Pemeo tikus mati di lumbung padi

Uni Lubis
Pemeo tikus mati di lumbung padi
Energi pengambil kebijakan dalam bidang pangan tersedot urusan impor atau tidak impor beras. Apa kabar beras analog?

“Pemuda-pemudi! Engkau sekarang hidup dalam satu zaman yang penuh dengan soal-soal, satu zaman yang penuh dengan problem. Salah satu dari pada problem-problem itu ialah problem makanan rakyat. Engkau telah mengalami sendiri; di waktu akhir-akhir ini surat kabar-surat kabar dan tuturan di kampung-di kampung penuh dengan kata-kata; harga beras naik gila-gilaan, di sana-sini ada mengancam bahaya kelaparan, di desa ini dan di desa itu ada orang makan bonggol pisang, di daerah itu dan di daerah sana ada terdapat hoongeroedeem, di dukuh anu ada orang bunuh diri karena tak mampu memberi makan kepada anak-istrinya, dan lain-lain tuturan sebagainya lagi.

Dan sebagaimana biasa, selalu ada saja seorang yang dikambing hitamkan yang harus memikul segala kesalahan, atau segerombolan orang-orang yang dikambing hitamkan, karena disangka telah berbuat segala kesalahan. Terutama sekali orang-orang yang duduk dalam badan-badan pemerintahan harus bersedia menjadi kambing hitam itu, yang di atas kepalanya diturunkan segala hujan-hujan tuduhan yang segar-segar, yakni harus bersedia dijadikan orang yang selalu dihantam, yang kepalanya seperti ‘kop van jut’.” 

Dua alinea di atas adalah cuplikan pidato Presiden Sukarno pada peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada 27 April 1952, Pangan Untuk Rakyat Soal Hidup dan Mati. Bung Karno secara berapi-api menjelaskan mengenai pentingnya soal pangan bagi kedaulatan sebuah bangsa. 

Bung Karno tidak hanya berpidato dengan gaya orator ulung, menggebu-gebu. Pidatonya sarat dengan data detil, bagaimana kebutuhan pangan dan gizi bagi rakyat Indonesia saat itu yang jumlahnya 75 juta jiwa. Bung Karno menggambarkan bagaimana “perebutan” pangan yang dilakukan oleh negara di dunia untuk memenuhi gizi rakyatnya.

Enam puluh tahun kemudian, September 2012, pidato Bung Karno soal pangan itu diterbitkan menjadi sebuah buku oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Perhimpunan Ekonom Pertanian Indonesia (Perhepi). Buku itu menandai 60 tahun IPB, yang awalnya adalah Fakultas Pertanian UI.  

Apa yang disajikan Bung Karno 63 tahun lalu saat pidato di civitas akademika Fakultas Pertanian masih relevan. Simak saja kata demi kata yang ada dalam pidato tersebut dalam tautan di atas. “Pidato Bung Karno itu menginspirasi, strategis dan membahas aspek fundamental dalam mengembangkan pertanian pangan,” ujar Ketua Umum Perhepi Bayu Krisnamurthi yang juga menjabat Wakil Menteri Perdagangan saat itu.

Saya teringat pidato itu ketika Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI Gatot Nurmantyo mengutipnya, dalam wawancara dengan Rappler bulan lalu. Cuplikan wawancara saya tulis dalam Apa motif beredarnya beras plastik? 

Gatot juga mengutip sejumlah data dan menggarisbawahi pentingnya ketahanan dan kedaulatan pangan. “Karena itu TNI AD siap amankan program swasembada pangan Presiden Joko Widodo,” ujar Gatot. 

Saya tidak mengikuti detil bagaimana peran ABRI maupun TNI sesudah reformasi dalam mengamankan ketahanan pangan.  Logikanya sih terlibat juga, karena 32 tahun Republik Indonesia dipimpin Suharto yang notabene jenderal TNI AD dan dikenal sebagai presiden yang sangat peduli dan menguasai aspek pertanian. 

”Engkau telah mengalami sendiri; di waktu akhir-akhir ini surat kabar-surat kabar dan tuturan di kampung-di kampung penuh dengan kata-kata; harga beras naik gila-gilaan, di sana-sini ada mengancam bahaya kelaparan, di desa ini dan di desa itu ada orang makan bonggol pisang”

Presiden berikutnya adalah “pemimpin antara” karena menjabat tak sampai satu masa jabatan lima tahun. Susilo Bambang Yudhoyono adalah jenderal TNI juga, bahkan doktor pertanian dari IPB. Logikanya, Suharto dan SBY yang sekaligus berstatus sebagai panglima tertinggi militer, pastilah menggerakkan semua potensi untuk amankan pangan rakyat. Termasuk militer. Ini kalau kita main logika ya.

