Mengapa demo 4 November tidak pantas disamakan dengan Arab Spring

 Massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan longmars menuju Bareskrim dan Balai kota di Jakarta, Jumat (14/10). Mereka meminta pihak kepolisian memproses hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait pernyataannya yang dinilai menyinggung umat muslim beberapa waktu lalu. Foto oleh Rivan Awal Lingga/ANTARA

JAKARTA, Indonesia - Ibu kota akan menjadi ajang unjuk rasa besar-besaran dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam yang menuntut kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama diproses hukum hingga tuntas. Kandidat gubernur petahana ini dituding melecehkan Surat Al-Maidah ayat 51 saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September lalu.

Berbagai tokoh politik pun melontarkan pendapatnya tentang aksi yang dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI) tersebut. Salah satunya adalah Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Brigjen Wuryanto yang menyamakan aksi tersebut dengan gerakan Arab Spring di Timur Tengah.

"Melihat sejarah perkembangan Arab Spring, mulai dari Mesir, Libya, dan Suriah, semua yang terjadi saat itu hampir tidak ada bedanya dengan (Indonesia) hari ini," kata dia pada Selasa, 1 November 2016 lalu. Menurut dia, ada kelompok yang menginginkan gerakan serupa terjadi di Indonesia.

Namun, dapatkah kedua gerakan tersebut disejajarkan? Mari pahami konteksnya.

Apa itu Arab Spring?

Pada 17 Desember 2010 lalu, di Tunisia, seorang pria bernama Mohammed Bouazizi membakar dirinya di depan salah satu kantor pemerintah. Sehari sebelumnya, aparat kepolisian baru saja menyita gerobak jualan pria berusia 26 tahun, sekaligus memukulinya dengan dalih ia berdagang tanpa izin.

Tak terima dengan perlakuan tersebut, Bouazizi mendatangi kantor pemerintahan untuk mengajukan pengaduan. Namun, ia ditanggapi dingin oleh pegawai yang tengah bertugas. Mereka mendiamkannya, hingga yang bersangkutan merasa frustrasi dan akhirnya memilih untuk membakar diri. Ia tewas beberapa hari kemudian.

Kantor berita Aljazeera menyebutkan aksi pedagang buah-buahan ini sebagai 'puncak dari keputusasaan publik Tunisia atas negara mereka.' Sebuah aksi demonstrasi berskala kecil muncul di Sidi Bouzid, kota kelahiran Bouazizi.

Namun, lama kelamaan gerakan ini menyebar ke seluruh Tunisia, sebagai pelampiasan rasa frustrasi atas standar hidup rendah, kekerasan aparat, pengangguran masif, dan boboroknya penegakan hak asasi manusia di sana. Masifnya pergerakan demonstran membuat Presiden Tunisia Zine el-Abidine Ben Ali harus melarikan diri pada 16 Januari 2011, sekaligus menandai akhir rezimnya.

Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Revolusi Melati -bunga nasional Tunisia.

Gejolak politik ini kemudian merembet ke negara tetangga mereka seperti Mesir, Libya, Arab Saudi, Yordania, Suriah, Palestina, hingga Yaman. Namun, yang paling masif adalah di Mesir, yang akhirnya juga menggulingkan pemerintahan Hosni Mubarak.

Gerakan di Mesir begitu ikonik karena katalisatornya adalah melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, hingga Blackberry Messenger dan konten blog. Salah satu yang banyak disorot adalah laman "We Are Khaled Shaid," yang diinisiasi eks-eksekutif Google Wael Ghonim. Sekitar 100 ribu orang demonstran berhasil dikumpulkan, meski targetnya hanya separuhnya saja.

Khaled Said adalah seorang pegawai bank berusia 28 tahun yang tewas dianiaya dua orang polisi di jalanan. Kematiannya menjadi potret kebrutalan aparat, dan penyiksaan sistematis yang berlangsung di bawah pemerintahan Mubarak.

Saat itu, situasi di Mesir memang tidak demokratis dan cenderung opresif. Selain tindakan semena-mena aparat kepolisian, publik juga tertekan dengan rencana penurunan takhta kepresidenan dari Mubarak ke putranya.

Konten-konten di media sosial ini menjadi wadah bagi mereka yang merasa ditekan dan diperlakukan semena-mena oleh pemerintah. Berbagai unggahan video maupun berita tentang korupsi dan siksaan dari aparat kepolisian membakar semangat massa untuk beraksi di jalanan. Kematian Said menjadi potret perjuangan rakyat Mesir untuk memperoleh hak dan kebebasan mereka.

Masifnya pergerakan yang digalang lewat sosial media ini bahkan memaksa pemerintah Mesir untuk menyensor ketat situs yang bisa diakses sejak 27 Januari 2011. Facebook dan Twitter diblokir, bahkan layanan pesan pendek (SMS) pun tak dapat dipakai. Namun, sudah terlambat. Masyarakat sudah bergerak dan tidak ada kata kembali bagi mereka.

Akhirnya, pada 2 Februari 2011 akses internet di Mesir kembali normal. Namun, Kairo sudah berubah layaknya medan perang. Bentrok antara massa anti dan pro pemerintah tak terelakkan; korban tewas diperkirakan mencapai hampir 300 orang.

Puncaknya, Presiden Hosni Mubarak meletakkan jabatannya. Bahkan, ia akhirnya disidang atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap pengunjuk rasa dan korupsi. Belakangan, ia dibebaskan dari tuduhan pertama, namun dipidana 3 tahun untuk yang kedua.

Setelahnya, secara berturut-turut, pemimpin negara Arab lainnya juga jatuh dari kekuasaan, pengganti Mubarak, Mohammed Morsi, Presiden Libya Muammar Khadafi, dan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.

Mengapa bukan Arab Spring

Mengapa Brigjen Wuryanto bisa mengemukakan demo 4 November layaknya gerakan Arab Spring? Sebab, ia merasa ada pihak-pihak yang ingin menggulingkan pemerintahan saat ini lewat demo tersebut. Bukan persoalan Ahok semata.

Demikian juga pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebut ada sosok yang berambisi menjadi presiden Indonesia lewat aksi mendatang.

Tak ketinggalan, dalam konferensi pers yang berlangsung Rabu, 2 November 2016, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyinggung soal gejolak Timur Tengah ini.

“Kita tahu Arab spring, mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, Yemen, itu tidak ada penggeraknya, yang mengkomandoi adalah social media. Itu era sekarang ini. Jadi jangan tiba-tiba menyimpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai,” kata dia. Sebelumnya, SBY mengatakan kalau banyak masyarakat yang siap bergerak dengan dasar akidah semata tanpa perlu iming-iming uang.

Memang aksi demo 4 November juga disebarkan lewat media sosial, namun sudah jelas siapa yang mengomandoi: Juru Bicara FPI Munarman. Selain itu, apakah tujuan aksi ini juga karena opresi pemerintah dan ketimpangan hukum? Atau karena nihilnya proses demokrasi di suatu negara yang pemerintahnya berasaskan tirani?

Bukan, semata untuk mendorong Ahok diproses hukum, atas dugaan penistaan agama. Tentu menjadi suatu penghinaan, jika menyamakan 4 November dengan Arab Spring.-Rappler.com