Tren baru, Jokowi tunjuk KSAD jadi Panglima TNI

JAKARTA, Indonesia — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengatakan telah menerima surat dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo terkait penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmayanto sebagai calon panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Selasa, 9 Juni.

Gatot akan menggantikan Jenderal Moeldoko yang dijadwalkan pensiun pada 1 Agustus nanti. 

“Sudah ada surat yang masuk, atas namanya Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Selasa malam.

Surat Jokowi itu selanjutnya akan diteruskan ke rapat pimpinan dan dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan pembacaannya di hadapan rapat paripurna DPR. 

DPR menargetkan uji kepatutan dan kelayanan calon panglima TNI bisa dilakukan pekan ini.

Kejutan dari Istana 

Atas pencalonan Gatot, Fahri mengaku terkejut karena Panglima TNI biasanya ditunjuk berurutan dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. 

Menurut Fahri, setelah Moeldoko, seharusnya calon panglima TNI dari Angkatan Udara, bukan Darat. Sebelum menjadi Panglima TNI, Moeldoko sempat menjabat sebagai KSAD selama 3 bulan pada 2013.

“Ini tren baru, tentu DPR berharap Presiden menjelaskan ini. Bagi kami ini tidak ada pelanggaran undang-undang, tapi ini merubah konsensus yang dibangun sepuluh tahun oleh SBY (mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono),” kata Fahri.

“Kami tak menuduh Presiden ada motif politik di dalamnya. Tapi yang kita harapkan Presiden ada penjelasan lebih spesifik,” ujarnya.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, penjelasan presiden penting untuk menjaga soliditas dan situasi kondusif di internal TNI.

Gatot dan ‘proxy war’

Gatot adalah lulusan Akademi Militer angkatan 1982 yang diangkat menjadi KSAD oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 16 hari sesudah pemilu Presiden pada 9 Juli 2014.

Sebelumnya Gatot menjabat Panglima Komando Strategis TNI AD.

Nama Gatot tak bisa dilepaskan dari isu proxy war. Ia pernah menyita perhatian media asing karena menyebut ada potensi proxy war di Indonesia. 

Proxy war adalah kekuatan besar yang memainkan perannya secara tidak langsung melalui pihak ketiga. Di kesempatan lain Gatot menyebutkan proxy war adalah perang antara dua kekuatan dengan menggunakan pemain pengganti. 

(BACA: Benarkah TNI promosikan isu ‘Proxy Wars’?)

Di Indonesia, kata Gatot, proxy war sudah berlangsung dalam beragam bentuk. Selain gerakan separatis, upaya tersebut dilakukan melalui sejumlah jurus, di antaranya demonstrasi massa, sistem regulasi yang merugikan, maupun bentrok antar kelompok.

”Demonstrasi yang membawa tuntutan tidak masuk akal dan bersifat memaksa misalnya patut dicurigai sebagai indikasinya proxy war di Indonesia,” katanya saat itu.—Rappler.com