pada 2012.

Sejak itu, makin bertambah jumlah mereka yang mencoba melarikan di ke Malaysia, Indonesia, dan Thailand, melewati laut. 

Kedatangan 25 ribu orang Rohingya, termasuk mereka yang dari Bangladesh, menggunakan kapal selama kuartal pertama tahun ini adalah hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka sangat ingin pergi sebelum musim hujan tropis menghambat perjalanan mereka. Banyak diantara mereka sekarat di perjalanan.

Menteri: Krisis Rohingya tidak ada kaitan dengan kami 

Menteri Urusan Kantor Kepresidenan Myanmar U Aung Min mengatakan pada Asia Calling dan KBR kalau krisis migran Rohingya bukanlah masalah mereka. 

“Krisis pengungsi tidak hanya terjadi di Myanmar, ini krisis dunia,” kata U Aung. “Di beberapa tempat, kondisinya lebih buruk dari ini. Orang selalu mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Migrasi bisa terjadi kapan saja. Tapi masalahnya di sini adalah perdagangan orang. Di negara ini, kita menangani masalah ini dengan serius.”

“Sebagai manusia, pemerintah ikut bersimpati kepada mereka yang terjebak di lautan. Pada prinsipnya semua orang harus menolong mereka. Meski akar masalah ini dimulai di negara lain, tapi mereka malah menyalahkan negara kita. Kami akan memverifikasi apakah orang-orang ini berasal dari negara kita atau negara lain. Ini yang sedang kami diskusikan dengan para diplomat.

“Saat ini Angkatan Laut kami sedang melakukan misi penyelamatan dan kami akan mengumumkan hasilnya.”

Negara lain mengatakan akar dari masalah ini ada di Myanmar?

“Ini politik. Negara-negara itu tidak punya solusi mengatasi krisis ini dan butuh kambing hitam, makanya mereka menyalahkan kami. Sebagai contoh, mereka hanya mewawancarai 4-6 orang yang mengaku berasal dari Myanmar. Faktanya, mereka seharusnya mewawancarai semua orang. Saya tidak mengatakan tidak ada orang dari Myanmar di antara migran itu tapi jumlahnya kecil. Itu sebabnya kami ingin memverifikasi berapa yang sebenarnya berasal dari Myanmar.

Kalau tidak ada, maka masalah ini tidak ada kaitan dengan kami. Kami akan bekerjasama dengan UNHCR untuk mengumpulkan berapa jumlah mereka.”

Apakah pemerintah akan membolehkan mereka masuk negara ini?

“Kami akan bertindak sesuai hukum kita. Jika mereka punya kartu identitas, mereka adalah warga negara kita. Jika tidak punya, maka mereka adalah penduduk yang masuk ke negara ini secara ilegal.”

#Aceh‘Timur’s SAR team assisting #Rohingya and #Bangladeshis to shore and safety. 433 have been rescued so far. pic.twitter.com/B2IeoFvHeA

— Lilianne Fan (@LilianneFan) May 20, 2015

Direktur Equality Myanmar katakan masalah berawal di Myanmar

Aung Myo Min, Direktur kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Equality Myanmar mengatakan masalah ini jelas berawal di Myanmar.

“Saya tidak mau berdebat apakah mereka asli dari Burma atau migran dari Bangladesh. Tapi mereka tidak berhak menghadapi diskriminasi semacam ini,” kata Myo Min.

Masalah hukum terkait krisis pengungsi ini bisa diselesaikan dengan undang-undang kewarganegaraan. Tapi sementara itu disiapkan, para pengungsi tidak seharusnya mengalami segala bentuk pelanggaran HAM seperti penyiksaan, kekerasan, pembunuhan tanpa vonis pengadilan, dan penghilangan. 

Ada kekerasan komunal terjadi di negara bagian Arakan antara orang Buddha Arakan dan Muslim Rohingya. Ada korban di kedua belah pihak, tapi orang Rohingya lebih menderita karena mereka minoritas. Mereka tidak punya akses untuk mendapatkan keadilan, dan menjadi putus asa.

Mereka dimasukkan ke dalam kamp-kamp pengungsi yang memutus hubungan mereka dengan masyarakat. Jadi mereka punya dua pilihan. Tetap tinggal di sana atau pergi. Kebanyakan memilih pergi sehingga mereka menjadi manusia perahu saat ini. — Rappler.com 

Berita ini berasal dari Asia Calling, program radio mingguan dari KBR68H.