SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
Hallo pembaca Rappler!
Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Senin, 18 Desember 2017.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Fadhilah menegaskan petugas pengamanan Presiden (Paspamres) tidak pernah membebankan biaya operasional kepada institusi atau kelompok pada acara-acara yang dihadiri oleh orang nomor satu di negeri ini. Semua kegiatan, kata Fadhilah sudah ditanggung oleh negara.
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kesaksian mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono di Pengadilan Tipikor pada siang tadi. Tonny mengaku menggunakan uang suap yang ia terima untuk berbagai hal. Salah satunya untuk membiayai operasional Paspamres. Nominalnya mencapai antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta.
“Itu benar. Itulah yang saya katakan ada kegiatan yang tidak ada dana operasionalnya,” ujar Tonny kepada jaksa KPK.
Untuk menindak lanjuti pengakuan tersebut, maka Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintahkan agar informasi itu ditelusuri dengan melibatkan Puspom TNI dan Irjen TNI.
“Tentu bila ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh oknum prajurit, maka akan ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku,” kata Fadhilah.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat jika ada oknum TNI atau pihak mana pun yang mengatasnamakan Paspamres meminta biaya pada acara yang dihadiri Presiden, agar dilaporkan kepada mereka.
Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengaku memang menerima uang suap Rp 2,3 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan. Menurut Tonny, uang itu sebagian besar digunakan untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.
Pengakuan itu disampaikan oleh Tonny ketika bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor siang tadi. Ia bersaksi untuk terdakwa Adi Putra Kurniawan.
Tonny menjelaskan jika uang suap diserahkan dalam bentuk kartu ATM dan buku tabungan atas nama Joko Prabowo. Kemudian, ia juga diberikan nomor pin.
Di dalam rekening itu terdapat uang Rp 300 juta. Menurutnya, Adi Putra memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena sudah dimenangkan dalam tender proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.
“Beliau sampaikan ini ada uang tiga ratus juta untuk operasional,” ujar Tonny kepada majelis hakim di Pengadilan Tipikor.
Total uang suap yang diterima Tonny di rekening itu mencapai Rp 2,3 miliar. Ia menerima transfer uang sebanyak Rp 300 juta sebanyak tujuh kali dan satu kali sejumlah Rp 200 juta.
Tonny mengatakan uang itu digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga di rekening tersisa Rp 1,17 miliar.
“Saya gunakan buat bantu sosial, bantu yatim piatu, bantu anak buah ke rumah sakit dan lain-lain yang berkaitan kegiatan sosial,” katanya. Selengkapnya baca di sini.
Pemprov DKI mengaku telah melakukan koordinasi antar jajaran untuk dapat mencabut izin operasional Diskotek yang berlokasi di area Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Diskotek itu ditutup karena ditemukan pabrik pembuatan narkoba sabu cair.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi mengatakan jika diskotek kemungkinan akan dicabut izinnya pada hari ini.
“Ya, hari ini mungkin akan dicabut izinnya. Saya sudah koordinasi dengan Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta),” ujar Edy.
Ia mengatakan Disparbud DKI telah mengirim rekomendasi pada hari ini dan akan ditindak lanjuti segera.
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta terus mengembangkan kasus penggrebekan pabrik sabu di Diskotek MG. Mereka tengah menelusuri adanya diskotek lain yang jadi pabrik.
“Ya, untuk indikasinya masih dalam penyelidikan kami, masih dalam pengembangan,” kata Ketua BNNP DKI Jakarta Brigjen Johny (Pol) Latupeirissa.
Dalam penggrebekan itu, sebanyak 120 pengunjung terjaring dan terbukti positif menggunakan narkotika. Selengkapnya baca di sini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama diprediksi akan mendapat remisi atau pemotongan hukuman pada 25 Desember mendatang. Pengurangan hukuman itu sesuai dengan UU nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keppres nomor 174 tahun 1999 mengenai remisi.
Kuasa hukum Ahok, I Wayan Sudirta, mengatakan kliennya sudah layak untuk menerima remisi pada perayaan Natal mendatang. Hal itu lantaran suami Veronica Tan itu telah menjalani hukuman selama enam bulan.
Ia mengatakan Keppres nomor 174 tahun 1999 menyatakan jika seseorang sudah menjalani masa pidana selama enam bulan, maka akan mendapatkan remisi selama satu bulan.
“Itu aturan untuk mendapatkan remisi, seingat saya akan mendapatkan 15 hari (remisi). Sesuai dengan aturan,” tutur dia.
Lebih jauh ia mengatakan kondisi Ahok baik-baik saja. Selama ini, mantan Bupati Belitung Timur sibuk berolahraga, membaca, menulis dan beribadah. Selengkapnya baca di sini.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku tidak ambil pusing soal dirinya yang sempat disoraki oleh massa yang ikut dalam Aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat. Ia malah tidak tahu penyebab dirinya disoraki massa.
“Saya tidak tahu, enggak tahu (kenapa disoraki). Tanyakan saja kepada mereka,” ujar Lukman yang ditemui usai meresmikan Wihara di Kabupaten Tangerang.
Ia pun tidak terlalu menggubris sikap massa aksi tersebut. Lukman menegaskan kehadirannya dalam Aksi Bela Palestina untuk mendukung publik.
“Saya biasa saja (disoraki),” kata dia lagi.
Ketua Umum GNPF MUI Bachtiar Nasir mengaku sempat was-was ketika peserta Aksi Bela Palestina menyoraki Menag. Bahkan, ia khawatir akan ada yang melempari Lukman dengan botol.
“Tapi, alhamdulilah tidak ada. Kami menghormati simbol negara. Menteri agama juga tidak seperti yang diduga lah,” ujar Bachtiar.
Lalu, apa yang menyebabkan massa menyoraki Lukman? Bachtiar menduga hal itu disebabkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mendukung agar seks di luar nikah dipidana. Selengkapnya baca di sini.
DPP Partai Golkar resmi mencabut dukungan terhadap Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien Syafiuddin sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Provinsi Jawa Barat 2018. Surat pencabutan dukungan itu telah diterima DPD Partai Golkar Jawa Barat.
“Kami dari DPD I Partai Golkar Jawa Barat telah menerima surat pencabutan dukungan tadi sore (kemarin),” ujar Wakil Ketua DPD Golkar Jabar, MQ Iswara.
Namun, walaupun Golkar mencabut dukungannya, bukan berarti posisi pria yang akrab disapa Kang Emil itu terancam. Sejauh ini, ia masih mengantongi dukungan 24 kursi dari empat partai berbeda.
Emil sudah berhasil mendapat dukungan dari Partai NasDem (5 kursi), PPP (9 kursi), PKB (7 kursi) dan Hanura (3 kursi). Persyaratan maju di pilgub Jabar yakni membutuhkan 20 kursi.
Partai NasDem selaku salah satu pengusung Kang Emil pun mengaku tidak khawatir dengan keputusan Golkar. Sebab, kekuatan figur dianggap lebih penting dibandingkan dukungan partai.
“Kami merasa figur Ridwan cukup baik,” ujar politisi NasDem, Taufiqulhadi.
Tetapi, ia mengatakan lebih baik lagi jika Ridwan tetap menjalin komunikasi dengan Partai Golkar. Selengkapnya baca di sini.
– Rappler.com
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.