DPR sahkan dana aspirasi di tengah kontroversi

JAKARTA, Indonesia—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui usulan dana aspirasi masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 sebesar Rp 20 miliar per anggota per tahun dalam rapat paripurna, Selasa, 23 Juni. 

“Jadi kita setujui saja dulu mekanismenya ini, untuk selanjutnya dibahas dalam tim mengenai mekanismenya,” kata pimpinan rapat Fahri Hamzah sebagaimana dikutip media. Dia pun mengetuk palu menandakan persetujuan. 

Sebelum disahkan, rapat dana aspirasi yang kontroversial ini dihujani penolakan dan interupsi. 

“Secara pribadi saya menolak UP2DP (Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan) ini karena peraturan ini dalam implementasi menunjukkan ketidakadilan karena komposisi anggota DPR RI tidak rata dan tidak mewakili seluruh daerah,” kata anggota dari Fraksi Golkar Agun Gunandjar .

Ia berpendapat alokasi dana aspirasi untuk pembangunan daerah pemilihan (dapil) itu justru akan memberatkan anggota dewan.

“Tanpa ada program ini, kita bisa rasakan kapitalisasi di daerah. Bagaimana mungkin anggota DPR RI di dapil bisa melepaskan kepentingan subjektif partai, terjadi politisasi dan inventarisasi untuk terpilih lagi. Bagaimana dengan calon yang baru,” katanya.

Agun juga mempertanyakan proses pengambilan keputusan terkait dana aspirasi ini. “Proses pengambilan keputusan aneh, belum apa-apa, bahan belum diterima, sementara white board untuk voting sudah ada di depan. Ada upaya pemaksaaan agar peraturan ini diputuskan hari ini,” kata Agun. 

Namun fraksi tempat Agun bernaung, Fraksi Golkar, memutuskan menyetujui dana aspirasi. Hanya tiga fraksi —Nasdem, PDI-P dan Hanura — yang menolak menyetujui dana aspirasi tersebut.

“Kalau ngotot menggolkan, tidak apa-apa. Kami tidak akan pakai karena kami sudah menolak,” kata Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat. 

Sementara itu, Arif Wibowo dari PDI-P mengatakan bahwa peruntukan dana aspirasi bagi daerah pemilihan anggota DPR tidak tepat, karena anggota DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia. 

“Program ini dalam jangka menengah dan panjang justru akan mempersulit proses integrasi kita karena akan justru memperlebar jurang ketidakadilan,” kata Arif.

Apa sih dana aspirasi itu?

Penandatanganan berita acara persetujuan Peraturan Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Dapil. #DPRLive pic.twitter.com/I4CCVGOOMk

— DPR-RI (@DPR_RI) June 23, 2015

Dana aspirasi merupakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program pembangunan hasil usulan anggota dewan di dapil anggota. Dana ini berbeda dengan dana reses yang saat ini sudah didapat oleh anggota dewan untuk dapil masing-masing. 

Dalam rapat paripurna hari ini, nama resmi dari dana aspirasi ini adalah Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).

Menurut anggota Badan Legislasi Endang Srikarti Handayani, meski ada APBN dan APBD, daerah seringkali masih kekurangan dana untuk pembangunan. Dana aspirasi ini ditujukan untuk menutupi kekurangan tersebut. 

“Sehingga aspirasi rakyat di daerah makin konkret direalisasikan melalui program ini, dan mempercepat pemerataan,” kata Endang seperti dikutip Metrotvnews.

FITRA menolak

Saat diusulkan, DPR mendapat kecaman dari Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). FITRA memiliki tiga alasan yang melandasi penolakan mereka.

Pertama terkait wewenang anggota DPR untuk mengelola dan mengimplementasikan anggaran negara.

“Kami menolak dana aspirasi senilai Rp 11,2 triliun dalam APBN 2016. Alasan penolakan karena DPR tidak berhak mengelola dan mengimplementasikan anggaran negara untuk dapil,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widadi.

(BACA: Serba-serbi dana aspirasi DPR RI) 

Kedua, FITRA menilai program ini akan tumpang tindih dengan alokasi APBN ke struktur anggaran daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Desa.

Ketiga, alokasi APBN untuk dana aspirasi DPR menurut FITRA merupakan sebuah bentuk pemborosan. Bagaimana menurut kamu?—Rappler.com