Berita hari ini: Selasa, 7 November 2017

Rappler.com
Berita hari ini: Selasa, 7 November 2017
Perkembangan berita terbaru yang perlu Anda ketahui

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Selasa, 7 November 2017.

MK kabulkan pencabutan permohonan uji Perppu Ormas

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

“Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Selasa 7 November 2017.

Para Pemohon mencabut gugatan dengan alasan Perppu Ormas yang menjadi objek permohonan sudah menjadi Undang-Undang.

Mahkamah menjelaskan bahwa pemohon bisa menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan oleh Mahkamah, tetapi penarikan tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Pemohon dalam perkara ini meliputi Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturrahim Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemida Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, Amril Saifa, Zuriaty Anwar, Muchlis Zamzani Can, Munarman, dan Chandra Kurniato.

Sebelumnya para Pemohon menilai secara formil Perppu Ormas telah menyalahi prosedur dalam mengeluarkan Perppu. Para Pemohon juga menilai Perppu Ormas memiliki rumusan yang tidak jelas. Baca berita selengkapnya di sini

KPK periksa Ketua Pansus Angket KPK

DIPERIKSA. Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar (kanan) berjalan meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Selasa, 11 Juli. Foto oleh Hafidz Mubarak A/ANTARA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa sebagai saksi dalam pengembangan kasus proyek KTP Elektronik di Gedung KPK, Selasa 7 November 2017. 

“Hari ini ada sejumlah saksi yang diperiksa untuk pengembangan kasus KTP Elektronik,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Selain Agun, KPK hari ini juga memeriksa politisi Partai Golkar lainnya, yakni Chairuman Harahap. Seperti Agun, Chairuman juga diperiksa sebagai saksi untuk kasus proyek KTP Elektronik.

Saat dimintai konfirmasi, Agun enggan berkomentar banyak. “Tanya saja ke Febri, dia yang lebih banyak tahu,” kata Agun.  Baca berita selengkapnya di sini.

Inpres baru diteken, menteri dilarang gaduh

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas yang dihadiri menteri-menteri terkait tentang optimalisasi lapangan kerja di desa (padat karya) di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/11). FOTO oleh Rosa Panggabean/ANTARA

Presiden Joko “Jokowi” Widodo meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di tingkat kementerian negara dan lembaga pemerintah pada 1 November 2017.

Dengan Inpres baru ini diharapkan tidak ada lagi perdebatan para menteri yang membuat gaduh. Sebab aturan tersebut mengatur tentang alur kerja para menteri, termasuk jika satu menteri tidak puas dengan kebijakan menteri lain.

(Baca: Lima pernyataan kontroversial Panglima TNI Gatot Nurmantyo)

Dalam Inpres baru tersebut, antara lain, disebutkan jika ada kebijakan yang bisa berimplikasi luas, maka menteri yang bersangkutan harus menyampaikan kebijakan tersebut kepada Menteri Koordinator untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan itu diterapkan.

Demikian pula jika terjadi perbedaan pendapat mengenai substansi kebijakan, maka menteri dilarang mempublikasikan perbedaan pendapat tersebut kepada masyarakat. Hal ini agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat.

Selain kepada para menteri kabinet, Inpres ini juga ditujukan kepada inpres tersebut ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kapolri. Baca berita selengkapnya di sini.

Terjebak di puncak Gunung Kelud, sembilan pendaki dievakuasi

Sejumlah wisatawan nekat mendekati bibir jurang meski terpasang tanda larangan rawan longsor di puncak perbukitan kawasan obyek wisata Gunung Kelud, Kediri, Jawa Timur, Minggu (28/9). FOTO oleh Rudi Mulya/ANTARA

Tim gabungan dari BPBD, Basarnas, dan sejumlah relawan berhasil menemukan sembilan pendaki yang terjebak di puncak Gunung Kelud. Mereka berhasil dievakuasi dari ketinggian 1.731 meter di atas permukaan laut.

“Mereka dibawa turun lewat Kediri, karena jaraknya yang lebih dekat,” kata Kepala BPBD Kabupaten Kediri Randy Agata di Kediri, Selasa pagi 7 November 2017. 

Para korban berhasil ditemukan sekitar jam 01:30 WIB di sekitar bukit Gajah Mungkur. Saat ditemukan mereka dalam kondisi lemah, karena medan yang cukup ekstrem serta cuaca yang tidak bersahabat. 

Tim kemudian membawa para pendaki tersebut turun dan sampai di Kabupaten Kediri sekitar jam 05:00 WIB. “Semuanya selamat tapi kondisi drop,” ujarnya.

Para pendaki langsung mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah disediakan di lokasi puncak Gunung Kelud. Ada banyak mobil ambulans, sehingga saat mereka berhasil dibawa turun dari puncak, langsung mendapatkan pemeriksaan awal kesehatan mereka. Baca berita selengkapnya di sini.

Panggil Sjamsul Nursalim, KPK gandeng otoritas Singapura

Maket Gedung KPK. Foto oleh Hafidz Mubarak A/Antara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan otoritas di Singapura terkait pemanggilan Sjamsul Nursalim untuk diperiksa sebagai saksi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Banyak alternatif harus kami pertimbangkan nanti saya kira. Apakah koordinasi lebih lanjut dengan otoritas di Singapura atau pencarian bukti-bukti yang lain,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.

KPK menjadwalkan memeriksa pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung. KPK menetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

Namun dua saksi yang tinggal di Singapura itu tidak memenuhi panggilan KPK, meskipun surat panggilan telah dikirim. KPK pun belum mengetahui alasan ketidakhadiran dua saksi tersebut.

“Ada masalah memang dalam perkara ini karena dua saksi tersebut ada di Singapura sehingga ada aturan hukum yang berbeda dan batasan kewenangan KPK ketika tidak ada di wilayah Indonesia,” kata Febri. Baca berita selengkapnya di sini.

—Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.