Logika ini yang membuat kita terkejut setiap kali meruyak isu terkait dengan beras. Ini komoditas pangan utama dan sekaligus komoditas politik yang bisa menggoyang stabilitas kekuasaan. Belum genap setahun memerintah, Presiden Joko “Jokowi” Widodo sudah digoyang isu kelangkaan beras, mulai dari harga beras yang melambung 25 hingga 30%, sampai isu beredarnya beras plastik.  

Isu membuat kepercayaan terhadap produk beras curah yang dijual di lebih dari 5.000 pasar rakyat Indonesia, goyah. Ujungnya, pemerintah melalui Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan beras plastik cuma isu. Siapa yang membuat isu, masih gelap sampai tulisan ini dibuat.

Logika ini juga yang sering melahirkan ironi. Ibarat pameo, rakyat Indonesia terancam “seolah tikus yang mati di lumbung padi”. Media memberitakan kasus busung lapar, warga makan nasi aking, dan kemiskinan yang menyesakkan dada. Padahal Indonesia adalah surga dari keanekaragaman hayati dunia.  

Kian menyesakkan dada karena pada era 1980-an Indonesia sempat berprestasi dalam swasembada beras. Produk beras pada masa itu, 25 juta ton, tumbuh dua kali lipat dibanding 12,2 juta ton pada 1969, ketika Orde Baru memulai kekuasaannya. Presiden Suharto sempat diundang pidato di Organisasi Pangan Dunia (FAO) di Roma. Mantan Ketua Komisi Inovasi Nasional Profesor Zuhal mencatat bahwa kejayaan itu cuma bertahan satu dasawarsa. Sejak tahun 1993 Indonesia menjadi importir beras. 

Busung lapar dan warga makan nasi aking adalah alarm bagi ketahanan pangan. Dalam buku Gelombang Ekonomi Inovasi, Kesiapan Indonesia Berselancar di Era Ekonomi Baru, Zuhal menuliskan bahwa pada tahun 2000 Indonesia memerlukan 30,8 juta ton beras dan 4,62 juta ton protein hewani. Pada tahun 2020, ketika populasi Indonesia diprediksi mencapai 288 juta, kebutuhan melonjak menjadi 42,3 juta ton beras dan 6,34 juta ton protein hewani.

Celakanya, lahan pertaian kian susut. Di Pulau Jawa lahan pertanian berklurang sekitar 50 ribu hektar per tahun, menjadi 13 jutaan hektar saat ini. Lemahnya perlindungan areal pertanian produktif oleh pemerintah daerah membuat sawah penghasil padi berubah menjadi pabrik dan kawasan industri.  

Apa yang dikatakan KSAD Gatot dalam wawancara dengan Rappler ada benarnya, Indonesia berubah dari negeri agraris menjadi negeri industri. Dan sulit untuk dikembalikan. Ini tantangan besar pemerintahan Jokowi yang bertekad swasembada pangan dalam tiga tahun. 

Harga beras naik, diperkirakan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Foto oleh Adi Weda/EPA

Apa yang bisa dijanjikan agar problem alih fungsi lahan dihentikan dan alokasi untuk lahan pertanian ditambah? “Koordinasi antar sektor, antar kementerian lebih baik,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.

Ferry, seorang politisi ulung, kini bergabung dengan Partai Nasional Demokrat, mengklaim bahwa pemerintahan Jokowi serius membangun komunikasi dengan daerah dalam urusan lahan untuk pertanian. “Saya keliling ke daerah untuk memastikan tidak ada gesekan dalam peruntukan lahan, termasuk solusi konflik dengan penduduk saat pemerintah memerlukan lahan untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Ferry saat wawancara khusus dengan Rappler di kantornya bulan lalu.

Problem yang juga mengintip adalah kesuburan tanah yang berkurang. Sejak 1969, petani dikenalkan dengan pupuk anorganik (pupuk kimia) melalui program intensifikasi massal. Tahun 1990-an, kata Zuhal, kesuburan tanah pertanian menurun drastik akibat penggunaan pupuk sintetis secara berlebihan untuk menggenjot produktivitas pertanian. Belum lagi faktor perubahan iklim, yang belakangan kian mengancam proses tanam dan panen.

Para peneliti di Universitas Stanford, Universitas Wisconsin, dan Universitas Washington, semua di Amerika Serikat, memperkirakan bahwa pada 2050 pertanian Indonesia alami tekanan besar karena perubahan iklim global. Saya  bisa menuliskan daftar ancaman bagi swasembada pangaan Indonesia di sini, hasil kajian ahli dalam dan luar negeri. Saya yakin pemerintah membaca daftar ancaman itu, apalagi semuanya menjadi kajian Komisi Inovasi Nasional juga.  

Apakah identifikasi masalah dan ancaman itu berbuah solusi dan kebijakan pendukung? Jika ada, pemerintah perlu mengomunikasikan lebih jelas ke publik.

