SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
Hallo pembaca Rappler!
Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Jumat, 15 Desember 2017.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengaku tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian. Padahal, pada Rabu malam kemarin, ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Kita lihat dari satu per satu dulu. Ini kan force majeure. Kita Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) dulu,” ujar Airlangga yang ditemui media di rumahnya.
Ia menjelaskan Munaslub Golkar akan digelar pada 18-19 Desember. Dalam Munaslub, akan ditentukan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh partai berlambang beringin itu, termasuk mengenai posisinya sebagai ketua umum.
Ia mengaku sudah bertemu dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan membahas mengenai dirinya yang terpilih sebagai ketum Golkar. Bahkan, kata dia, Jokowi akan hadir dalam Munaslub tersebut.
“Ini sedang kita atur waktu yang pas,” katanya. Selengkapnya baca di sini.
Kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya menemui kliennya pada hari ini di rutan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Ia datang untuk membahas isi nota eksepsi (keberatan) yang akan dibacakan pada Rabu, 20 Desember mendatang.
Firman mengatakan ada beberapa hal yang akan ia masukan ke dalam eksepsi kliennya. Salah satunya, Firman berencana memasukan dugaan hilangnya tiga nama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari surat dakwaan kliennya ke dalam eksepsi. Tiga politisi yang namanya hilang yakni Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo dan Olly Dondokambey.
“Kami akan coba memetakan struktur dakwaan termasuk nama-nama itu,” ujar Firman di gedung KPK.
Ia mengatakan KPK telah melanggar dalil hukum dengan hilangnya ketiga nama tersebut. Dalil itu berbunyi, “siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia wajib membuktikannya.”
Hal lain yang akan dimasukan ke dalam nota eksepsinya yakni soal perawatan kliennya selama ditahan di rutan KPK. Ia menilai perawatan yang diberikan oleh KPK kepada kliennya yang tengah sakit tidak layak.
“Sampai hari ini kan pemeriksaan dokter baru suratnya yang disampaikan oleh hakim dan diterima. Tapi, proses dan tindak lanjutnya kita belum tahu,” kata dia.
Namun, diskusi dengan kliennya itu tidak bisa berlangsung lama, karena kondisi kesehatannya belum membaik. Selengkapnya baca di sini.
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyatakan sikap bahwa mereka tidak akan ikut dalam perayaan Natal yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2018. Alasannya, mereka ingin menghormati fungsi awal dibangunnya Monas.
“Pertama, kami melihat Monas ini sudah dibangun sebagai tempat tidak dalam rangka kepentingan pengumpulan massa yang mau mendorong kepentingan tertentu. Jadi, kami mau Monas ini dijaga, dipelihara, memang justru jadi monumen yang dapat memperkokoh kehidupan bersama,” ujar Ketua Umum PGI wilayah DKI Jakarta, Manuel Raintung.
Ia mengaku sudah bertemu sebanyak empat kali dengan Pemprov DKI terkait perayaan Natal di Monas. Dalam pertemuan tersebut, PGI menyarankan agar penyelenggaraan Natal berlangsung di tempat tertutup.
“Terakhir kami bertemu pada 11 Desember. Tapi, untuk kelanjutannya, kami belum bisa menyampaikan apa (peringatan Natal) jadi di Monas atau tidak. Tapi, yang jelas, PGI menyarankan kepada gubernur tidak dilaksanakan outdoor, tapi indoor,” katanya.
PGI menyarankan perayaan Natal secara tertutup bisa dilaksanakan di dua tempat yakni di JIExpo Kemayoran dan Glodok Kemayoran. Tapi, jika ada lembaga gereja lain yang ingin tetap mengikuti perayaan Natal di Monas, PGI tidak akan menyalahkan. Selengkapnya baca di sini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengundang LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk datang dan melihat sendiri video rapat Pemprov DKI. Sandi bahkan mengatakan ICW dapat bertemu dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Pemprov DKI Dian Ekowati.
Sandi menyampaikan hal itu karena menanggapi kritik dari Koordinator ICW Adnan Topan Husodo soal sikap Pemprov DKI yang tidak lagi mengunggah video rapat ke Youtube.
“Saya undang ICW untuk datang ke Kadiskominfo dan melihat sendiri,” ujar Sandi di Balai Kota.
Ia menepis bahwa Pemprov DKI kini terkesan tertutup karena tidak lagi mengunggah video-video rapat di platform Youtube. Informasi terkait video rapat, ujar Sandi, masih terbuka untuk umum. Asal publik mengirimkan surat ke Pemprov DKI.
“Kapan aja (bisa dilihat). Terbuka kok,” katanya.
Adnan sebelumnya mengkritik sikap Pemprov DKI yang terkesan tertutup terkait rapat. Padahal, menurutnya justru banyak kesepakatan terselubung selama di dalam rapat-rapat tersebut. Dengan diunggahnya video rapat, publik bisa ikut memantau. Selengkapnya baca di sini.
Wakil Presiden Jusuf “JK” Kalla menyindir Setya Novanto ketika menyampaikan pidato kunci pada pembukaan seminar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Semarang. Dalam forum itu, JK memang tidak langsung menyebut nama.
“Akuntan yang baik akan menumbuhkan negeri ini, tapi ada juga akuntan yang kurang baik, seperti orang yang paling dicari minggu ini. Kelihatannya dia sakit dan juga akuntan. Tapi saya yakin dia bukan anggota Anda,” ujar JK yang merujuk pada Setya dan pernah menjalani pendidikan akuntansi di Universitas Widya Mandala Surabaya.
Saat sidang pokok perkara perdana digelar di Pengadilan Tipikor digelar dua hari lalu, ia mengaku sakit diare dan memilih bungkam. Padahal, Hakim Ketua Yanto bolak-balik menanyakan identitasnya sebelum surat dakwaan dibacakan.
“Tadi saya tanya Pak Mardiasmo, apakah dia anggota Anda. Dia bilang bukan, jadi saya kira jika Anda akuntan yang baik pasti termasuk anggota IAI,” tutur JK yang disambut tepuk tangan para anggota IAI. Selengkapnya baca di sini.
– Rappler.com
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.