4 fokus utama Pemprov DKI Jakarta di bawah Ahok

JAKARTA, Indonesia — Bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, inti dari pembangunan Jakarta ada dalam 4 poin, yakni pelayanan masyarakat, kesempatan berbagi, keamanan-kenyamanan, dan pemberantasan korupsi.

Ahok membuka New Cities Summit 2015 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Selasa, 9 Juni, dengan membeberkan inti pembangunan DKI Jakarta yang sedang ia upayakan.

“Apa yang ada di pikiran kami dalam membangun kota ini?” kata Ahok. “Kami hanya ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada.” 

1. Pelayanan masyarakat

Jakarta semakin memperbanyak Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kelurahan-kelurahan untuk melayani masyarakat. “Ini seperti kantor broker, di mana pegawai akan menjawab semua kebutuhan (administrasi) warga,” kata Ahok. 

“Program ini sudah berlangsung 5 bulan. Dengan ini, biarkan semua pusing-pusing karena masalah menjadi milik kami, bukan derita warga.”

Namun, penyelenggaraan PTSP ini bukan tanpa hambatan. Ahok mengaku kesulitan muncul bukan dari warga, melainkan staf-stafnya sendiri.

“Kebiasan mereka, kalau ditanya ‘kapan’ pasti jawabnya ‘kapan-kapan’. Juga banyak kepentingan di antara mereka. Itu budayanya, dan kita perlu untuk mengubah itu. Sekarang kita punya CCTV supaya kita bisa kontrol kinerja, termasuk apakah mereka ramah atau tidak,” ujar Ahok.

2. Jakarta butuh taman

Governor of #Jakarta was giving his remark at the 2015 New Cities Summit. It’s going to be a great event! #ncs2015 pic.twitter.com/Rv8OmctiF3

— Deden Rukmana (@dedenrukmana) June 9, 2015

Jakarta memang sudah punya banyak taman sejak dulu, namun kebanyakan tidak terawat dan tidak memiliki fungsi yang jelas. Kini, Pemprov DKI sedang mengupayakan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) — taman dan pusat komunitas yang bisa memfasilitasi anak hingga lansia — di berbagai daerah pemukiman.

“Happiness Index ternyata bukan tergantung dari sering-tidaknya warga ke taman, tapi seberapa lama mereka tinggal di sana. Para remaja, kalau datang ke taman bersama neneknya, adiknya, pasti bosan. Nah, kita bikin RPTRA,” ujar Ahok.

“Sudah ada 6 taman di Jakarta, kita akan tambah 54 hingga akhir tahun ini. Tahun depan akan kami tambah 150 lagi.”

Proyek RPTRA dibuat dengan tujuan untuk perubahan sosial. Pemprov bekerja sama dengan warga dan akademisi dari Universitas Indonesia untuk melakukan pemetaan sosial dan menemukan apa yang diinginkan masyarakat, dari ibu hamil hingga lansia. Di setiap RPTRA, akan ada klinik, perpustakaan, perkumpulan ibu-ibu, kursus musik, hingga unit usaha bersama. 

“Semua rumah tangga punya masalahnya masing-masing, dan mereka butuh komunitas untuk berbagi. Di sini, semua bisa berbagi, dan tak dipungut biaya. RPTRA buka setiap hari sejak pukul 5 pagi hingga 12 malam,” ujar Ahok.

3. Keamanan sosial dan kenyamanan

Ahok juga menceritakan tentang upaya Pemprov menyediakan jaminan sosial dalam bentuk pendidikan dan kesehata, seperti Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, serta berbagai program lainnya.

“Jakarta sekarang punya 18 rumah sakit untuk kelas menengah ke bawah. Kita juga menyediakan beasiswa bagi murid-murid miskin. Mereka juga dapat dana untuk membeli kebutuhan sekolah,” ujar Ahok. 

“Sekarang tiap anak butuh sekitar $70 per bulan untuk biaya buku dan lain-lain, sementara UMR hanya sekitar $200. Kalau anaknya tiga, bagaimana bisa bayar?”

Selain itu, Pemprov kini sedang menyiapkan sistem transportasi baru: Light rail transit (LRT) yang direncanakan berfungsi pada akhir 2017 dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara, kereta ke bandara yang direncanakan berfungsi tahun depan, bus rapid system untuk akhir 2016, hingga bus tingkat di 2016.

Di bidang perumahan, Pemprov sedang menggodok rencana pembangunan apartemen murah dengan harga sewa seperti kos-kosan untuk keluarga muda yang bekerja di Jakarta. Nantinya, gedung-gedung ini akan seperti apartemen di Jakarta yang punya pasar dan pusat kegiatan di bagian bawahnya.

4. Pemberantasan korupsi

“Yang penting adalah tidak ada mark-up lagi. Saya nggak peduli kalau harus melawan anggota parlemen,” ujar Ahok berapi-api.

“Tahun ini mereka mau menghabiskan hampir 1 miliar dolar untuk barang-barang tidak berguna. Saya mau kita punya cukup uang untuk membangun kota ini.”

Hingga saat ini, Pemprov telah mengubah tata cara pembayaran tanpa uang tunai dan proses pembelian barang melalui e-budgeting dan e-catalog, di mana tatap muka bisa dikurangi, bukti bisa dilacak, dan korupsi bisa diminimalisir.

Tantangan untuk membangun Jakarta

Dengan semua rencana itu, mengapa hingga kini nampaknya perubahan belum maksimal? Apa yang menghambat pemerintah dulu dan sekarang untuk memajukan Jakarta?

Bagi Ahok, tantangan dalam membangun ibukota hanya ada di niatan untuk mengeksekusi rencana yang sudah ada.

“Buat saya, nggak butuh otak terlalu pintar untuk mengurus Jakarta. Butuhnya otot. Kita semua sudah tahu masalahnya apa, solusinya apa, tinggal berani eksekusi apa nggak?” ujarnya.

“Tantangannya kita sendiri. Terlalu banyak kepentingan di Jakarta, dari yang melarat sampai konglomerat.”

Pembangunan infrastruktur misalnya. Selama ini pembangunan infrastruktur selalu terhambat karena yang berwenang terlalu peduli dengan kritik yang muncul.

“Di Jakarta, ada 17 juta mobil. Penjualan kendaraan bermotor Indonesia 40% ke Jakarta. Kita nggak ngapa-ngapain pun Jakarta macet. Kita butuh bangun infrastruktur — tol, MRT, LRT, bereskan sungai. Tapi ini pasti menambah kemacetan, dan tidak akan selesai 5 tahun. Pasti makin macet,” kata Ahok.

“Sebagai politisi, ini nggak akan dilakukan. Semua melakukan hal yang sama, buying time. Makanya MRT terhambat selama 28 tahun.

“Pembangunan itu harus dilakukan. Ini seperti operasi, kalau nggak dibedah pasti mati, kalau dibedah masih mungkin mati, tapi mungkin hidup juga. Kami putuskan untuk sekali pukul saja. 2016 mungkin tambah macet, tapi nanti kita bisa lihat progress, semuanya under construction. Ini seperti taruhan. Saya nggak mau 2018 kita malu saat Asian Games karena tidak punya transportasi massal.” —Rappler.com