Yang sering muncul setiap kali ada masalah terkait pangan, khususnya beras, adalah isu diversifikasi pangan. Isu seksi, sering muncul sebagai tawaran solusi, tapi menguap begitu saja beberapa hari sesudah isu utama hilang dari perhatian publik karena datang isu baru. Pemerintah daerah juga lebih suka mengundang media untuk meliput pencapaian rekor MURI untuk semacam “pembakaran ikan terbanyak”, “lomba membuat nasi kuning dengan peserta terbanyak”, sampai “membakar jagung terbanyak.” Hal-hal yang artifisial dan hanya untuk kepentingan pencitraan.

Inovasi pangan juga terhambat. Lemah dukungan pemerintah dan kerjasama dengan swasta. Tahun  2012, misalnya, lembaga kajian pangan di Fakultas Teknologi Pertanian IPB melahirkan inovasi beras sintentis, yaitu beras analog. Idenya adalah menurunkan ketergantungan terhadap impor gandum, yang ditengarai menciptakan jebakan ketergantungan. Kita impor 100 gandum, dan menciptakan masyarakat yang tergila-gila pada mie instan, bahkan sejak usia bayi.

Beras analog bentuknya mirip beras padi, terbuat dari campuran bahan baku lokal, seperti sagu, sorgum, umbi-umbian, dan jagung. Saat meluncurkan inovasi beras analog, pada 2012, Direktur Food Techno-Park IPB Slamet Budijanto mengatakan beras analog akan diproduksi massal dan komersial pada Juni 2012. Bahan baku dipilih sorgum, jagung dan sagu. Bahan baku dipilih karena kadar indeks glikemik yang rendah. Indeks glikemik adalah dampak makanan terhadap tingkat gula darah.  

Kadar protein tinggi pada beras analog bisa memperbaiki gizi masyarakat yang kesulitan mengakses sumber protein.

Jadi, beras analog juga baik untuk penderita diabetes. Beras analog adalah tawaran solusi pilihan diversifikasi pangan untuk kelas menengah. Idenya sama persis dengan yang dilakukan Tiongkok dengan beras artifisial.

Sorgum bisa ditanam di lahan kritis, seperti daerah kering Nusa Tenggara. Demikian pula jagung. Kelebihan lain, sekali tanam, sorgum bisa dipanen sampai tiga kali. Batang sorgum bisa diolah menjadi silase untuk pakan ternak. Bahan baku lain, jagung juga mengandung protein lebih tinggi ketimbang beras. Sagu memang tidak memiliki kandungan protein, tetapi indeks glikemik sagu dan jagung juga rendah. Kandungan serat beras analog cukup tinggi sehingga menunjang perbaikan pencernaan.

Dari sisi ketahanan terhadap lingkungan air payau, menurut peneliti IPB, tanaman sagu cocok untuk menahan abrasi. Penanaman sagu di pesisir bermanfaat mengurangi dampak kenaikan muka laut akibat pemanasan global.

Dengan demikian, mengonsumsi beras analog, selain memetik manfaat indeks glikemik rendah, juga berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan. Cerita Profesor Slamet Subijanto bisa dibaca di sini dan di sini.

Paling tidak, makan beras analog yang berbahan baku sorgum, jagung, dan sagu akan lebih lama merasa kenyang dan mendapat kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan beras. Kadar protein tinggi pada beras analog bisa memperbaiki gizi masyarakat yang kesulitan mengakses sumber protein.

Kemarin saya bertanya kepada senior para peneliti dan pengajar di IPB, apakah beras analog ini jadi diproduksi massal? Jawabannya negatif. Di mana membeli beras analog ini? Tentu harganya lebih mahal karena diisi ragam nutrisi tambahan.  Ada yang menyebut, kita bisa membelinya di Toko Serambi Botani. Toko ini ada di beberapa mal di ibukota dan menjual produk organik yang dikembangkan divisi pengembangan bisnis IPB. 

Kesimpulannya, bahkan inovasi ini tak mendapat kesempatan didukung untuk menjadi produk massal yang mencapai tingkat keekonomian.

Mengapa isu dan ide inovasi diversifikasi pangan mandek? Menurut saya, karena rente dari bisnis dan aktivitas impor beras itu tinggi. Negeri asal impor telah melakukan revolusi pertanian secara serius dan menciptakann industri pertanian yang efisien dan produktivitas tinggi. Kita terlena dengan margin beras impor.  

Dalam bidang ketahanan energi, puluhan tahun energi kita habis untuk diskusi mengenai harga BBM. Naik atau turun?  Subsisi atau hapuskan? Menurut saya, itu juga hobi pengambil kebijakan soal pangan. Energi habis soal akan impor beras atau tidak? Bukan soal bagaimana mengurangi ketergantungan akan impor dan diversifikasi pangan dari bahan yang bisa dikembangkan secara lokal. 

Bung Karno sudah mendeteksi itu 63 tahun lalu. —Rappler.com

Uni Lubis adalah mantan pemimpin redaksi ANTV. Follow Twitter-nya@unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.