Komisi I DPR setujui pencalonan Sutiyoso sebagai kepala BIN

Miryam Joseph Santolakis
Komisi I DPR setujui pencalonan Sutiyoso sebagai kepala BIN

GATTA DEWABRATA

DPR mengharapkan agar Sutiyoso tidak partisan

JAKARTA, Indonesia (UPDATED) — Mantan Gubernur Jakarta Letjen (Purn) Sutiyoso hari ini Rabu 8 Juli dilantik oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). 

Sebelumnya, Sutiyoso lolos dari fit and proper test Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi I secara bulat menyetujui pencalonan Sutiyoso pada Selasa, 30 Juni. 

“Komisi I DPR memutuskan menerima dan mendukung Letjen (Purn) Sutiyoso yang diajukan Presiden sebagai calon kepala BIN dan pertimbangan Komisi I akan segera kami laporkan ke pimpinan DPR untuk dibawa ke forum paripurna untuk ditetapkan. Keputusan komisi I jadi keputusan DPR,” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, seperti dikutip media

Beberapa fraksi menginginkan Sutiyoso agar berani memberikan masukan pada presiden, mengaktifkan fungsi koordinasi di BIN, tidak partisan, dan menyesuaikan gaya komunikasi publik. 

“Dengan catatan agar dalam menjalankan tugasnya tunduk dan mengacu UU, tentunya UU Intelijen (UU Nomor 17 tahun 2011), dan berorientasi pada kepentingan negara, bukan kelompok,” ujar Mahfudz.

Persiapan Sutiyoso

Sebagai calon Kepala BIN, Sutiyoso sendiri telah mempersiapkan diri menghadapi berbagai ancaman bagi Indonesia. 

“Sumber ancaman semakin beragam sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin canggih,” katanya. 

Berikut ini ancaman-ancaman yang perlu diperhatikan:

Bidang ideologi

Indonesia tidak boleh menganggap ringan ancaman ideologi ekstrem seperti ISIS, terutama dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih saat ini.

Bidang politik

Pelaksanaan Pilkada serentak mungkin dapat membawa ancaman stabilitas politik dan keamanan. Menurut Sutiyoso, sekitar 27 kabupaten/kota masih rawan masalah gangguan stabilitas politik saat pilkada.

Bidang ekonomi 

Penurunan nilai tukar rupiah berpotensi mengganggu stabilitas pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi, termasuk stabilitas fiskal APBN.

Bidang sosial budaya

Indonesia masih terancam sentimen SARA di berbagai daerah yang dapat memicu kerusuhan. Perusakan lingkungan juga dapat memicu kerusuhan sosial.

Bidang pertahanan dan keamanan

Gerakan separatis masih harus tetap diwaspadai, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, ancaman juga muncul dari agen asing terkait separatisme, sektor keuangan, dan telekomunikasi.

Foto oleh Gatta Dewabrata/Rappler

Sutiyoso juga membawa isu kejahatan terorganisasi seperti narkoba, perdagangan manusia, kejahatan keuangan, imigran gelap, pembalakan liar, dan penjarahan hasil laut.

Perbatasan juga harus diawasi, termasuk di laut akibat ketegangan perebutan Laut Cina Selatan. Untuk itu, butuh peningkatan kesiapan tentara Indonesia.

“Pelanggaran kedaulatan di beberapa pulau perlu diberi respon cepat, tepat, dan efektif. Tertinggalnya pembangunan di daerah perbatasan dan pulau terdepan dapat berpengaruh terhadap integritas teritorial Indonesia. Sementara kondisi alutsista TNI dirasakan belum memadai untuk memaksimalkan kesiapsiagaan,” kata Sutiyoso. 

Dalam skala internasional, Indonesia juga masih harus waspada akan banyak hal.

Di tingkat global, menurut Sutiyoso, politik pertahanan dan keamanan dunia semakin banyak diwarnai perang proxy, seperti yang dapat dilihat di konflik Timur Tengah dan Asia Selatan. Ini akan meningkatkan terorisme global, kata Sutiyoso.

Persaingan global juga akan semakin diwarnai perebutan sumber energi, mineral dan kekayaan alam lainnya. Kompetisi antar negara dan antar perusahaan multinasional akan semakin keras. 

“Kompleksitas di atas diperburuk oleh krisis Ukraina yang membawa kembali sebagian suasana perang dingin. Ketegangan AS dan Barat versus China dan Rusia cenderung meningkat di berbagai bidang. Kita melihat adanya perang sanksi ekonomi, friksi pasokan energi, hingga ke perang cyber,” katanya.

Terakhir, di tingkat regional, ketegangan Laut Cina Selatan juga patut diawasi. 

“Dampak dari persaingan pengaruh antara AS-Jepang melawan China di kawasan (tersebut) kita tak bisa dipandang remeh. Konflik di beberapa negara telah menimbulkan berbagai masalah imigran ilegal dan manusia perahu yang kompleks. Masalah perbatasan juga masih salah satu sumber friksi di kawasan seperti Ambalat,” jelasnya. —Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.